Kartu Jakarta Sehat Ada Lebih Dulu Dibanding BPJS

Kartu Jakarta Sehat Ada Lebih Dulu Dibanding BPJS
Selasa, 17 Juni 2014 09:10 WIB

Kompas Nasional/WISNU WIDIANTORO (NUT)
Bersama perwakilan warga penerima Kartu Jakarta Sehat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kartu usai perkenalan program itu di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Sabtu (10/11/2012). Kartu tersebut merupakan kartu jaminan pengobatan gratis bagi warga di Puskesmas atau kelas 3 di 88 rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Kompas/wisnu widiantoro 10-11-2012



Tribunnews.com, Jakarta – Ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema menyatakan Kartu Jakarta Sehat sudah lebih dahulu diimplementasikan ketimbang BPJS Kesehatan. Karena itu, dia menolak jika Kartu Indonesia Sehat, sebagai perluasan dari Kartu Jakarta Sehat, dinilai mencontek program BPJS Kesehatan.

“Jadi, bukan kita mencontek BPJS Kesehatan. Emang yang duluan punya ide itu siapa?” katanya, dihubungi Kompas.com, Senin (16/6/2014).

Imam pun merasa aneh jika ada pihak yang menyebut apa yang dilakukan calon Presiden No.2 Joko Widodo sebagai sebuah pencitraan. “Kok pencitraan. Jadi begini saja deh, mana yang duluan, Kartu Jakarta Sehat atau BPJS Kesehatan?” ujarnya.

Imam, menegaskan, Jokowi menjadikan Kartu Jakarta Sehat sebagai model untuk diaplikasikan secara nasional, berjuluk Kartu Indonesia Sehat. Dia juga bilang, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi segera membuat dan mengimplementasikan Kartu Jakarta Sehat, dibarengi dengan Kartu Jakarta Pintar.

Audit BPK: Pelayanan KJS di Rumah Sakit Belum Maksimal, Kelas 3 Kosong Dibilang Penuh

Audit BPK: Pelayanan KJS di Rumah Sakit Belum Maksimal, Kelas 3 Kosong Dibilang Penuh
Senin, 4 November 2013 23:24 WIB

Tribun Jogja/Bakti Buwono
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk menyebutkan bahwa kinerja pelayanan rumah sakit yang menerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih belum maksimal.

Dari hasil pemeriksaan, pihaknya mengaku menemukan beberapa rumah sakit masih belum memberikan pelayanan kepada pasien sesuai standar.

"Di bidang pelayanan masyarakat, masih banyak rumah sakit yang belum memberikan pelayanan sesuai standar. Untuk pasien KJS di kelas tiga, di sini dokter dan perawat masih memberikan mutu yang rendah dalam pelayanannya," kata Blucer di Gedung BPK DKI, Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Blucer menemukan ada rumah sakit yang tidak memberikan informasi yang benar mengenai ketersediaan ruang rawat inap untuk pasien kelas tiga.

"Mereka selalu bilang, ruang kelas tiga penuh, padahal masih ada, dokter pun memberikan obat yang tidak generik agar pasien membayar lebih untuk obat tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Blucer mengatakan, pihaknya akan memeriksa anggaran KJS dalam tahun anggaran 2013. Audit akan dilakukan BPK pada tahun 2014 mendatang, hal ini lantaran karena program ini baru intensif dilakukan pada tahun anggaran 2013.

"Audit anggaran KJS baru dimulai tahun 2014, karena penerapan program ini baru dimulai pada tahun 2013," kata Blucer.

Menurutnya, audit yang akan dilakukan BPK dalam bentuk general audit yakni melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari pelaksanaan program KJS. Dari general audit tersebut akan dilihat realisasi anggaran yang terserap dari total jumlah anggarannya.

"Kita lihat secara umum dulu. Nanti baru kita bisa mendapatkan indikasi-indikasi tertentu yang dapat kita kembangkan apakah perlu adanya evaluasi kinerja pelaksanaan program KJS," ujarnya.

Blucer menegaskan, audit program KJS dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di Jakarta.