Warga Kampung Deret Anggap Jokowi Pemimpin Murni

Warga Kampung Deret Anggap Jokowi Pemimpin Murni
Senin, 26 Mei 2014 06:04 WIB

ist
Kampung Deret Petogogan di Kebayoran Baru Jakarta Selatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kampung Deret Petogogan, di Kebayoran Baru Jakarta Selatan adalah salah satu wujud kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang cukup brilian.
Selain di Petogogan, kampung deret juga sudah dibangun di era kepemimpinan Jokowi-Ahok. Khusus Kampung Deret di Petogogan, diketahui terdapat sekitar 134 rumah yang tadinya sebagai pemukiman kumuh.
Lokasi Kampung Deret berada di belakang Kantor Walikota Jakarta Selatan, pemukiman warga yang dihuni empat Rukun Tangga di wilayah itu berada di tengah-tengah komplek pemukiman warga, dulu terlihat kumuh kini tampak tertata rapih.
Bukan hanya di Petogogan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga berencana membangun sekitar 74 titik kampung deret diseluruh DKI Jakarta. Pembangunan dilakukan dalam rangka menata pemukiman warga yang kumuh menjadi lebih baik, lebih bersih, dan lebih tertata rapih.
Lalu bagaimana pendapat warga kampung deret terhadap kebijakan yang telah diwujudkan oleh Jokowi? Pak Maska, (73 tahun) selaku salah satu tokoh masyarakat di RT 12/05 Kampung Deret membeberkan bahwa kondisi saat ini warga bisa merasakan suasana baru dipemukiman tempat tinggalnya yang sebelumnya kumuh.
“Ya bedanya sekarang lega ya, lebih bagus sekarang, masih nyaman yang sekarang kita pakai. Karena ini program Pemerintah DKI untuk diubah, ya kita ikuti jadi dirubah seperti ini,” kata Pak Maksa.
Dia menceritakan bahwa setelah dibangun kampung deret yang semuanya dirubah total mengungkapkan, dengan tempat tinggal yang sudah nyaman, harapan warga saat ini tinggal pengurusan surat-suratnya agar cepet selesai agar bisa hidup lebih tenang. Pak Maksa juga mengaku senang karena Kampung Deret Petogogan ini akan jadi proyek percontohan.
“Pokoknya, sebagian besar warga disini senang. Saya rasa sih sebenarnya senang semua. Jadi harapannya saya, Pak Jokowi tetap peduli sama rakyat kecil seperti saya ini,” ujarnya.
Terhadap Jokowi, pria asal dari Cirebon, Jawa Barat ini juga menceritakan bagaimana antusiasme warga.
“Waktu Menteri ada yang kesini saja warga tidak ada yang nonton, maksudnya biasa aja. Tapi waktu Jokowi kesini, waduuuhh, itu orang keluar semua, sampai Jokowi enggak bisa jalan itu, dari dulu itu mana ada Gubernur kesini-sini, cuma Jokowi saja yang kesini,” urainya.
Bagi Pak Maksa, Jokowi adalah sosok pemimpin yang masih murni. Àrtinya tidak ada belangnya.
“Kalau lain-lainnya itu banyak belangnya loh, tapi enggak usah kita utarakan ya yang jelas belangnya itu apa ya. Kalau Jokowi ini, wajib kita dukung. Soal menang atau tidak nanti, itu sih bagaimana takdir Tuhan,” jelasnya.
Pendapat sama disampaikan Pak Oman (79 tahun). Warga RT 11/05 itu mengaku sudah tinggal dari tahun 1953 di Jalan Wijaya I yang sekarang jadi lokasi Kampung Deret.
“Alhamdulillah lah, dari dulu sebenarnya sudah ramai ingin di bongkar, apalagi saya kan dulu tinggal ditanah pemerintah disini, dari dulu katanya mau dibongkar/digusur. Kan kita bingung mau tinggal dimana kalau di gusur. Alhamdulillah sekarang dibikin ini (Kampung Deret) dan diberikan Hak Milik (HGB) jadi kan sekarang saya bersyukur ada rumah untuk anak-anak saya disini,” katanya.
“Paling bagus lah, selama ada Jokowi ini dibangun. Dulu kan disini sudah mau digusur, pernah kebakaran waktu tahun 1983 disini, waktu gubernur dulu mah sudah macam-macam tuh, mau dibangun lah katanya, apalah.. Tapi enggak jadi-jadi, sekarang sih beda sama Jokowi,” tambahnya.
Menurut Oman, Jokowi memang sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, sehingga tidak akan berbeda dalam posisinya ketika menjadi walikota, gubernur, bahkan hingga presiden sekalipun.
“Jadi gubernur pantes, jadi presiden juga pantes. Soalnya dia enggak kaya orang tinggi gitu, dari dasar dulu baru keatas dia mah,” ungkapnya.
Bagaimana harapannya kalau Jokowi menjadi presiden?
“Ya lebih syukur lagi lah, yang penting lebih rajin lagi lah ke masyarakatnya,” jelasnya.
Terkait dengan pembangunan kampung deret ini, Jokowi sebelumnya mengungkapkan keyakinannya bahwa konsep pembenahan permukiman kumuh menjadi kampung deret dapat diterapkan di provinsi lain di seluruh Indonesia. Menurut Jokowi, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara desain kampung deret dengan karakter serta identitas warga yang tinggal di suatu daerah. Jadi, kata dia, jangan sampai kedua hal itu diabaikan sehingga tujuan pembenahan permukiman kumuh malah tidak tercapai.
“Misalnya di masyarakat yang hidup dari pertanian desain rumah gimana, yang hidup dari laut gimana. Apa rumah panggung atau tidak, dindingnya tembok atau kayu,” ungkapnya.
Menurut Jokowi, yang paling penting dari konsep tersebut yakni membawa warga dari yang biasa hidup di tempat yang kumuh dan tidak layak ke tempat bersih, teratur, dan sehat.

Jokowi pun Dibuat Iri oleh Warga Rusun Marunda

KAMIS, 07 MARET 2013 | 03:47 WIB

Jokowi pun Dibuat Iri oleh Warga Rusun Marunda

TEMPO.CO , Jakarta - Enak nian jadi warga Rumah Susun Sewa Marunda, Jakarta Utara. Sudah dapat rumah dengan sekaligus isinya dengan gratis ditambah kebutuhan pokok rumah tangga, sekarang warga berkelimpahan pekerjaan cepat saji ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sekali tunjuk, 250 warga langsung bisa bekerja di PT Kawasan Berikat Nusantara, perusahaan milik negara, mulai Kamis, 7 Maret, pagi.




Saking enaknya menjadi warga rusun, Jokowi sampai dibuat iri. "Kalo gitu, aku ke Marunda aja," kata Jokowi. Sontak, Direktur Utama PT KBN Sattar Taba, dan ratusan warga Rusun Marunda, tertawa mendengar perkataan Gubernur Jakarta itu.




Dalam acara pelepasan warga rusun yang akan menjadi pekerja KBN, Jokowi kembali mengingatkan warga rusun yang kebanyakan adalah warga yang terkena banjir beberapa waktu lalu.




Semula, banyak warga yang menolak menghuni rusun yang sudah dibangun sejak 2007 lalu. Selain banyak bangunan yang sudah mulai rusak, rusun juga bisa dibilang jauh sekali dari peradaban.




