Jokowi dan Ahok Menyulap Waduk Pluit 3 Bulan Saja

Jokowi dan Ahok Menyulap Waduk Pluit 3 Bulan Saja

 REP | 11 August 2013 | 15:12 Dibaca: 11793 Komentar: 79 33





Waduk Pluit Kini

sumberfoto,Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto

50 Tahun Lalu, Waduk Pluit Jernih

Sudah sejak 2000 tahun yang lalu, kita adalah Bangsa yang sudah mapan dengan warisan budaya yang luar biasa, sejak dahulu kita telah memiliki sendiri warisan budaya yang sama diseluruh tanah air, dari sabang sampai merauke,

Dalam struktur masyarakat kita mengenal Pemimpin yang menjadi panutan dan sebagai pembawa masyarakat keada kehidupan yang lebih baik, sedikit saya paparkan tentang perilaku dan sifat seorang pemimpin ditengah masyarakatnya.

Pemimpin adalah seseorang yang tidak harus berbusana megah, pemimpin hendaknya menjadi pembawa nilai nilai dan moralitas seluruh bangsa. Sebagai panutan, pengayom dan sekaligus menjembatani antara dunia materiil dan immaterial, wadag dan spiritual.

Seorang Pemimpin harus berfikir untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan dan juga alam sekelilingnya sebagai habitat manusia itu sendiri.

Pemimpin juga pembawa nilai nilai spiritual yang terimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Segala perbuatan pemimpin harus ada didalam koridor pertanggung jawaban kepada seluruh ummat manusia dan kepada yang maha Pencipta. Dan tentu dipertanggung jawabkan kepada diri sendiri.

Pemimpin tidak berfikir untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun kelompok maupun golongannya, namun seorang pemimpin harus berfikir untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan dan kehidupan secara menyeluruh.

Pemimpin mengharmonisasi kehidupan manusia dan lingkungannya sebagai wujud perintah Tuhan kepadanya sebagai khalifah di bumi.

Pemimpin menjadi sumber inspiratip bagi bangsanya untuk membentuk kerangka berfikir kepada bangsanya, untuk terus menerus melakukan perbaikan dan perubahan, dan melahirkan kehidupan tyang lebih baik daripada yang sudah ada.

Pemimpin harus berlaku adil kepada siapapun juga non diskriminasi, termasuk kepada diri sendiri serta bertindak berlandaskan kesetaraan, kaidah kejujuran kepada diri sendiri dan kepada Tuhannya.

Pemimpin adalah pembawa penerang dan pencerah bagi bangsanya untuk meraih kehidupan yang lebih baik dengan membawa optimisme dan harapan hidup cemerlang di masa depan.

Barangkali masih banyak perilaku dan sifat seorang pemimpin menurut nilai nilai dan moralitas bangsa Indonesia yang begitu besar dan luas.

Kini kita menapaki jaman kolobendu yang harus segera di tutup dengan cepat disongsong datangnya jaman kolosubo, jaman pasca kerusakan, menuju zaman keemasan dan pencapaian puncak peradaban

Ditengah kegalauan masa depan, dengan begitu marak kerusakan berfikir dan perilaku para pemimpin yang ada, begitu rindu rakyat ini datangnya seorang pemimpin yang memiliki semua perilaku dan sifat seperti yang diuraikan diatas.

Entah menjadi kenyataan atau tidak, namun semakin terlihat karya karya dan wujud hasil dari sepak terjang Gubernur DKI dan wakilnya, dengan begitu banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menghadirkan trend kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dari yang sudah ada.

Belum setahun telah begitu banyak keruwetan yang sudah mampu diselesaikan, salah satu yang nyata terlihat dengan kasat mata adalah Waduk pluit, yang di ramalkan baru akan bersih 50 tahun lagi, ketika diadakan peninjauan tanggal 21 Mei 2013, kira kira 3 bulan yang lalu.

Seperti yang terlihat digambar begitu kumuh dan begitu lekat antara kehidupan masyarakat, air kotor, sampah dan comberan, seolah sudah melekat manusia dan lingkungannya yang kumuh, tidak mungkin bisa dilepaskan.

Manusia yang mengalaminya sudah bersikap menerima apa adanya dan bersikap apatis, seolah sudah tidak ada jalan lagi untuk menjadi lebih baik, pasrah dengan segala konsekwensinya, tak ada jalan untuk menjadi lebih baik.

Waduk Pluit yang begitu parah keadaannya telah mengakibatkan tersumbatnya aliran air hujan sedemikian sehingga meluap kemana mana dan membanjiri daerahnya sendiri, maupun daerah2 ytang lain.



sumberfoto, kompas.com, Tempat tinggal warga di bantaran waduk Pluit pada Senin (13/5/2013). | Alfiyyatur Rohmah

Achmar (65), warga RT 16/RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Muara Baru, Pria yang sudah 55 tahun tinggal di timur waduk Pluit, pendatang pertama yang di Kawasan itu, pada 1958 ketika ia datang masih berupa kebun-kebun tebu.

Waktu itu udara masih bersih dan sejuk karena banyak ditumbuhi pepohonan. “Air waduk juga sangat jernih dan banyak ikannya seperti mujair, lele, dan gabus. Namun, kini sudah tidak ada lagi,” katanya

Keadaan menjadi sangat berubah menjelang akhir 1989. “Penduduk mulai banyak yang datang dan timbullah pemukiman-pemukiman penduduk di sini. Selain itu, air sungai dari Jakarta lebih banyak tercemar limbah pabrik dan warnanya hitam,”

M Sidik (64). Tetangganya, adalah Pria asal Bima, NTB, bahwa pada 1986 udara masih sejuk karena banyak pepohonan. “Dulu segar dan masih banyak burung yang berkicauan,” kata Sidik.

Menurut Achmar dan penduduk yang lain mereka memperoleh tempat disitu dengan membeli kebun tebu “Pada 1958 itu, saya membayar semacam ganti rugi sebesar Rp 75.000 kepada

Mereka menyadari bahwa memang tidak memiliki surat2 dan juga tak pernah membayar sewa kepada siapapun, oleh karena itu mereka menyatakan siap untuk di relokasi atau di beri pesangon. Dan akan kembali ke kampung halamannya saja.

Mereka adalah saksi sejarah, bahwa kehidupan yang kumuh dan santitasi yang sangat buruk karena begitu pesatnya manusia datang, dan memenuhi pinggiran waduk pluit yang serta merta merusak kehidupan dan merusak lingkungannya.

Yang asalnya jernih, seharusnya bisa dikembalikan kepada jernih kembali, asalkan di kembalikan sesuai dengan kondisi waduk seperti semula.

Potret itu di ceritakan oleh Harian Kompas.com 22 Mei 2013 dengan observasi pada tanggal 22 Mei 2013. 3 bulan yang lalu.

Sejak dijadikan prioritas utama Gubernur DKI, Jokowi dan Wagub. Ahok dalam menanggulangi banjir di daerah pluit dan sekitarnya, maka Waduk pluit menjadi salah satu factor utama, untuk segera dikembaikan fungsinya sebagai waduk penampung air hujan dan limpahan .

Namun saat itu sempat terjadi tarik menarik yang pada akhrinya terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat untuk segera direlokasi. Dengan bersamaan dilakukan engineering solution untuk perbaikan waduk Pluit dan sekitarnya.

Kini 3 bulan sudah berlalu, tanpa ada cerita dan gejolak, Waduk pluit telah bersih dan seluruh penghuninya telah terelokasi dengan baik tanpa ada gejolak.




Waduk Pluit Kini

sumberfoto,Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto

Waduk Pluit kemarin seperti terlihat pada foto disini. Betapa hanya dalam waktu 3 bulan sejak dicanangkan relokasi dan perbaikan, siang malam dikebut dan hasilnya sungguh terlihat nyata.

Dari keadaan yang kumuh dan kotor dengan penduduk yang menempati dalam keadaan yang tidak terjamin kondisi kesehatan lingkungannya, serta menimbulkan banjir dimana mana termasuk didalam pemukimannya sendiri.

Air kotor hitam, kini berangsur mulai bisa di kendalikan dan menuju perbaikan, sanitasi yang menjamin kesehatan lingkungan serta mengurangi akibat genangan air dengan aliran air hujan yang lancar.

Apalagi yang harus diceritakan, sudah bisa dilihat, hanya dengan waktu 3 bulan, masalah rumit yang susah diselesaikan, akan bisa dengan cepat selesai, asalkan ditangani dengan benar dan jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok.

Jokowi dan Ahok sudah melupakan kerjanya, kini waduk Pluit sudah kembali normal, kini Jokowi dan Ahok kembali menapak dan menyelesaikan masalah maslah lain yang tidak kalah rumitnya, satu masalah selesai, dan dua tugas masalah mesti juga harus diselesaikan.

Namun hanya satu hal yang terus diingat dan ditinggalkan, adalah keyakinan ternyata semua masalah akan bisa diselesaikan dengan mudah, hanya dengan kesungguhan dan kebersihan jiwa.



Jalan terus, Kerja belum selesai, perubahan harus terus dilakukan, dari generasi ke generasi.

 
Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !

http://politik.kompasiana.com/2013/08/11/jokowi-dan-ahok-menyulap-waduk-pluit-3-bulan-saja-583437.html

Seandainya Ada 100 ”Jokowi”, Indonesia Maju Pesat

Seandainya Ada 100 ”Jokowi”, Indonesia Maju Pesat

Penulis :
Iwan Santosa
Senin, 21 Oktober 2013 | 08:49 WIB




Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo | KOMPAS


JAKARTA, KOMPAS — Saat ini, sedikitnya ada 20 bupati atau wali kota sekelas Joko Widodo yang menjadi bibit untuk kepemimpinan nasional. Jokowi yang mantan Wali Kota Surakarta dan kini menjadi Gubernur DKI Jakarta itu bukan lagi satu-satunya tokoh yang mampu menjadi pelayan masyarakat dan mendorong perubahan.

Guru Besar Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, di Jakarta, Minggu (20/10/2013), mengatakan, kalau ada 50-100 bupati-wali kota sekelas Jokowi, Indonesia akan maju pesat dan sejahtera.

”Harus didorong agar muncul pemimpin berkualitas di daerah. Mereka menonjol seperti Jokowi karena memimpin dengan kerakyatan dan bukan pencitraan,” kata Herdi Sahrasad dalam diskusi bertajuk Survey Kredibel dan Abal-Abal, Bagaimana Peran Media, di Founding Fathers House, Prapanca, Jakarta.

Peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, menjelaskan, adanya 20-an wali kota-bupati kerakyatan dengan kinerja sekelas Jokowi itu membuktikan demokrasi Indonesia masih ada harapan.

”Yang diperlukan, kini, bagaimana kita bisa mendorong munculnya lebih banyak lagi orang- orang seperti mereka. Kami mendapatkan 20 nama tersebut di daerah-daerah seluruh Indonesia,” kata Dian Permata.

Tokoh-tokoh tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Pulau Sulawesi. Tidak hanya bupati atau wali kota, nama sejumlah gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan dan Pulau Jawa juga muncul dalam penelitian yang dilakukan FFH. Dian mengharapkan para pemimpin yang ”bersih dan baik” tersebut harus berjejaring.

Jangan terkontaminasi

Herdi Sahrasad mengingatkan pentingnya perbaikan sistem yang ada di pemerintahan agar orang yang baik dan berkualitas itu tidak terkontaminasi oleh sistem yang korup dan tidak transparan.

Dian juga mengingatkan, keberadaan Jokowi dan 20-an bupati serta wali kota berikut kepala daerah yang populer di masyarakat itu disebabkan karena mereka melayani masyarakat.

”Pemimpin itu bukan orang yang berbicara. Pemimpin itu adalah orang yang melayani. Buruh, petani, dan nelayan serta pedagang kecil melihat keterwakilan diri mereka pada tokoh pengayom seperti Jokowi dan para bupati-wali kota tersebut,” kata Dian Permata.

Dian Permata, sebaliknya, menyayangkan sejumlah tokoh yang ingin maju sebagai calon presiden 2014 dengan membangun citra di publik. Upaya untuk membentuk citra diri seorang pelayan masyarakat, menurut dia, akan susah dibentuk oleh para tokoh yang elitis tersebut.

Herdi Sahrasad juga mengingatkan lembaga survei agar berhati-hati menerima pesanan untuk mengarbit tokoh-tokoh tertentu karena lambat laun akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Dian Permata juga mengingatkan media massa untuk mengkritisinya.

”Di Indonesia, ahli metode survei sekelas Gallup di Amerika Serikat itu tidak sampai 10 orang,” ucapnya. (ong)

Gerindra Kepemimpinan Jokowi-Ahok :selama setahun ini, sama seperti satu periode memimpin DKI Jakarta.

Gerindra Puji Kepemimpinan Jokowi-Ahok

By Nasrudin - Mon Oct 14, 1:55 pm



BASUKI TJAHAJA PURNAMA dan JOKO WIDODO

JAKARTA, BARATAMEDIA – Selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), sudah sangat berbuat banyak dalam membangun dan membenahi Jakarta. Bahkan, Partai Gerindra memuji kinerja mereka selama setahun ini, sama seperti satu periode memimpin DKI Jakarta.

“Apa yang dilakukan gubernur-wagub DKI sebelumnya selama satu masa jabatan, mampu dibereskan Jokowi-Ahok hanya satu tahun. Saya menilai bukan secara fisik, tetapi apa yang dirasakan masyarakat,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi di Jakarta, Senin (14/10).

Tidak salah, imbuhnya, kalau dirinya mengibaratkan apa yang dilakukan gubernur lain selama lima tahun, bisa dikerjakan pasangan yang diusung PDIP-Gerindra itu hanya dalam setahun. “Kerja mereka itu sudah benar. Artinya, masyarakat yang perlu perhatian 70 persen adalah ekonomi bawah,” jelasnya.