Begitu ditawarkan bisa menempati dengan gratis rusun, ditambah lagi ada fasilitas lengkap seperti tempat tidur, televisi, dan kulkas, masyarakat pun malah berebut ingin menempati rusun. Jokowi pun senang. "Sekarang lebih dari 2.000 warga yang di sana. Sekarang antre 500 lagi. Yang ada di sini harus bersyukur," ujar Jokowi.




Setelah diberi pekerjaan dengan mudah, Jokowi pun meminta warga untuk disiplin dalam bekerja. "Kalau masuk pukul 8, harus masuk. Kalau enggak disiplin ya sudah dipecat saja enggak apa-apa, Pak Dirut," kata Jokowi ke Dirut BKN.




Dia pun berbisik ke Sattar minta diberi tahu berapa besaran gaji yang bakal diterima warga. Setelah dapat angkanya, dia menilai gajinya terlalu besar. "Gajinya kok gede banget? Dari sini dijemput terus dibawa ke lokasi kerja. Enak banget," kata dia dan warga pun kembali tertawa.




Gaji yang diterima warga yang bekerja mencapai Rp 79 ribu per hari. Mereka diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk menunjukkan kinerjanya di perusahaan tersebut.




Menurut Dirut KBN, Sattar Taba, 250 pegawai nantinya akan bekerja sebagai cleaning service di KBN. Penambahan pekerja di dua kantornya, KBN Marunda dan KBN Cakung, diperlukan agar pelayanan terhadap investor semakin meningkat.




"Kami selalu melakukan rembang dengan Pemerintah Jakarta. Di sana terungkap ada kebutuhan tenaga kerja. Kami pun coba mapping. Pas butuh, ya diambil-lah," katanya.




Erwin, warga Blok 5 Rusun Marunda, senang ketika diajak bekerja sebagai pekerja KBN. Lelaki yang sebelumnya bekerja di pelabuhan ini ingin bekerja sesuai dengan keinginan Jokowi. "Ke depannya, saya ingin kerja lebih baik lagi," kata dia.




SUTJI DECILYA

http://www.tempo.co/read/news/2013/03/07/214465536/Jokowi-Pun-Dibuat-Iri-Warga-Rusun-Marunda

Mengapa kita harus pilih Jokowi ?

Mengapa kita harus pilih Jokowi ?

Siapa Penyebab Kebangkrutan Amerika?

Siapa Penyebab Kebangkrutan Amerika?

Saad Saefullah – Kamis, 21 Safar 1432 H / 27 Januari 2011 08:29 WIB



Saat ini Amerika bangkrut. Amerika—lihat saja, tidak mampu lagi membiayai dan mengendalikan dunia. Negara terkaya di dunia itu menjadi negara yang paling sarat akan utang di dunia. Kekuatan super yang pernah digunakan untuk memberikan pinjaman kepada bangsa lain hari ini tenggelam dengan utang sekitar $, 14 triliun dan terancam tak terbayar.

Jika kita melihat masa lalu, ketika Bill Clinton meninggalkan Gedung Putih dan diteruskan oleh George Bush pada 2000 ada surplus sebesar $ 300 milyar. Ketika Bush mengalokasikan sejumlah besar pengeluaran di bidang militer terutama setelah kejadian 9 / 11, surplus menjadi defisit. Dalam dua tahun pertama, surplus sebesar $ 300 miliar dibelanjakan. Dalam dua tahun berikutnya meningkat menjadi 600 miliar dolar. Dalam dua tahun berikutnya, utang itu sudah membengkak menjadi $ 900 miliar. Pada tahun 2009, bahkan mencapai $ 1,2 trilyun. Hari ini hampir $ 1,7 triliun, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika.

Semua ini memaksa Amerika untuk meminjam uang lebih dan mengubah kebijakan ekonominya. AS secara gelap mata berutang dalam jumlah yang banyak dari Jepang, Cina, Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya. Dalam periode pertama kepresidenan Bush, utang mencapai $ 7,6 trilyun. Namun dalam pemerintahan keduanya, utang naik menjadi $ 10,6 triliun. Hari ini mencapai di $ 14,2 trilyun. Lebih dari setengah utang ini terjadi dalam enam tahun terakhir, ketika perang Irak dan Afghanistan mencapai puncaknya. Jika kita menyebarkan jumlah utang itu terhadap warga Amerika, maka setiap orang Amerika mempunyai tunggakan sekitar $ 45.300.



Analis-analis lokal mengatakan, Amerika harus menghabiskan $ 1,3 trilyun lebih dari pendapatan dalam tahun yang sedang berjalan. Karena defisit anggaran meningkat sebesar $ 400 juta per hari, bisa dibayangkan bagaimana sirkulasi utang berjalan kesehariannya.

Ini berarti Amerika telah meminjam 40 sen dari setiap dolar yang dihabiskan. Pada tanggal 15 Januari, sekretaris keuangan AS mengatakan bahwa belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Ironisnya, kedua partai besar di negara itu saling menyalahkan krisis. Kongres terpaksa menghapus batasan hukum atas utang kepada pemerintah untuk meminjam lebih banyak uang, atau memotong pengeluaran dalam jumlah besar.

Tapi apa pun langkah yang diambil, tidak akan ada bedanya. Pada zaman perang, utang biasanya memang meningkat tetapi tidak pernah separah yang telah dijalani dalam periode Bush.

Masalahnya adalah bahwa bunga sebesar $ 6 triliun dolar akan ditambahkan ke utang senilai $ 14 triliun. Bunga aktual $ 9 ratus juta tapi untuk beberapa alasan menjadi naik ke angka $ 600 juta, dan ini karena;

A. pemerintah tidak dapat membayar kembali, sehingga bunga berkembang biak.

B. kreditur (negara, perusahaan, bank, individu dll) menaikkan suku bunga.

C. pemerintah telah kehilangan kredibilitasnya terhadap kreditur dan memaksakan peraturan yang dibuat sendiri.

D. pemerintah terus mengeluarkan pengeluaran untuk sector militer dan anggaran dalam tingkat tinggi. Oleh karena itu kedua perang Irak dan Afghanistan disokong oleh pinjaman.

Anggaran Pentagon untuk tahun 2011 mencapai $ 717 juta. Jumlah tambahan sebesar $ 200 miliar dialokasikan untuk perang di Afghanistan dan Irak dengan label "Perang Melawan Teror."



Uni Soviet sudah mati sekarang. Pakta Warsawa dimakamkan. Perang di Afghanistan dan Irak telah meninggalkan tiga pertanyaan utama yang belum terpecahkan:

1. Jika Bush tidak menjadi presiden, apakah Amerika akan menderita kehilangan begitu banyak?

2. Jika Bush tidak menjadi presiden, apakah Amerika tidak akan berada dalam utang separah ini?

3. Apakah Amerika tidak mengalami krisis begitu berat jika negara itu tidak berada dalam lingkaran itu?

Semua jawaban bisa sangat negatif. Perang Afghanistan dan Irak memengaruhi pasar saham. Perusahaan-perusahaan rusak dan bangkrut. Pada tahun 2007-2008, krisis regional yang besar dimulai. Hal ini mengantarkan defisit keuangan dan komersial—yang memengaruhi sektor perumahan. Ekonomi dilebur, dan tumbuh utang. Dolar dicetak tanpa dukungan apapun, menyusutkan nilai dan meningkatkan inflasi dan defisit keuangan.

Perusahaan-perusahaan besar mengalami puncak krisis, memaksa pemerintah untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan dengan memberikan mereka miliaran dolar. Semua ini mengelilingi Amerika seperti rantai dan seperti sulit untuk disingkirkan.

Bekas Uni Soviet tidak akan mengakui bahwa perang Afghanistan sudah menenggelamkan mereka. Dengan cara yang sama, Amerika tidak siap untuk menerima kenyataan pahit bahwa penyebab utama di balik krisis ini adalah perang Afghanistan.

Bagaimana dan kapan Amerika bisa mengentaskan angka $ 14,2 trilyun itu? Jawabannya masih ambigu. Apakah ini sebuah badai seperti ombak yang kuat dari Laut Merah, yang menelan Firaun, menelannya untuk selamanya? (sa/islampolicy)

Rp132 Triliun Uang Negara Terindikasi Dikorupsi

Rp132 Triliun Uang Negara Terindikasi Dikorupsi

Diterbitkan pada 03 Desember 2011 oleh B- Watch


www.bumnwatch.com — Praktik korupsi benar-benar menggurita di negeri ini. Berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekitar Rp132 triliun uang negara terindikasi dikorupsi. Selain itu, sangat banyak laporan berbagai lembaga yang dinilai tidak wajar.
“Banyak laporan tidak wajar 48, disclaimer 106. Potret ini bisa dipakai untuk pemberantasan korupsi,” kata anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengutip laporan BPK periode 2009-2010 itu.
Bambang menjelaskan, pada tahun 2012 Anggaran Pendapatan Belanja Negara mencapai Rp1.435 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2010 yang hanya sekitar Rp1.202 triliun. “Ini menarik kalau kita melihat RAPBN dengan fakta kemiskinan,” kata dia.
Bambang menjelaskan, pemberantasan korupsi selama ini tidak langsung menyentuh masalah-masalah penduduk miskin. Pasalnya, saat ini 63 persen penduduk miskin ada di desa, misalnya di Papua kemiskinan absolut. Sementara di Maluku, NTT, dan hampir di semua wilayah Indonesia Timur ada problem kemiskinan.
“Sekitar 70 persen penduduk kita ada di pedesaan. Sekitar 60 persen dari 70 persen itu masih dibawah garis kemiskinan,” kata Bambang.
Sementara juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, mencegah korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara. “Salah satunya, pembahasan oleh DPR itu jangan sampai ke detail projek,” kata Johan. Jika DPR punya wewenang sampai ke menentukan projek diberikan ke daerah mana, peluang korupsi terbuka.
Terkait hasil investigasi BPK yang menyebutkan sekitar Rp132 triliun uang negara terindikasi dikorupsi, Johan mengatakan laporan tersebut akan ditelaah.
“Saya kira siapapun yang melapor ke KPK akan ditindaklanjuti. Tetapi, tindak lanjut KPK dengan menelaah lebih dulu apakah yang disampaikan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (tipikor) atau tidak,” jelasnya. (Harian Terbit)

http://bumnwatch.com/rp132-triliun-uang-negara-terindikasi-dikorupsi/

Jaksa Agung: Kasus TransJ Karatan Tak Terkait Jokowi

Jaksa Agung: Kasus TransJ Karatan Tak Terkait Jokowi

Dhani Irawan - detikNews

Jumat, 23/05/2014 13:23 WIB

 

Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, Gubernur DKI Jakarta tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013. Basrief juga meyakinkan penyelidikan kasus ini tidak ada unsur politik.

"Ya begini ya, memang apa namanya, pernyataan di media berkaitan masalah Udar dengan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sendiri. Jadi sampai dengan kemarin, itu pemeriksaan belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Pak Jokowi. Itu yang perlu ditegaskan," kata Basrief di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2014).

Basrief juga mengatakan, Udar Pristono menyebutkan perkenalannya dengan Michael Bimo Putranto tidak ada sangkut pautnya dengan kasus bus TransJakarta.

"Keterangan Pak Udar kemarin, yang saya baca dari BAP, bahwa betul dia kenal sama Bimo tapi tidak ada sangkut pautnya dengan TransJakarta. Ketika itu, Pak Udar bersama Gubernur keluar dari ruangan Gubernur, kemudian kebetulan Bimo ada di luar, ini keterangan BAP ya, ini yang harus saya tegaskan ini," kata Basrief.

Lalu, apa peran Michael Bimo sehingga hari ini diagendakan untuk diperiksa?

"Lihat saja, belum belum. Kita lihat nanti," tutup Basrief.

http://news.detik.com/read/2014/05/23/132348/2590644/10/jaksa-agung-kasus-transj-karatan-tak-terkait-jokowi

10 Negara Banyak Utang yang Terancam ‘Bangkrut’

10 Negara Banyak Utang yang Terancam ‘Bangkrut’

Ketika sebuah negara yang memiliki rasio utang terhadap GDP di atas 100% tidak sanggup membayar, apa yang akan terjadi? Seperti Belize dan Yunani, mereka mengancam para pemberi pinjaman untuk memangkas utangnya. Jika tidak, maka para investor di negara ini akan sama-sama menanggung kehancuran akibat gagal bayar utang.

Menurut IMF, ada 10 negara yang memiliki persentase utang terhadap GDP di atas 100%. Beberapa negara pengutang di daftar ini merupakan pemain besar di panggung global. Mereka cukup besar dan penting hingga ada kemungkinan mayoritas saham Anda diinvestasikan pada utang mereka atau Anda melakukan bisnis di sana.

Tenang saja, posisi Indonesia dengan rasio utang 26,9% masih jauh dari ‘daftar merah’. Anda mungkin boleh khawatir setelah melihat data terakhir IMF (per Juli 2012) berikut ini. Negara mana saja yang terancam ‘bangkrut’ karena rasio utang terhadap GDP di atas 100%? Berikut ini daftar lengkapnya, seperti dilansir dari Daily Finance (24/8/2012)
1. Jepang

Negara berekonomi terbesar ketiga di dunia (berdasarkan GDP) ini kembali menduduki posisi puncak dengan rasio utang 230%. Tahun lalu, IMF mencatat rasio utang Jepang sebesar 229,77% dengan GDP US$ 5,869 triliun (Rp 55.700 triliun).

Menurut pendiri Daily Trading Report, Bran McFadden kepada CNBC, masalah besar Jepang adalah mereka kecanduan berutang dan lebih parah dari Eropa. Separuh pemasukan negara saat ini digunakan untuk membayar bunga pinjaman.
2. Yunani

Tidak mengejutkan melihat nama Yunani bertengger di posisi dua dengan rasio utang terhadap GDP sebesar 161%. Awal tahun ini, Yunani mengambil langkah berani dengan meminta pemberi pinjaman untuk memangkas utangnya sebanyak 46,5%. Kalau tidak, Yunani akan mengumumkan kebangkrutan. Sepanjang tahun 2011 Athens Stock Exchange Index sudah terpuruk sebanyak 63%.
3. Jamaika

Hingga Juli 2012, rasio utang Jamaika mencapai 139%. Tingginya utang Jamaika selalu disebut-sebut sebagai penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan membebani anggaran pemerintah setiap tahunnya. Pada 4 Februari 2010, Jamaika berhasil mendapat pinjaman dari IMF sebesar US$ 1,27 miliar untuk periode tiga tahun.
4. Libanon

Negara Timur Tengah ini menanggung rasio utang terhadap GDP 136%. Akibat konflik yang berkecamuk di Syria, pertumbuhan GDP Libanon turut anjlok menjadi hanya 1,5% saja sepanjang tahun 2011. Keputusan pemerintah Libanon untuk menaikkan minimum gaji sebanyak 35% Januari lalu setelah ditekan serikat buruh membuat IMF kesal.