Sedangkan orang kaya dan intelektual, tutur dia, dikasih peraturan apa pun. Justru yang sulit mengatur itu ada pada orang-orang lapisan bawah. “Golongan warga ini harus pelan-pelan dikasi pengertian dan harus diemong. Itu yang saya maksud sudah benar,” tandas Sanusi.

Namun, pria yang biasa dipanggil Bang Uci ini juga mengingatkan, Jokowi masih punya banyak PR, terutama mengatasi banjir dan kemacetan. Ia berharap Jokowi bisa konsisten mengerjakan program mengatasi kedua masalah itu. sebab, warga ibukota sangat berharap banyak.

Di sisi lain, ungkap dia, sebenarnya banyak sekali aturan yang membatasi gerakan Gubernur DKI. Namun, Jokowi bisa membuat terobosan. Peraturannya tidak ada yang mengatur harus sediakan rusun, kerahiman, apalagi rusun plus isinya. Tetapi mereka berinisiatif pakai CSR perusahaan-perusahaan di Jakarta.

“Kami bisa lihat dari keberanian Pemprov DKI menertibkan hunian ilegal di waduk. Tetapi ini dilakukan dengan menyiapkan solusi yang bisa diterima warga. Ke depan, harus pakai APBD dan aturannya harus dibuat. Kalau perlu ke Kemendagri, ke Presiden, ini harus diubah aturan-aturan yang membatasinya,” tandas Uci.(nas)

Sutiyoso Puji Kinerja Jokowi-Ahok dalam Setahun Ini

Kamis, 17/10/2013 01:41 WIB
Sutiyoso Puji Kinerja Jokowi-Ahok dalam Setahun Ini
Mulya Nurbilkis - detikNews


(dok.detikcom)


Ketika Jokowi Marah Jakarta - Kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta di bawah Joko Widodo (Jokowii) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melewati tahun pertama. Mantan Gubernur DKI Sutiyoso memuji beberapa keberhasilan Jokowi-Ahok dalam setahun ini.

"Ada kemajuan dalam waktu setahun. Punya transportasi modern kan mimpi saya juga, sekarang direalisasikan penerus saya. Saya juga harus terima kasih," kata Sutiyoso dalam acara launching logo Jakarta Monorail di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (16/10/2013) malam.

Sutiyoso mengaku senang dengan kinerja Jokowi terutama karena meneruskan pola transportasi makro yang dulu digagasnya. "Itu saya senang sekali. Dulu saya yang memulainya dan mandeg selama ini. Kalau saya lihat tiang pancangnya seperti melihat beban buat saya terus menerus. Kalau diteruskan seperti ini kan bagus," ujarnya.

"Setahun ini ada niat yang kuat, itu yang penting. Satu tahun lagi kan masih butuh waktu untuk melihat barang itu jadi (monorel-red)," imbuh ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selain monorel, pria yang akrab disapa Bang Yos itu juga memaparkan keberhasilan Jokowi-Ahok yang lainnya, yaitu dalam merelokasi Pedang Kaki Lima (PKL).

"Menertiban PKL itu makan ati, tapi saya kira sudah dilaksnakan dengan baik. Tingkat perlawanan juga sudah tidak tinggi. Masyarakat makin sadar pentingnya relokasi sebagai ibukota negara," kata Bang Yos.

"Sesuatu yang tidak populis tapi dilakukan, itu kan juga perlu kita apresiasi," lanjutnya.

Namun, Sutiyoso menuturkan masalah prioritas utama ibukota tetap harus jadi perhatian, yaitu kemacetan dan banjir. Ia menyoroti masalah jalur busway yang kerap diserobot pengguna kendaraan lain.

"Yang perlu prioritas adalah mengatasi macet dan banjir," ucap Sutiyoso.

"Saya hanya ingin mengoreksi Jalur busway diamankan, karena kalau jalur itu dilewati oleh kendaraan lain, ya tidak sesuai dengan niatan awal. Itu harusnya eksklusif, nggak boleh dilewatin kendaraan lain, termasuk tentara lewat, saya malu melihatnya," imbuhnya.
Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore" pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/fdn

Kali Jakarta Akan Dikeruk Tiap Hari di Tahun 2014

Senin, 14 Oktober 2013 | 03:14 WIB
Kali Jakarta Akan Dikeruk Tiap Hari di Tahun 2014


Anak-anak bermain di Bantaran Sungai Ciliwung Kawasan Roxy, Jakarta, Jumat (9/10). Kawasan ini jika musim hujan rawan banjir dan sampah yang menggenanginya sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir. TEMPO/Tri handiyatno


TEMPO.CO , Jakarta - Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, pada tahun 2014 seluruh kali di Ibu Kota akan dikeruk sepanjang tahun. Targetnya 39 sistem jaringan kali baik besar maupun kecil yang panjangnya lebih dari 400 kilometer akan selesai dikeruk akhir tahun depan.



"Makanya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kami akan fokuskan untuk membeli ekskavator," kata Manggas ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Oktober 2013.



Manggas menuturkan saat ini DKI Jakarta hanya memiliki 6 unit ekskavator, jumlah yang sangat sedikit dibanding jaringan kali. Untuk itu, Manggas melanjutkan dalam skema APBD 2013 dalam pos anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 2,5 triliun separuhnya untuk membeli alat berat. "Total akan membeli 23 unit alat berat."



Kemudian, Manggas melanjutkan, dalam struktur APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 2,5 triliun pos-pos pembesahan lahan yang terhambat akan dialihkan belanja ekskavator. Total 50 unit plus 30 unit truk angkut.



Manggas mengatakan, secara keseluruhan DKI akan memiliki 73 unit ekskavator berbagai ukuran. Belanja ini akan terealisasi pada akhir Oktober setelah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membuat aturan pasti soal belanja lewat e-katalog.



Manggas menjelaskan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah agar kali-kali bebas dari endapan lumpur. "Sehingga satu-satunya cara dengan menambah jumlah ekskavator," ujarnya.



Alat-alat berat ini akan bekerja sepanjang tahun mengeruk jaringan kali dan 76 waduk yang ada di Jakarta. Ditargetkan akhir Desember 2014 seluruh kali dan waduk minim endapan lumpur dan sampah.



Dari pantauan Tempo di beberapa kali seperti Kali Cipinang di Cipinang Lontar, Jakarta Timur, ekskavator berwarna hijau ini disangga tongkang di tengah sungai. "Seorang pekerja mengatakan mereka baru saja memulai pekerjaan sekitar sebulan lalu.

Kondisi sama juga di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. "Lumpurnya berton-ton ditambah banyak eceng gondok," kata Wawan, salah seorang pekerja.

Jokowi Gelar Jakarta Night Religious Festival Saat Idul Adha

Jokowi Gelar Jakarta Night Religious Festival Saat Idul Adha
Oleh Luqman Rimadi
Posted: 23/09/2013 17:50
TOPIK #jokowi #Idul Adha #Jakarta Night Religious Festival

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Liputan6.com/ Herman Zakaria)



Liputan6.com, Jakarta : Menyemarakkan Idul Adha, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi akan menggelar Jakarta Night Relegius Festival atau Festival Malam Religius. Acara itu akan digelar di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Monumen Nasional (Monas).


"Acara Night Religious Festival nanti akan menutup Jalan Thamrin sampai Monas. Kita isi dengan berbagai pagelaran syiar dan takbiran di sepanjang jalan tersebut," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (23/9/2013).

Jokowi menjelaskan dalam acara tersebut tidak hanya menggelar takbir bersama, pihaknya juga akan mendirikan sebanyak 20 panggung hiburan yang diisi penampilan artis dan musisi Islami.

"Nanti akan ada 20 panggung, kita takbiran bareng. Nanti ada penyanyi Opik, Sulis, dan grup musik Kiai Kanjeng, pokoknya ramai deh," ujar Jokowi.

Tidak hanya itu. Politisi PDIP itu juga akan ikut bertakbir bersama dan mengikuti acara pawai bedug yang akan menyusuri Jalan MH Thamrin hingga kawasan Monas.

"Nanti saya ikut, ada karnaval bedug juga. Pokoknya nanti, semua kita lagi siapkan," jelas Jokowi.

Acara yang digelar oleh Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Pemprov DKI ini akan digelar bertepatan dengan malam Idul Adha yang jatuh pada 15 Oktober 2013 mendatang. Jokowi berharap acara seperti ini dapat menjadi hiburan bagi masyarakat dan ikut meramaikan suasana perayaan Idul Adha.

"Acaranya 15 Oktober malam kita juga sudah koordinasi dengan Pak Wamenag Nasarudin Umar untuk adakan acara ini. Semuanya gratis ya nggak pakai bayar. Memangnya kita pernah bikin acara pakai bayaran?" tukas Jokowi. (Adi/Yus)

10 Langkah Jokowi Antisipasi Banjir

10 Langkah Jokowi Antisipasi Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan Gubernur DKI Joko Widodo menyiapkan 10 langkah strategis menghadapi musim hujan. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 500 miliar.

Di bawah ini 10 langkah strategis Jokowi dalam mengantisipasi banjir Jakarta:

1. Persiapan rumah pompa
Menurut Manggas, ada 135 rumah pompa di Jakarta dan yang utama ada 73 rumah pompa. Sedangkan secara keseluruhan ada 500 unit pompa yang beroperasi, tapi 70 unit masih dalam perbaikan.

Pompa, Manggas melanjutkan, memiliki posisi potensial dalam pengendalian banjir, terutama untuk menyedot genangan sehingga meminimalisir terjadinya banjir. Kebanyakan pompa ini tersebar di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

2. Pemasangan kamera pengawas alias CCTV di rumah pompa

Tiap rumah pompa akan dipasangi empat hingga delapan unit CCTV. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan ketinggian air. Bahkan, Manggas melanjutkan, CCTV ini terkoneksi ke ruangan kantor Jokowi.

3. Revitalisasi pintu air

Dinas mengeruk sampah di pintu air seperti Pintu Air Duri, Kamal Muara, Kapuk Muara, Kapuk Poglar, Pesing, Manggarai, dan Tomang. Dalam sehari sekitar 70 ton sampah yang nyangkut di pintu air.

Pintu air di Jakarta berperan penting mengendalikan air kiriman dari Bogor. Bila kondisinya tidak baik, dapat dipastikan air kiriman akan menggenangi permukiman di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

4. Drainase

Manggas mengatakan Dinas mulai melakukan pengecekan gorong-gorong yang ada, termasuk got-got kecil di komplek perumahan. Terutama jaringan gorong-gorong dalam kota.

5. Pengerukan waduk

Dinas Pekerjaan Umum pun mengeruk 12 waduk yang ada di Jakarta. Saat ini, Manggas menjelaskan, kedalaman rata-rata waduk tersebut hanya dua meter karena banyak endapan. Waduk juga banyak ditumbuhi eceng gondok.

Kedua belas waduk tersebut adalah Waduk Bojong, Waduk Sunter, Waduk Teluk Gong, Waduk Situ Lembang, Waduk Melati, Waduk Rawa Babon, Waduk Cengkareng, Waduk Grogol, Waduk Pegangsaan II, dan Waduk Bujana Tirta, Waduk Ria-Rio, dan Waduk Tomang Barat. Rencananya waduk-waduk tersebut selesai dinormalisasi akhir tahun ini.

6. Pengerukan kali besar

Selain pompa dan waduk, Dinas juga mulai mengeruk kali, baik yang besar maupun kecil, di Jakarta. Kali utama yang dikeruk di antaranya Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Untuk Kali Ciliwung penanganan ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umun.

7. Pengerukan kali submakro

Menurut Manggas, kali-kali kecil seperti Kali Palmerah dan Kali Lontar pun mulai dikeruk. Tujuannya, mengurangi beban di kali-kali utama.

8. Refungsi kali

DKI mulai merapikan pinggiran kali, seperti membangun jalan inspeksi kemudian menertibkan bangunan liar dan penghijauan.

9. Membangun sumur resapan

Dalam skala lebih kecil, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mulai membuat 1.958 sumur resapan. Kepala Dinas ESDM Andi Baso mengatakan sumur resapan memang tidak terlalu berpengaruh saat banjir. Saat ini 30 persen sudah selesai dibangun.

"Hanya mengurangi genangan air saja," katanya. Sehingga, pembuatan sumur resapan difokuskan pada daerah-daerah yang setiap banjir menyebabkan genangan. Seperti di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jalan Matraman, Jakarta Timur, permukiman elite di Menteng, Jakarta Pusat dan sebagainya. (Baca:Jakarta Mulai Bikin Sumur Resapan)

10. Satgas tanggap banjir

Membentuk satuan tugas tanggap banjir. "Satgas ini ada di tiap kecamatan," ujarnya. Satgas tersebut bertugas melaporkan bahaya dini banjir, juga menyiapkan pengungsian.

Di DKI Jakarta dari 44 Kecamatan yang ada, 32 kecamatan (72,7 persen) di antaranya rawan banjir atau ada 200 titik. Dari 267 kelurahan yang ada, 93 kelurahan (34,8 persen) merupakan wilayah rawan banjir dan genangan. Banjir di Jakarta mengancam sekitar 983.399 jiwa atau 10,2 persen dari total penduduk Jakarta, 9.588.198 jiwa.

Tercatat warga di Jakarta Utara terbanyak terkena imbas banjir, yakni 500.918 jiwa (51 persen). Kemudian berturut-turut disusul Jakarta Barat 187.707 jiwa (19 persen), Jakarta Timur 167.753 jiwa (17 persen), Jakarta Pusat 64.633 jiwa (7 persen) dan Jakarta Selatan 62.388 jiwa (6 persen). (tempo.com)

Jokowi: Kartu Sehat dan Jamkesda Beda Jauh

Jokowi: Kartu Sehat dan Jamkesda Beda Jauh

Penulis :
Kurnia Sari Aziza
Senin, 12 November 2012 | 15:24 WIB




Bersama perwakilan warga penerima Kartu Jakarta Sehat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menunjukkan kartu usai perkenalan program itu di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Sabtu (10/11/2012). Kartu jaminan pengobatan gratis bagi warga di Puskesmas atau Kelas 3 di 88 rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi. | KOMPAS/WISNU WIDIANTORO


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Kartu Jakarta Sehat berbeda dari sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jokowi mengklaim bahwa program Kartu Jakarta Sehat dibangun dengan sistem dan manajemen yang lebih baik.