Menurut Deputy Managing Director IMF, Nemat Shafik yang dikutip dari The Daily Star (24/8/2012), anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru jadi terpakai untuk menaikkan gaji orang-orang yang sudah punya pekerjaan.
5. Italia

Italia merupakan negara Uni Eropa kedua yang masuk daftar ini dengan rasio utang 120%. Kebutuhan pinjaman tahunan Italia untuk periode 2012 – 2013 diperkirakan mencapai 415 miliar euro. Stabilitas ekonomi Italia rentan pengaruh Yunani dan Spanyol, ditambah menurunnya minat investor luar negeri. Juli lalu Moody’s memangkas peringkat obligasi Italia dua notch menjadi A3 atau mendekati status junk.
6. Barbados

Negara Kepulauan Karibia ini menanggung rasio utang 117% dari GDP-nya dan menjalani program penghematan dalam 2 tahun terakhir untuk memenuhi target pengurangan defisit anggaran dari IMF. Pada Juli 2012, Standard & Poors memangkas peringkat utang Barbados dari investment grade menjadi ‘junk’ di BB+.
7. Portugal

Satu lagi negara Uni Eropa yang terlilit utang masuk ke daftar ini. Portugal dengan rasio utangnya yang mencapai 107% dari GDP US$ 248,98 miliar. Menurut Bank of Portugal, sekitar 31 miliar euro utang perusahaan jatuh tempo tahun ini. Jumlah tersebut setara dengan 40% dana bailout 3 tahun dari IMF dan Uni Eropa. Hampir semua sektor terlilit tumpukan utang, namun yang paling terpukul adalah sektor konstruksi. Pemerintah Portugal memperkirakan pertumbuhan GDP tahun ini 3,5%.
8. Irlandia

Negara anggota Uni Eropa ini termasuk salah satu yang lebih dulu terpuruk akibat lilitan utang. Dengan rasio utang 105%, pemerintah Irlandia berusaha mati-matian mengurangi defisit anggaran publik. Pada April 2012, lagi-lagi pemerintah Irlandia merevisi prediksi kenaikan GDP dari yang malah menurun. Dari tadinya 1,3% menjadi 0,7%.
9. Amerika Serikat

Negara ekonomi nomor satu di dunia (berdasarkan GDP) ini masuk daftar dengan rasio utang 103%. Demi mengimbangi pertumbuhan utang negara, AS harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal 6%. Presiden Barack Obama mempertimbangkan beberapa opsi, salah satunya menaikkan pajak golongan kaya untuk menambah pemasukan negara.
10. Singapura

Negara tetangga kita ini merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang masuk daftar dengan rasio utang mencapai 101%. Di paruh pertama 2012, perusahaan-perusahaan Singapura mencatat kenaikan pinjaman sebesar 7%. Di Singapura, utang publik sebagian besar terdiri dari terbitan Singapore Government Securities untuk mendanai anggaran pensiun. Sejak 1980an, pemerintah Singapura tidak pernah mengajukan pinjaman untuk menutup defisit belanja anggaran.

SUmber: detik.com (24/8/2012)

Lima Bocah SD Pelaku Perkosaan di Bireuen Terpengaruh Film Porno

Lima Bocah SD Pelaku Perkosaan di Bireuen Terpengaruh Film Porno
Kamis, 22 Mei 2014 | 15:15 WIB
KOMPAS. com/DESI SAFNITA SAIFANMapolres Bireuen saat ini sedang menangani kasus pencabulan yang dilakukan lima siswa SD terhadap dua korban yang juga teman sekelasnya. Lambatnya penanganan diduga karena korban maupun pihak sekolah menutupinya. DESI

BIREUEN, KOMPAS.com — Diduga kuat, aksi kelima bocah SD pelaku pencabulan atas dua teman sekelasnya di salah satu SDN di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh, terjadi akibat pengaruh video porno yang kerap mereka tonton.

Hal itu terungkap dari penyidikan sementara aparat Polres Bireuen terhadap kelima pelaku. Keinginan untuk mempraktikkannya timbul setelah pelaku tergoda melihat dua teman sekelasnya itu.

Sejauh ini, penyidikan baru satu kali dilakukan. Polisi memanggil salah seorang guru dan memeriksa kelima tersangka. Namun, dalam minggu ini, kelima tersangka akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan lanjutan.

"Dari pengakuan tersangka, memang mereka mengetahui perilaku tersebut dari video porno yang pernah ditontonnya," kata Banit PPA Sat Reskrim Polres Bireuen Bripda Tamam Ashari, Kamis (22/5/2014).

Saat kejadian, hanya rok korban yang disingkap dan dibuka paksa, sedangkan pakaian pelaku tidak dilucuti. Namun, yang mengenaskan adalah keberanian lima pelaku merencanakan aksi dengan menyiapkan pasir, sumbu pel, bahkan gagang sapu untuk mempermudah niat mereka.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelaku mengikat korban dan menggerayangi kedua korban. Pada saat korban pingsan, baru pelaku melarikan diri dan akhirnya dilaporkan kepada pihak sekolah.

Lebih dekat dengan Jokowi

Selasa, Agustus 20, 2013 By Rohmad Mustaqim Umum 0 komentar



Ir. Joko Widodo

Ir. H. Joko Widodo (lahir di Surakarta,21 Juni 1961; umur 52 tahun),[3] atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Ia merupakan gubernur ke-17 yang memimpin ibu kota Indonesia.



Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali KotaSurakarta (Solo) selama dua periode,2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmosebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.[4]


Masa Kecil


Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[5] Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[6][7] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.[8]


Masa Kuliah dan Berwirausaha


Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.[9]


Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[10]


Karier Politik


Wali Kota Surakarta : Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[11]


Rebranding Kota Solo : Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[12] Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.


Mendamaikan Keraton Surakarta : Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[13]


Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[14]


Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[15] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[16] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[17]


Penghargaan : Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[18] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[19]
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[20] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. [21]


Gubernur Jakarta : Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kallauntuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[22] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sebagai wakil, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[23]


Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.[24] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[25] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[26]


Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[27] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010[28] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[29]


Pilkada 2012 putaran kedua : Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[30] termasuk Fauzi Bowo,[31] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[32] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[33] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.


Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[34] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[35] PKS meminta isu ini dihentikan,[36] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[37]Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".[38]Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[39] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[40] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[41] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[42] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[43]


Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[44] pembentukan media center,[45] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[46]Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[47]


Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[48] isu kebakaran yang disengaja,[49] korupsi,[50] dan politik transaksional.[51]


Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[52] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[53] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[54] 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[55]


Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo -Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.[56] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[57] dan lima stasiun TV.[58] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[59] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[60] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[61][62]


Pasca Pilkada 2012 : Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah oleh DPRD.[63] Menteri Dalam NegeriGamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[64] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[65] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[66]


Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[67] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[68] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[69] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[70]


Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[71]


Protes Serikat Buruh atas UMP : Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. .[72] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[73] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan. [74]


Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9Juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. [75]. Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2Juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan. [76]


Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja. [77]


Penetapan UMP oleh Jokowi masih menunggu adanya kesepakatan Pengusaha dan Buruh, dan ditambahi alasan "Menunggu Hari Baik". Sehingga hingga 18 November 2012, UMP yang berlaku masih sebesar Rp 1,5Juta.[78] Source : Klik di sini!

http://rohmad1994.blogspot.com/2013/08/lebih-dekat-dengan-jokowi.html

Hasyim Muzadi Dukung Jokowi-JK

Hasyim Muzadi Dukung Jokowi-JK
Rabu, 21 Mei 2014 06:35 WIB


TRIBUN JABAR /GANI KURNIAWAN

Tribunnews.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilu presiden 2014 mendatang. Dukungan pada pasangan itu bukan semata karena JK orang NU, tapi karena amal baiknya yang telah terbukti untuk bangsa dan negara.

"Tempo hari saya menyatakan sebelum selesainya pasangan capres cawapres, bahwa saya akan memilih capres cawapres manapun yang ada tokoh NU-nya . Ternyata sekarang yang ada adalah pasangan Jokowi-JK. Maka saya harus konsekwen terhadap apa yg saya katakan yakni saya memilih Jokowi-JK," katanya di Jakarta, Rabu (21/05/2014).

Menurut dia, keputusan ini tidak semata mata fanatisme ke-NU-an, tapi karena realita masyarakat muslim memang kebanyakan warga NU dan NU telah membuktikan sikap kebangsaan nasionalis sepanjang sejarah indonesia.

"Siapapun tidak bisa meragukan ke islaman JK, ke-NU-anya serta integritas, visioner dan kompetensinya dalam masalah kenegaraan. Hasil-hasil amalnya sudah jelas dalam mengatasi konflik agama, masalah aceh dan sebagainya. Beliau berani dan tidak ekstrim," terangnya.

Ia menambahkan, sebenarnya ada nama Mahfud MD yang bisa juga menduduki posisi cawapres, tapi wakil Jokowi tidak mungkin ada dua. "Maka harus relistis. Saya menyarankan agar Pak Mahfud MD ber-maqom sebagai konsultan capres cawapres yang ada karena Pak Mahfud adalah tokoh yang pernah menjadi anggauta legislatif, eksekutif dan legislatif sekaligus," paparnya.

Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini menandaskan, pihaknya tidak merekomendasikan Mahfud untuk menjadi team sukses pasangan manapun. "Karena kerjaan tim sukses adalah operasional yang cukup dijabat anak-anak muda, dan tidak perlu orang sekaliber Pak Mahfud," katanya.

Selanjutnya, kata Hasyim, pihaknya berharap JK sebagai seorang ekonom bisa mengembangkan ekonomi pribumi tanpa membuat kegoncangan global. "Seperti yang dilakukan Mahatir di Malaysia. Semoga yang sependapat dengan saya melakukan pilihan yang sama, yakni Jokowi-JK," pungkasnya.

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/21/hasyim-muzadi-dukung-jokowi-jk

Jokowi Siap Beri Keterangan Terkait Kasus Trans Jakarta

SABTU, 17 MEI 2014
Jokowi Siap Beri Keterangan Terkait Kasus Trans Jakarta

Kejagung menyatakan, belum perlu memeriksa Gubernur DKI Jakarta.

YOZ/ANT
Dibaca: 1007 Tanggapan: 0

Ketua Tim Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus Trans Jakarta dan siap untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar penyidikan berlangsung efektif dalam mengungkap kejadian yang sesungguhnya.

"Jokowi, keluarga, maupun kerabat sama sekali tidak terlibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bus TransJakarta tersebut. Jika keterangannya dianggap relevan, Jokowi siap memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung," kata Todung dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Sabtu (17/5).

Disisi lain, Todung juga meminta semua pihak untuk tidak memanfaatkan proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) dengan memfitnah capres PDI Perjuangan itu dan dirinya juga meyakini jika keluarga maupun kerabat melalui tuduhan yang tidak berdasar bahwa Jokowi, keluarga dan kerabat terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaaan Bus Trans Jakarta.

"Kampanye hitam ini merupakan manifestasi ketakutan terhadap tingginya elektabilitas Jokowi sebagai Capres 2014-2019. Kesederhanaan dan kejujuran Jokowi yang menerbitkan simpati dan antusiasme rakyat telah menimbulkan kegalauan pada pihak-pihak yang hendak berkuasa dengan cara apapun juga termasuk dengan melakukan operasi hitam," ujarnya.

Untuk itu, Todung kembali menghimbau semua pihak agar agenda penting lima tahunan ketatanegaraan Indonesia dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dinodai dengan operasi hitam yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan.

"Kami percaya bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum yang independen dan tidak akan membiarkan insitusinya dipakai untuk kepentingan politik pihak manapun. Kami percaya bahwa Kejaksaan Agung tidak akan melibatkan dirinya dalam politik praktis apalagi politik yang mendiskreditkan Capres Jokowi," katanya.

Kejaksaan Agung menyatakan, hingga saat ini belum perlu memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait dengan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta pada Tahun Anggaran 2013 yang sudah menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono.Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Jumat, menyatakan setiap hasil pemeriksaan oleh penyidik itu, dievaluasi untuk kemudian akan ditentukan apakah ada keterlibatan pihak lainnya.

"Kemudian kita tindaklanjuti. Jadi setiap hasil pemeriksaan oleh penyidik itu dievaluasi," katanya.

Oleh karena itu, katanya, saat ini belum sampai ke arah untuk memeriksa Jokowi. "Saya kira secara detail nanti Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), bisa menjelaskannya," katanya.

Dia mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi hingga saat ini masih berlanjut. "Jadi belum sampai ke situ (Pemeriksaan terhadap Jokowi, red.)," katanya.

Saat wartawan menegaskan kembali apakah ada keterlibatan "orang atas" dalam kasus itu, ia menyatakan hingga saat ini belum ada.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udhar Pristono ditetapkan sebagai tersangka baru atas dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta pada Tahun Anggaran 2013 oleh Kejaksaan Agung.

"UP (mantan Kadinas Perhubungan DKI Jakarta, red.) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 32/F.2/ Fd.1/05/2014 tanggal 9 Mei 2014," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi. di Jakarta, Senin (12/5).

Selain itu, Kejagung juga menetapkan satu tersangka baru lainnya berinisial P, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT).

Penetapan tersangka untuk P tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 9 Mei 2014. "Penetapan dua tersangka baru itu, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," katanya.

Dengan penetapan dua tersangka baru tersebut, kata dia, hingga saat ini sudah ada empat tersangka, dua di antaranya, yakni DA (Pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta).

Prabowo Kembali Sesali Batal Kudeta Habibie

Prabowo Kembali Sesali Batal Kudeta Habibie
Sabtu, 1 Maret 2014 | 22:35 WIB
KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto


JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk kedua kalinya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mengungkapkan penyesalannya karena batal melakukan kudeta terhadap Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Prabowo mengawali ceritanya soal kritik dari sistem ekonomi neo liberal yang dianggapnya hanya akan dirasakan golongan tertentu saja. Prabowo mengaku kritiknya itu kerap ditertawakan.