Ya beda jauh, dong. Ini KJS sistemnya jelas. Ada billing system-nya, manajemen keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya
-- Joko Widodo 

"Ya beda jauh, dong. Ini (KJS) sistemnya jelas. Ada billing system-nya, manajemen keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya," kata Jokowi di Tanah Tinggi, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Jokowi mengatakan, kelebihan pertama dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah semua biaya pengobatan tertera dalam sistem itu dan selanjutnya ada catatan mengenai penyakit pasien pengguna KJS. Semuanya bisa mengetahui rekam medis penyakit pasien pemegang kartu tersebut.

"Sakitnya apa, kalau setiap bulan sakit itu ketahuan, oh bulan Januari sakitnya panu, bulan Februari sakit panas, bulan Maret sakit kurap, semuanya bisa terekam di dalam kartu itu," kata Jokowi.

Yang paling penting dalam sistem KJS ini, kata Jokowi, adalah manajemen keuangannya. Melalui manajemen keuangan itu, dapat terkontrol penggunaannya. Kelebihan Kartu Jakarta Sehat selanjutnya yang membedakan dengan Jamkesda adalah cara mendapatkan Kartu Jakarta Sehat tidak perlu datang ke aparat setempat, seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan KK ke puskesmas dan akan mendapatkan KJS secara cuma-cuma. Warga pemilik KJS juga tidak akan dikenai bayaran selama pengobatan.

"Semuanya, termasuk periksa darah, gratis. Melahirkan juga ditanggung, yang penyakit berat saja bisa menggunakan kartu ini," kata Jokowi.

Dalam pembagian KJS di Tanah Tinggi, Bukit Duri, dan Manggarai, Jokowi turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati, wali kota, lurah, dan camat setempat. Sebelumnya, Jokowi juga telah membagikan kartu tersebut di dua kelurahan, yakni Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta Utara dan Kelurahan Tambora di Jakarta Barat. Di Pademangan Timur, Jokowi memberikan 50 lembar KJS untuk warga di sepuluh RT. Jokowi kemudian membagi-bagikan KJS kepada warga Kelurahan Tambora.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan KJS untuk 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen jumlah penduduk Jakarta. Selama masa uji coba, KJS dibagikan sebanyak 3.000 di enam kelurahan yang dinilai kumuh dan padat penduduk.

Data penerima KJS disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Kelurahan Bukit Duri menerima sebanyak 502 kartu, Kelurahan Pademangan Timur sebanyak 497 kartu, Kelurahan Marunda sebanyak 494 kartu, Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 503 kartu, Kelurahan Tambora sebanyak 504 kartu, dan Kelurahan Manggarai sebanyak 505 kartu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/12/15241762/Jokowi.Kartu.Sehat.dan.Jamkesda.Beda.Jauh

Beda Era Foke dan Jokowi Versi Wanda Hamidah

Beda Era Foke dan Jokowi Versi Wanda Hamidah

Penulis :
Robertus Belarminus
Kamis, 10 Oktober 2013 | 08:08 WIB




Gubernur terpilih, Joko Widodo didampingi gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, saat acara perkenalan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih masa bakti 2012-2017 dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2012). | WARTA KOTA/ANGGA BN


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah merasakan dua masa pemerintahan, yakni era Fauzi Bowo dan Joko Widodo. Meski kinerja keduanya patut diapresiasi, politisi PAN itu menemukan perbedaannya.

Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.

"Di zaman Pak Fauzi Bowo, harapan saya untuk program-program yang enggak mungkin terjadi, di zaman Pak Jokowi-Ahok ini menjadi kenyataan," ujar Wanda ditemui di ruangannya, Rabu (9/10/2013).

Beberapa di antarannya misalnya terkait penataan taman kota. Menurut Wanda, pada era Jokowi-Basuki wujudnya lebih terasa dibanding pada era Foke. Selain itu, Jokowi dan Basuki juga mereformasi birokrasi melalui pemilihan seleksi pejabat publik, atau yang lebih dikenal dengan proses lelang jabatan. Wanda menilai, cara seperti itu lebih tepat karena memilih pejabat publik berdasarkan integritas dan kemampuan orang yang bersangkutan.

"Tapi kalau zaman Pak Foke begitu tertutup ya. Jadi A ditunjuk misalnya untuk jadi wali kota. Si A apa prestasinya? Saya bertanya-tanya apa prestasinya. Sebagai anggota DPRD, saya tidak bisa memahami. Misalnya seperti itu," ujar wanita cantik mantan presenter TV itu.

Menurut Wanda, pemerintahan saat ini lebih mudah dalam hal komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Kedua pemimpin Jakarta saat ini menurut dia lebih mudah ditemui.

"Pak Jokowi dan Pak Ahok lebih mudah berinteraksi. Misalnya, 'Pak ada yang ingin saya sampaikan mengenai... (sesuatu)'. 'Oh ya silakan datang'," kata Wanda.

Wanda juga menilai, Jokowi-Basuki lebih transparan mengenai masalah APBD DKI Jakarta, baik untuk informasi kepada wartawan maupun masyarakat Jakarta karena langsung diumumkan.

"Artinya, tanpa teman-teman harus datang ke saya minta soft copy APBD, sekarang Pak Ahok mengumumkan. 'Ini lho rancangan APBD DKI Jakarta'. Dengan begitu, masyarakat Jakarta dapat ikut mengkritisi," ujarnya.

Ia pun mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang saat ini tengah mengambil alih PT Palyja dan PT Aetra. Ini karena sejak dulu kepemilikan asing yang menguasai kedua perusahaan tersebut sudah dikritik. Hal itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. "Sekarang ini alhamdulillah. Saya di Balegda ikut mendukung pengambilalihan, niat baik Pemda DKI ingin mendapatkan kembali hak pengelolaan itu, yang di zaman Pak Foke rasanya mustahil," ucapnya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/10/0808203/Beda.Era.Foke.Dibanding.Jokowi.Versi.Wanda.Hamidah.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Layanan Dipuji Saat Sidak Jokowi, Tapi Lurah Cibubur Sakit

Layanan Dipuji Saat Sidak Jokowi, Tapi Lurah Cibubur Sakit
Oleh Andi Muttya Keteng
Posted: 08/10/2013 12:32
TOPIK #jokowi #Blusukan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)



Liputan6.com, Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Jokowi melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dengan mengenakan kemeja putih, mantan walikota Surakarta itu langsung menuju bagian pelayanan terpadu kelurahan.


Ia kemudian berbincang-bincang dengan beberapa warga yang sedang mengurus administrasi untuk menanyakan bagaimana pelayanan KTP dan Kartu Keluarga di kelurahan tersebut.

"Bu, ngurus apa? KTP sama Kartu Keluarga? Selesai berapa lama? Oh, KK sehari selesai," tanya Jokowi kepada salah seorang warga, Selasa (8/10/2013).

"Surat keterangan PM-1 langsung jadi 5-10 menit. Surat keterangan untuk nikah 2 menit, di bawah 5 menit, Pak," kata seorang petugas menjelaskan kepada Jokowi.

Orang nomor 1 di DKI itu kemudian mengecek kondisi ruangan dan fasilitas yang tersedia di bagian pelayanan itu. Ia memuji bentuk meja layanan yang terbuka, juga ketersediaan pendingin ruangan untuk kenyamanan warga, serta kursi-kursi ruang tunggu yang baik.

Di samping itu, Jokowi mengaku senang melihat sebuah toples kecil berisi permen dan sekardus air mineral yang disediakan di ruangan tersebut.

"Ada permennya juga, nggak cuma bank aja. Oh disediain aqua juga toh. Ya bagus, ini kan sisi pelayanan menghargai masyarakat. Meskipun permen tapi penting. Permen ini penting lho. Ini menghargai. Meskipun hanya kecil," kata Jokowi.

Tidak lupa ia menanyakan keberadaan Lurah Cibubur Budy Hartati yang tidak berada di tempat kepada para staf kelurahan.

"Lurahnya mana? Semuanya harus cepet saya cek," tanya Jokowi.

"Lurah sakit Pak, tensinya sedang tinggi," jawab seorang staf.

Jokowi pun kemudian mengatakan bahwa baik tidaknya pelayanan di kelurahan tergantung dari pendapat masyarakat yang merasakan. Kegiatan sidak ini ia lakukan untuk mengetahui kepuasan warga. (Ein/Yus)

Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie

Kata Jimly Soal Gaya Kepemimpinan Jokowi


Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo menarik perhatian banyak pihak. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie, kerja Jokowi penuh dengan informalitas, berbeda dengan umumnya pejabat daerah yang terlalu formal dan protokoler.



"Kinerja Jokowi bagus. Saya rasa dia penuh informalitas, sementara pejabat kita banyak yang penuh formalitas," kata Jimly, di sela-sela diskusi bertajuk 'Hukum Rakyat' di GOR POPKI, Wisma Sugondo, Jl Jambore Raya No 1 Cibubur Jakarta Timur. Hadir pula Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Andiko.

Jimly menilai, saat ini masyarakat cenderung bersimpati kepada sosok yang mengutamakan aksi daripada prosedur formal yang berbelit-belit. Karakter itu ada pada diri Jokowi.

"Maka orang pun suka. Itu gejala normal," ucapnya.

Dalam diskusi, Jokowi menceritakan cara dia dalam menarik warga untuk pindah ke rumah susun. Jokowi menyediakan barang-barang elektronik di rusun agar para warga tertarik tinggal di rusun. Jimly mengatakan, para staf Gubernur harus bisa mengimbangi agar langkah-langkah Jokowi semacam itu bebas dari masalah.

"Justru bagus. Itulah tujuan bernegara adalah melayani rakyat. Tapi sekali lagi, harus ada yang mengawasi agar dia tak melanggar aturan," pungkasnya.

sumber: detikcom
http://forum.tribunnews.com/showthread.php?7209463-Kata-Jimly-Soal-Gaya-Kepemimpinan-Jokowi&p=9272649#post9272649 

Jokowi Bakal Batalkan Pajak Warteg, Justru Beri Insentif

Jokowi Bakal Batalkan Pajak Warteg, Justru Beri Insentif
Oleh Andi Muttya Keteng
Posted: 08/10/2013 09:26
TOPIK #Gubernur DKI #Joko Widodo #jokowi #Pajak Warteg

Ilustrasi (Antara/Prasetyo Utomo)


Liputan6.com, Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restauran yang juga mengatur pajak warteg di Jakarta. Ia mengatakan, ada 2 poin yang ingin ia tinjau ulang, yaitu mengenai definisi dan omzet warteg.



"Kalau saya, mestinya yang dimaksud warteg apa dulu. Kedua, omzet yang mau dikenakan itu omzet bukan yang kecil," ujar Jokowi di Pusat Primata Schmutzer Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2013).

Revisi juga dilakukan agar beberapa warung makan yang sebenarnya beromzet besar dan masih mengaku sebagai warteg, dapat dibedakan dengan warung tegal yang memang beromzet kecil.

"Jadi revisi definisi dan klasifikasinya. Yang kena pajak itu yang memang betul-betul. Jangan yang belum bertelur, sudah dipajaki. Gimana mau menetas?" kata Jokowi.

Sehingga, Jokowi menambahkan, warteg atau usaha kecil tersebut dapat diberi pembinaan, insentif, pengarahan dan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Perdagangan DKI.

Perda tersebut mengatur bahwa para pedagang warteg dikenakan pajak 10% bagi yang berpenghasilan Rp 540 ribu per hari atau Rp 200 juta per tahun. Namun, menurut Jokowi, omzet Rp 540 ribu per hari itu, termasuk warteg kecil. Padahal ia tidak ingin membebankan pajak usah kecil. (Rmn/Ism)

Tompel, pelempar air keras menangis ingat orang tua

Tompel, pelempar air keras menangis ingat orang tua
Reporter : Laurel Benny Saron Silalahi Senin, 7 Oktober 2013 17:47:12


Tompel si penyiram air keras. ©2013 Merdeka.com


 RN (18) alias Tompel, siswa kelas XII SMK Negeri 1, Budi Utomo, Jakarta Pusat, mengaku menyesal telah menyiram air keras ke Bus PPD 213 Jurusan Kampung Melayu-Grogol, sehingga mengakibatkan 13 orang luka.

"Saya minta maaf atas perlakuan saya selama ini telah merugikan orang lain. Semoga saja yang kena air keras, cepat sembuh dan tidak mengalami cacat permanen," kata Tompel yang mengenakan, baju Tahanan, di Mapolres Jakarta Timur, Senin (7/10).

Tompel tak kuasa menahan tangis karena menyesali perbuatannya. Terlebih saat dia mengingat kedua orang tuanya yang telah susah payah menyekolahkan dirinya dan harus berakhir di balik jeruji besi.

"Untuk keluarga saya minta maaf atas kelakuan saya yang menjengkelkan selama ini. Kepada semuanya saya minta maaf, kepada keluarga atau korban, saya sungguh menyesal," ucapnya terbata-bata.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tompel pelempar air keras ke bus PPD 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol, berhasil diringkus petugas Polres Jakarta Timur, Sabtu (5/10) lalu.

Dari hasil penyelidikan sementara, motif tersangka RN alias Tompel, menyiram air keras ke dalam bus PPD diduga karena dendam.