Banyak orang yang mempertanyakan kapasitas Prabowo bicara soal ekonomi. Namun, dia menuturkan kritik soal sistem neoliberal ini sudah sejak 20 tahun lalu dia diskusikan. Bahkan, saat dirinya berpangkat mayor dan letkol.

"Makanya saya mendukung adanya reformasi, karena saya juga termasuk korban reformasi. Saya dituduh macam-macam. Dituduh mau megkudeta. Mau, tapi enggak kudeta. Terus terang aja di hati kecil saya, lebih bagus mau kudeta saat itu," ujar Prabowo.

Prabowo mengritik proses demokrasi yang saat ini berlangsung. Menurutnya, demokrasi sudah kebablasan. Demokrasi sudah membuat ribuan surat kabar, banyaknya partai politik, dan semakin merajalelanya kasus korupsi.

"Maling tambah maling, tambah banyak hakim konstitusi yang juga maling. Luar biasa bangsa kita ini," kata mantan Panglima Komando Pasukan Khusus tersebut.

Selorohan Prabowo soal kudeta terhadap Habibie ini setidaknya sudah dua kali disampaikannya. Pertama kali, Prabowo menyinggung soal isu kudeta itu saat menjadi pembicara dalam public lecture Soegeng Sarjadi Syndicate pada 18 Desember 2012 lalu.

"Kalau orang dengar nama Prabowo pasti akan tergambar bekas tentara, komandan Kopassus, dan kudeta, serta kejadian 1998. Itu kan urut urutannya," ujar Prabowo ketika itu.

Terkait isu kudeta itu, Prabowo bahkan mengutarakan penyesalannya tidak jadi melakukan kudeta tahun 1998 silam. Pernyataannya itu diucapkan Prabowo sambil berseloroh.

"Saya letnan jenderal purnawirawan, mantan Panglima Kostrad yang hampir kudeta. Tapi, kudeta enggak jadi, nyesel juga saya sekarang, ha-ha-ha...," ujarnya.

Hubungan antara Prabowo dan BJ Habibie pada tahun 1998 silam dikabarkan sempat memanas. Di dalam buku Detik-detik yang Menentukan karya BJ Habibie diceritakan bagaimana Prabowo sempat meminta bertemu Habibie yang ketika itu menjadi Presiden setelah Soeharto mundur.

Pertemuan akhirnya dilakukan pada 22 Mei 1998 di Istana Negara. Di dalam pertemuan itu, Habibie akhirnya memecat Prabowo dari posisinya sebagai Pangkostrad. Prabowo dikabarkan sempat tidak terima akan keputusan Habibie.

Namun, Habibie tetap bertahan dengan alasan adanya pergerakan pasukan TNI AD masuk ke arah Kuningan dan menuju Istana Negara. Prabowo berdalih bahwa itu untuk mengamankan Presiden.

Namun, Habibie tidak lantas percaya dan tetap pada keputusannya mencopot Prabowo. Menurut Prabowo, ketika itu, dia tidak jadi melakukan kudeta lantaran sumpahnya di masa remaja dulu.

Pada umur 18 tahun, Prabowo menyatakan dirinya sudah bersumpah untuk membela negara Indonesia yang bersendikan Pancasila.

"Gara-gara sumpah sih jadi enggak jadi, karena saya ingat itu. Saya takutnya sama buku kecil yang berisi UUD 1945. Takutnya hanya satu buku itu, yang di dalamnya ada satu ayat yang menyebutkan presiden pegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Jadi, sudah dikunci dengan satu kalimat itu," ujar pria yang kini tengah meniti jalan menuju calon presiden pada 2014 ini.

http://nasional.kompas.com/read/2014/03/01/2235521/Prabowo.Kembali.Sesali.Batal.Kudeta.Habibie

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Meningkat Jadi 28,55 Juta Jiwa

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Meningkat Jadi 28,55 Juta Jiwa


02 Jan 2014 16:03



Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang cukup panjang guna mewujudkan kesejahteraan di Tanah Air. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 28,55 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin.

Penduduk miskin dikategorikan sebagai kalangan masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Indikator garis kemiskinan terbentuk dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Mengutip laporan terbaru BPS, Kamis (2/1/2014), jumlah penduduk miskin pada September 2013 bertambah 0,48 juta orang dibandingkan posisi Maret sebanyak 28,07 juta.

Jumlah dan presentase penduduk miskin sepanjang 2004-September 2013 bergerak fluktuatif. Pada periode 2004 ke 2005, jumlah penduduk miskin tercatat menurun.

Namun setahun kemudian, penduduk miskin justru bertambbah akibar kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Pada periode ini, inflasi umum mencetak level tinggi hingga 17,95%.

Selanjutnya pada 2007-Maret 2013, jumlah maupun persentase penduduk miskin kembali menurun. Terakhir, periode Maret-September 2013, angka penduduk miskin kembaku mengalami kenaikan.

BPS juga melaporkan, Garis Kemiskinan sepanjang periode Maret-September 2013 mengalami kenaiakn sebesar 7,85%. Jika pada Maret Garis Kemiskinan berada di level Rp 271.626 per kapita per bulan, maka enam bulan kemudian naik menjadi Rp 292.951 per kapita per bulan. (Pew/Shd)- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/790061/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-meningkat-jadi-2855-juta-jiwa#sthash.8qwawh3r.dpuf

Luhut: Karena Tahu Prabowo, Jadi Saya Dukung Jokowi

Luhut: Karena Tahu Prabowo, Jadi Saya Dukung Jokowi
Selasa, 20 Mei 2014 21:51 WIB


TRIBUNNEWS.COM/TAUFIK ISMAIL

Luhut Panjaitan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan mengungkapkan alasannya kenapa tidak mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Juli mendatang.

Luhut mengaku tidak mendukung Prabowo karena sangat paham betul sosok Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut ketika berkarier di militer.

"Karena tahu Prabowo, makanya saya dukung Jokowi. Kita kenal Pak Prabowo jadi tahu banyak. Dia pernah menjadi wakil saya kurang lebih lima atau enam tahun. Jadi saya tahu A sampai Z tentang beliau," ujar Luhut di Kuningan, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Luhut enggan mengatakan secara rinci sosok seperti apa yang membuatnya tidak mendukung Prabowo. Hanya saja ketika disinggung mengenai ketegasan, Luhut mengatakan setuju dengan pemimpin yang tegas. Tapi, tegas pada tempatnya.

"Tegas itu tidak mesti mata melotot dan lempar Handphone," ujar Luhut.

Ketika ditanya apakah sosok yang dimaksud adalah Prabowo, Luhut Menjawab "Anda jangan pura pura bego."

Luhut Panjaitan dan Prabowo pernah bekerja dalam kesatuan yang sama. Prabowo pernah menjadi wakil Luhut di Detasemen 81 Antiteror pada tahun 1983. Ketika itu Luhut berpangkat Mayor sementara Prabowo masih berpangkat kapten.(Taufik Ismail)

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/20/luhut-karena-tahu-prabowo-jadi-saya-dukung-jokowi

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden
Kamis, 15 Mei 2014 | 07:05 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOBakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo memberikan sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi.