"Jadi motifnya pelaku sebelumnya pernah juga jadi korban penyiraman air keras oleh pelajar lainnya, dia dendam dan melakukan hal yang sama," kata M Shaleh beberapa waktu lalu

Warga Kelapa Gading Terkejut Melihat Langsung Aktivitas Sosial FPI

Warga Kelapa Gading Terkejut Melihat Langsung Aktivitas Sosial FPI
Sabtu, 05/10/2013 23:37:18 | syaiful falah | Dibaca : 814  

Salah seorang warga Kelapa Gading menerima bantuan dari relawan FPI


Jakarta (SI Online) - Masyarakat Kelapa Gading Jakarta Utara sangat terkejut dengan apa yang dilakukan laskar Front Pembela Islam (FPI) saat membantu korban kebakaran di wilayah tersebut. Masyarakat tidak menyangka apa yang dilakukan FPI itu ternyata berbeda dengan yang mereka tahu selama ini, mereka menganggap FPI itu selalu berbuat anarkis seperti yang kerap diberitakan oleh media sekuler.

"Apa yang dilakukan FPI sangat diluar dugaan, karena masyarakat tahunya FPI itu berang dan sukanya bertindak anarkis," ujar Sobar warga Kelapa Gading.

Sobar mengatakan bahwa seluruh warga sangat setuju dan antusias dengan kegiatan sosial FPI ini. "Baru FPI yang diterima secara terbuka dalam membantu masyarakat, yang lain banyak posko-posko tapi hanya untuk kepentingan politik saja," katanya kepada kontributor Suara Islam Online, Sabtu (5/10/2013).

Senada dengan Sobar, Ibu Anik mengatakan hadirnya relawan FPI membuat warga semangat dalam membersihkan masjid dan rumah-rumah yang terbakar.

"Tadinya saya mengira FPI itu seram karena terkenal suka bawa pentungan, tapi ternyata salah. Terimakasih sekali sudah dibantu teman-teman FPI dalam membersihkan rumah dan membantu kesulitan warga lainnya," ujar Anik.

Sejak kebakaran hebat melanda kawasan tersebut pada Selasa (1/10/2013) lalu, FPI telah membangun posko bantuan yang terletak di Masjid Jami Tanbikhul Ghafilin.

Hingga saat ini setidaknya ada 1225 rumah ludes terbakar oleh si jago merah. Selain itu, FPI juga membuka saluran bantuan, jika ada yang ingin membantu korban kebakaran melalui posko FPI bisa menghubungi koordinator lapangannya Ustad Syuhada di HP 021-92561682.

Berikut foto-foto kegiatan relawan FPI yang berhasil dihimpun oleh Suara Islam Online:











rep: ahmad syawaludin
red: syaiful falah

Jokowi: Dulu Saya Seorang Pedagang Kaki Lima Pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan acara "Kaki Lima Night Market"

Jokowi: Dulu Saya Seorang Pedagang Kaki Lima
Pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan acara "Kaki Lima Night Market"

Sabtu, 5 Oktober 2013, 23:32 Antique, Arie Dwi Budiawati

Jokowi meninjau pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta. (VIVAnews/Rohimat Nurbaya) (VIVAnews/Rohimat Nurbaya)

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, rupanya memiliki alasan, mengapa dia sebagai gubernur DKI Jakarta menyelenggarakan acara "Kaki Lima Night Market" di Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu malam 5 Oktober 2013.


"Saya menilai akan terjadi kompetisi secara alami," kata pria yang kerap dipanggil Jokowi di lokasi tersebut.


Jokowi menilai bahwa ajang semacam ini patut terus dilaksanakan. Sebab, kegiatan ini bisa memacu para pedagang kecil atau usaha kecil dan menengah untuk bisa bersaing dalam dunia usaha.


"Yang belum bisa berkompetisi, sewaktu melihat temannya bisa, akan berusaha menjadi lebih baik, karena terpacu untuk berkompetisi," kata Jokowi.


Sebab itu, menurutnya, pemerintah seharusnya memberi ruang gerak supaya mereka bisa mengembangkan diri, karena itu yang diperlukan para pelaku usaha ini hanyalah kesempatan.


"Berilah mereka peluang dan ruang. Saya dulu pedagang kaki lima dan sekarang bisa ekspor. (Seharusnya), ada pelatihan dari dinas, mulai dari kemasan sampai dengan finishing product. Jangan diberi suntikan dana yang bisa meninabobokan mereka," katanya.

Jokowi Tolak Hotman Paris Jadi Pengacara Gratis DKI

Jokowi Tolak Hotman Paris Jadi Pengacara Gratis DKI
Senin, 23 September 2013 20:30 WITA




KOMPAS/FABIANUS JANUARIUS KUWADO

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

TRIBUNMANADO.CO.ID- Secara terang-terangan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menawarkan diri jadi pengacara gratis untuk Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tidak begitu saja menerimanya. Sebab harus melalui berbagai prosedur. Termasuk Keputusan Presiden soal aturan lelang di pemerintahan.

Menurut Jokowi, prosedur dalam pemerintah beda jauh dengan di swasta. Karena di pemerintah semuanya harus melalui proses lelang dan diambil pilihan yang seefisien mungkin. Begitu pun dengan pemilihan pengacara untuk Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya inginnya Bang Hotman Paris menjadi pengacara saya (Pemrov DKI). Tapi kan tidak bisa karena harus pakai proses lelang dan lelang itu pasti yang diambil yang paling efisien dan murah. Tapi tidak mungkin Bang Hotman Paris ini murah," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin 23 September 2013.

Disampaikan Jokowi, apabila Hotman Paris tidak memungut biaya sedikit pun alias gratis, itu tetap harus melalui berbagai prosedur karena menyangkut masalah pemerintahan. Kata dia, meski gratis tidak bisa menempatkan seseorang di Biro Hukum Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau gratis itu kan juga dari prosedur bisa tidak diperbolehkan. Ya begini kan memang menyulitkan. Tapi itulah prosedur di pemerintahan kita," kata Jokowi.
Editor: Andrew_Pattymahu

Alhamdulillah, Jokowi Ingin Jadikan Jakarta Kota yang Islami

Alhamdulillah, Jokowi Ingin Jadikan Jakarta Kota yang Islami

Senin, 23/09/2013 18:58:21 | Shodiq Ramadhan |


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (IST)


Jakarta (SI Online) - Mendapat sorotan dan kritikan tajam dari umat Islam gara-gara melarang takbiran menjelang Idul Fitri 1434 lalu, rupanya cukup membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo intropseksi diri. Pada momen Idul Adha yang akan datang, Jokowi mengaku akan menggelar "Night Religius Festival" atau Festival Malam Religi dalam rangka menyambut Hari Raya Kurban.

"Nanti dilaksanakan tanggal 15 Oktober dalam rangka malam takbiran," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/9/2013), seperti dikutip Tribunnews.com.

Dalam acara ini, Jokowi akan menghadirkan seribu bedug dan 20 lebih panggung-panggung yang akan tersebar di jalan MH. Thamrin sampai kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Selain itu, Jokowi juga akan mengundang sejumlah artis dan musisi Islami untuk mengisi acara tersebut, diantaranya Opick, Sulis, Grup Musik Kiai Kanjeng dan masih banyak artis serta musisi Islami lainnya.

"Jadi nanti kita takbiran rame-rame, ada syi'ar juga. Nah acara ini dibawah Biro Dikmental (Pendidikan Mental dan Spiritual) DKI Jakarta," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Dengan akan digelarnya festival ini, Jokowi berharap Jakarta akan membawa citra sebagai kota yang masih menyimpan nilai-nilai nuansa agama, ditengah kesibukan kota Jakarta sebagai kota bisnis.