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur onlinedalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/ini.visi.misi.jokowi.kalau.jadi.presiden

Jokowi: Saya Tidak akan Hapus Tunjangan Guru

Senin, 19 Mei 2014 19:05 WIB | 2811 Views

Jokowi: Saya Tidak akan Hapus Tunjangan Guru

Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah

Jakarta - Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, guru merupakan salah satu faktor penting perkembangan generasi bangsa. Jokowi meminta agar kualitas dan kesejahteraan guru harus ditingkatkan.

"Bapak mertua saya itu guru. Kalau guru dapat kesejahteraan lebih dan kualitasnya ditingkatkan, 100 persen saya setuju itu harus ditingkatkan lagi," kata Jokowi di Hotel Swiss-Belinn Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi menegaskan hal tersebut saat ditanya wartawan perihal kabar bahwa dirinya menolak apabila guru diberikan tunjangan. Secara tegas Jokowi membantah kabar tersebut.

"Isu negatif seperti itu harus diberikan penjelasan. Isu itu dibuat untuk memberikan sebuah persepsi bahwa Jokowi tidak pro pada guru. Padahal gaji sertifikasi itu baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru," kata Jokowi.

Untuk membantah isu itu, Jokowi mengatakan tunjangan di Jakarta untuk guru saat ini sudah baik. "Dilihat saja tunjangan guru (di Jakarta) dibandingkan daerah lain," jelasnya.

Malah, lanjut Jokowi, akan diberikan tunjangan demografi bagi guru pada tahun 2025. Untuk itu diperlukan persiapan mulai saat ini.

"Nanti, 2025 akan ada bonus demografi. Kalau tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni bagaimana? Ini yang harus disiapkkan dari saat ini," tutup Jokowi. (Ray Jordan/Detik/dd)

Jokowi: Kalau Saya Presiden, Perpres Desa Keluar

Jokowi: Kalau Saya Presiden, Perpres Desa Keluar

Kursi Istana
30
18 Mei 2014 17:07


Jokowi di Subang, Jawa Barat. (Herman Zakharia/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa telah disahkan menjadi Undang-Undang sejak 18 Desember 2013 lalu setelah unjuk rasa besar-besaran ribuan perangkat desa di DPR RI. Namun, hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) UU Desa belum juga dikeluarkan pemerintah.

Ketika mendengar keluhan warga terkait itu ketika berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, bakal capres PDIP Jokowi berjanji akan segera mengeluarkan Perpres UU Desa apabila ia nantinya terpilih menjadi presiden.

"Kalau belum keluar, kalau saya jadi presiden, langsung saya keluarkan Perpres Desa," ujarnya di Alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu (18/5/2014).

Karena berdasarkan penjelasan Pasal 72 Ayat (2) dan Pasal 72 Ayat (4) dalam UU Desa, besaran rata-rata yang diperoleh tiap desa di Indonesia adalah senilai Rp 1,4 miliar per tahun. Dana tersebut menurutnya dapat digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur pertanian atau menjadi modal petani.

Namun, ia tetap berharap Perpres UU Desa dapat keluar sebelum Pemilu Presiden dilaksanakan pada 9 Juli mendatang. "Itu nanti Perpres-nya moga-moga keluar sebelum Pilpres," kata Jokowi.

Subang, menurutnya, sebagai produsen pangan keempat se-nasional dan lumbung padi harus dipertahankan. Dengan cara pemberantasan konversi lahan dari ladang padi atau kebun menjadi lahan industri, tambang, atau perumahan. Kalaupun akan dilakukan pembangunan industri, ia menyarankan di lahan yang tak subur agar tak mengganggu pertanian.

Kemudian, seharusnya petani diberikan penyuluhan untuk tak menggunakan pupuk kimia semacam pestisida, melainkan kompos. Juga tak memakai benih-benih impor yang juatru menaikkan harga produksi pangan.

"Anak cucu kita mau disuruh makan apa kalau jadi industri semuanya. Ini tugas pemerintah ke depan. Kita swasembada pangan," jelasnya.

Selanjutnya, menurut Gubernur DKI itu, infrastruktur pertanian juga dibutuhkan seperti membangun irigasi dan bendungan sebanyak-banyaknya. Bukan malah membangun pusat belanja yang justru bisa meningkatkan budaya konsumsi. Di mana seharusnya warga memperkuat produksi.

Lalu, Jokowi menambahkan, bank khusus petani pun semestinya dibentuk agar petani tak mencari pinjaman modal dari rentenir yang bunganya mencekik leher. Juga mendekatkan petani dengan pasar. Karena seringkali makelar-makelar sebabkan petani tergerus keuntungannya.

"Kalau itu dilakukan, pertukaran uang di daerah menjadi besar. Rakyat sejahtera karena rakyat berproduksi. Apalagi tahun depan persaingan bukan lagi antar daerah tapi antar negara memasuki perdagangan ASEAN. Jadi ajarilah anak-anak kerja keras, disiplin, mental berkompetisi. Itu bisa kalau melakukan revolusi mental," tutur Jokowi.

Jokowi siang ini mengunjungi Kabupaten Subang untuk temu relawan 'We Love Jokowi' sekaligus menjadi pembicara tentang pangan. Acara yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, itu dipenuhi para relawan, Bupati Subang Ojang Suhandi, Ketua DPRD Subang Beni Rudiono, dan kader PDIP serta Nasdem juga PKB.

Jokowi sebelumnya tiba di alun-alun untuk temu relawan sekitar pukul 10.30 WIB. Ia disambut dengan arak-arakan Singa Barong yang dibawakan 16 laki-laki. Jokowi bersama rombongan pun kemudian menemui relawannya yang diantaranya terdiri dari forum guru ngaji, pos KB, penyuluh pertanian, pedagang, dan lainnya.(Raden Trimutia Hatta) ;

- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2051312/jokowi-kalau-saya-presiden-perpres-desa-keluar#sthash.R43hyYpR.dpuf

PKS: Berjanji hapus program sertifikasi profesi guru

PKS: Berjanji hapus program sertifikasi profesi guru
Oleh Asep Munazat Zatnika - Kamis, 06 Februari 2014 | 18:55 WIB




JAKARTA. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dunia pendidikan di Indonesia kini masih jauh dari harapan. Sarana pendidikan belum merata serta minimnya guru yang berkualitas. Alhasil, dibutuhkan pembenahan lebih serius.

Padahal, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini seperti yang tertuang dalam pembukaanUndang-undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu anggota Fraksi PKS di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhasan Zaidi, mengatakan untuk bisa mencapai tujuan kemerdekaan itu, PKS menawarkan sejumlah program. Pertama, demi menciptakan pendidikan Indonesia berkualitas, maka kemampuan guru harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Untuk itu, nomor urut ketiga peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 menawarkan program penambahan jumlah lembaga pelatihan guru. Dengan memperbanyak jumlah lembaga pelatihan diharapkan, kemampuan guru bisa bertambah. Selain itu, maka secara berkala kemampuan guru bisa teruji, dan terukur. "Kalau kualitas guru bisa meningkat secara berkala, maka ini kualitas pendidikan menjadi lebih baik," katanya.

Kedua, program sertifikasi guru yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, program sertifikasi guru hanya sebatas formalitas saja. Sebab, tidak berdasarkan metode penilaian yang tepat, dan ujian cuma dilakukan sekali. "Kan tidak adil, kalau muridnya ada ujian berkala sedangkan gurunya tidak," tegasnya.