"Ya ini juga tujuannya menjadikan Jakarta sebagai kota yang Islami," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mendapat kritikan tajam gara-gara dia melarang takbir keliling menyambut Idul Fitri. Masyarakat membandingkan larangan takbiran itu dengan pagelaran pesta muda-mudi dalam rangka HUT Jakarta dan pesta menyambut tahun baru yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Baru-baru ini Jokowi malah menghadiri konser Metallica. "Maksiat difasilitasi kok takbiran malah dilarang," protes masyarakat.

red: abu faza
sumber: tribunnews.com

Gilanya APBD DKI Jakarta Laundry Baju Foke Saja Rp 70 Juta

Gilanya APBD DKI Jakarta
Laundry Baju Foke Saja Rp 70 Juta
Deden Gunawan - detikNews


Jakarta - Masalah laptop kembali bikin geger. Sebelumnya anggota DPR meminta laptop seharga Rp 21,5 juta per unit, kini giliran para kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta tidak mau ketinggalan. Harganya pun jauh lebih mahal dibanding laptop keinginan anggota DPR, yakni mencapai Rp 35 juta per unitnya.

Rencana pengadaan laptop tersebut mencuat dalam rapat pengesahan APBD 2009 yang ditetapkan pada Kamis, 26 November 2008. Alasan pengadaan komputer jinjing itu untuk memudahkan kinerja beberapa kepala dinas.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov DKI Jakarta Purba Hutapea menjelaskan, usulan laptop tersebut sesuai kebutuhan beberapa biro tertentu, seperti biro urusan luar negeri yang memerlukan laptop canggih yang mampu memuat data dengan kecepatan tinggi. Sehingga bisa memudahkan saat presentasi, terutama di hadapan para investor.

Untuk peningkatan kinerja, selain membeli laptop, pemprov juga akan membeli komputer seharpa Rp 20 juta per unit, pengadaan alat musik untuk Dinas Pemadam Kebakaran Rp 1 miliar, serta biaya perawatan komputer selama satu tahun Rp 4 juta per unit.

Tapi menurut penilaian Analis Politik Anggaran Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Fitra) Roy Salam, kebutuhan-kebutuhan yang dianggarkan bukan hal yang terlalu mendesak. Apalagi harganya begitu fantastis. Beberapa kebutuhan yang dianggap kurang penting tapi diajukan antara lain, anggaran laundry untuk Gubernur Fauzi Bowo dan Wagub Prijanto yang besarnya Rp 70 juta, pengiriman guru SMU/SMK untuk training di Selandia Baru Rp 4,5 milyar. Bahkan ada anggaran untuk outbond pegawai yang nilainya mencapai Rp 475 juta.

Anggaran-anggaran yang kurang penting tersebut dianggap sebagai biang keladi menyusutnya alokasi dana untuk rakyat miskin di Jakarta. Pasalnya, dari nilai APBD 2009 yang mencapai Rp 22,2 triliun, dana yang dialokasikan untuk rakyat miskin di Jakarta justru hanya 1,7 %. "RAPBD 2009 jelas-jelas tidak pro rakyat.
Karena alokasi dananya lebih banyak diperuntukan kepentingan pejabatnya," protes Roy Salam saat berbincang-bincang dengan detikcom.

Selain memanjakan birokrat di Pemprov, APBD juga dialokasikan untuk memanjakan lembaga penegak hukum dengan sebutan anggaran "harmonisasi". Anggaran ini dikucurkan kepada Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, serta Kepolisian daerah (Polda)

Gubernur BI: Jokowi Pengendali Inflasi Terbaik

SABTU, 14 SEPTEMBER 2013 | 05:24 WIB
Gubernur BI: Jokowi Pengendali Inflasi Terbaik


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau perekembangan pembangunan Waduk Ria Rio, Jakarta, Rabu (11/9). TEMPO/Eko Siswono Toyudho


TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memuji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berhasil menurunkan laju inflasi Provinsi DKI Jakarta selama dua kuartal di tahun 2013. Joko Widodo, menurut Agus, telah memberikan prioritas pada pengendalian tingkat inflasi daerah yang dipimpinnya.

"Dia pengendali inflasi Provinsi DKI Jakarta yang terbaik," kata Agus di kantornya, Jumat, 13 September 2013. Ia pun mengapresiasi beberapa kepala daerah yang telah berkomitmen menekan inflasi. Untuk itu, kata dia, langkah tersebut perlu dilakukan oleh kepala daerah lain yang belum berfokus untuk menekan laju inflasi di daerahnya.

Agus mengatakan Provinsi DKI Jakarta berperan 22,5 persen terhadap inflasi nasional dan menyumbang 18 persen kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Bank Indonesia, ia mengatakan sepanjang 2011 dan 2012 inflasi Provinsi DKI Jakarta selalu lebih tinggi dari inflasi nasional. "Sementara selama dua kuartal terakhir 2013, inflasi Jakarta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional," kata dia.

Selain mengendalikan laju inflasi, Agus berujar kepala daerah juga harus mengerahkan awaknya untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan pengamanan distribusi, hingga pengendalian harga.

Ia mengatakan apabila langkah tersebut dilakukan oleh para kepala daerah, harga bahan pangan menjelang hari raya keagamaan tak akan meningkat tajam. "Kepala daerah yang tidak memprioritaskan pengendalikan inflasi sebaiknya jangan dipilih," ujar Agus.

LINDA HAIRANI

http://www.tempo.co/read/news/2013/09/14/087513178/Gubernur-BI-Jokowi-Pengendali-Inflasi-Terbaik

Jokowi ajak Gubernur BI blusukan ke Blok G Tanah Abang

Jokowi ajak Gubernur BI blusukan ke Blok G Tanah Abang
Reporter : Muhammad Sholeh Jumat, 13 September 2013 11:20:51


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardodjo menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengembangan UMKM di Gedung Bank Indonesia, Jl MH Thamrin. Usai MoU, Jokowi mengajak Agus Marto blusukan ke Blok G Tanah Abang.

Kedatangan Jokowi yang mengenakan Baju adat Betawi dan Agus Marto berkemeja warna birunya yang oleh didampingi oleh Dirut PD Pasar Jaya, Djangga Lubis menyedot perhatian pedagang dan pengunjung pasar Blok G Tanah Abang.

"Kami sangat berterima kasih untuk Pak Jokowi dan PD Pasar Jaya, sudah dibuatkan kios yang cukup bagus, kami sangat merasa dimanjakan Pak," ujar salah satu pedagang, Nur Pujiati kepada wartawan, Jakarta, Jumat (13/9).

Namun Nur mengeluh dengan meminta modal dan dibangunnya pusat ATM di kawasan Blok G. Mendengar keluhan Nur, Jokowi dan Agus hanya melempar senyum.

"Ini mintanya ke Pak Gubernur BI, jangan ke saya," ujar Jokowi sambil tertawa.

http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-ajak-gubernur-bi-blusukan-ke-blok-g-tanah-abang.html