Sayangnya Nur Hasan tidak memperinci apakah kebijakan ini juga berarti PKS akan menghapus anggaran tunjangan bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesi. Sekadar tahu, tahun ini anggaran tunjangan sertifikasi guru mencapai Rp 60,5 triliun atau naik 40% dari tahun 2013 sebesar Rp 43,1 triliun.

Masalah ketiga yang menjadi prioritas PKS dalam hal pendidikan adalah soal penyusunan kurikulum. PKS menilai penyusunan kurikulum seperti melakukan coba-coba. Misalnya saja dalam metode Ujian Nasional (UN) yang menuai berbagai masalah. Serta penggunaan sistem rintisan sekolah bertaraf internasional atawa RSBI yang juga tidak tepat. Padahal, penerapan kurikulum harus sangat serius tidak bisa coba-coba.

PKS juga ingin mengoptimalkan bujet pendidikan yang porsinya mencapai 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan tahun 2014 mencapai Rp 371,2 triliun. Alokasi anggaran ini naik 7,5% jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2013 sebanyak Rp 345,3 triliun.

Anggota Fraksi PKS, Raihan Iskandar bilang PKS bilang selama ini penyaluran anggaran itu belum optimal. Terutama untuk pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang berkualitas di daerah. Begitu juga pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin, implementasinya masih ditemui banyak terjadi kebocoran.

Soal jualan janji yang lain di bidang pendidikan pada kampanye Raihan bilang partainya masih membahas program lebih detail. Kini kita tunggu apakah janji PKS bisa mendulang suara di hajatan politik 2014.


Sulit mendongkrak kemampuan guru

Angan-angan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membuat lembaga pelatihan bagi guru, supaya selalu meningkatkan kemampuannya dipandang sulit tercapai. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai jumlah guru di Indonesia didominasi yang berusia di atas 40 tahun, atau bisa dibilang berusia tua sehingga susah untuk diajak berkembang.

Usia seperti ini kehidupan sosialnya lebih mapan sehingga cenderung malas untuk meningkatkan kemampuannya. Berbeda bila dibandingkan dengan guru yang berusia muda, akan lebih semangat untuk mengikuti pelatihan dan menambah pengetahuannya. Untuk itu, hal yang mesti dilakukan selain menambah fasilitas untuk meningkatkan kemampuan guru. Pemerintah juga perlu menyusun strategi supaya guru-guru yang lebih muda lebih banyak lagi.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah rekrutmen guru baru relatif sedikit, terutama sejak era Reformasi. "Sebelum membuat sistem pendidikan guru, jumlah guru muda harus ditambah," ujar Darmaningtyas.

Selain itu Darmaningtyas juga mengkritisi program pendidikan yang di susun PKS lainnya, seperti pengujian kurikulum sebelum diimplementasikan. Menurutnya, masalah kurikulum bukan soal metode yang disusun, tetapi lebih implementasi dilapangan.

Terutama karena berbenturan dengan aturan otonomi daerah. Selama belum ada jalan keluar soal pelaksanaan di daerah, sistem apa pun sulit diterapkan.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai program pendidikan yang ditawarkan oleh PKS cukup menarik. Terutama mengani isu kualitas guru, selama ini isu guru jarang diangkat oleh partai politik. Biasanya parpol lebih suka membahas mengenai fasilitas pendidikan.

Tapi, di sisi politik isu kualitas guru tidak menarik. Seharusnya menonjolkan isu kesejahteraan guru dan tenaga pengajar lainnya.

Editor: Tri Adi

http://nasional.kontan.co.id/news/pks-berjanji-hapus-program-sertifikasi-profesi-gu

Jokowi Kritik Sistem Pendidikan Nasional

Jokowi Kritik Sistem Pendidikan Nasional
Oleh: Zaenal Mutaqin
Nasional - Minggu, 18 Mei 2014 | 11:49 WIB


Dalam kunjungannya ke Subang, Jokowi mengkritik sistem pendidikan nasional - inilah.com/Zaenal Mutaqin

INILAH.COM, Subang - Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo mengunjungi para relawannya yang tergabung dalam relawan We Love Jokowi Kabupaten Subang, di lapangan alun-alun Kota Subang, Minggu (18/5/2014).

Dalam kunjungannya tersebut, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut langsung disambut ribuan relawan yang sudah lama menunggunya.

Ia pun langsung berdialog dengan massa yang di dalamnya ikut berbaur beberapa forum. Di antaranya Forum Guru Ngaji (FKGN), Forum Penyuluh Pertanian, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (Himpaudi).

Namun, sebelum menjawab pertanyaan dan keluh kesah yang disampaikan forum tersebut, Jokowi berbalik berkeluh kesah di hadapan ribuan massa. "Ternyata di Subang panas," keluh Jokowi yang disambut gelak tawa massa yang hadir.

Dalam pemaparannya, Jokowi mengkritisi sistem kurikulum pendidikan nasional saat ini. Menurutnya, Indonesia harus mengedepankan kurikulum berbasis akhlak.

"Kurikulum pendidikan harus dievaluasi. Ke depan, mestinya pendidikan karakter itu harus betul-betul ditanamkan sejak SD, agar anak-anak memiliki pondasi yang kuat dalam membentuk karakter, sehingga menjadikan negara ini sebagai bangsa yang berkarakter," jelas Jokowi.

Idealnya, untuk sekolah dasar (SD) 80% diisi pendidikan akhlak, karater, dan budi pekerti sedangkan sisanya pengetahuan umum. Untuk SMP 60% akhlak, karater, dan budi pekerti 40%nya pengetahuan umum. Sedangkan untuk SMA sebaliknya dari SMP.

"Kalau pendidikan sekarang tinggat SD terlalu dijejali matematika dan pengetahuan umum lainnya," pungkasnya. [rni]

Wiranto: Prabowo Dipecat dari Militer karena Penculikan

Wiranto: Prabowo Dipecat dari Militer karena Penculikan

Jum'at, 18 Januari 2013 13:40 wib | Tri Kurniawan - Okezone
Jenderal (Purn) TNI WirantoJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meloloskan sepuluh partai untuk ikut Pemilu 2014 nanti. Satu diantaranya adalah partai Hanura.

Partai besutan mantan Jendral TNI, Wiranto ini telah melakukan konsolidasi organisasi jauh hari sebelumnya. Itu kenapa Hanura tidak kesulitan memenuhi berbagai syarat verifikasi yang jauh lebih berat dari sebelumnya.

Untuk kesekian kalinya, mantan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masa kepemimpinan Abdurahman Wahid ini berniat mencalonkan diri sebagai presiden.

Pemimpin Redaksi MNC News, Arya Sinulingga berkesempatan melakukan wawancara dengan Wiranto. Dia bercerita banyak hal, dari mulai mengapa tak ambil kesempatan untuk jadi presiden saat Soeharto lengser hingga menuturkan penculikan yang diduga dilakukan Prabowo dan kenapa mantan Panglima Kostrad itu dipecat.

Berikut hasil wawancara Arya dengan Wiranto dalam acara One on One, MNC News.

Arya Sinulingga: Hanura menjadi partai peserta pemilu di 2014. Menurut anda faktor apa yang membedakan Hanura dengan partai lain yang tidak lolos? Banyak partai lama tidak lolos.

Wiranto: Memang persyarataan kali ini lebih ketat dibandingkan dengan verifikasi beberapa tahun lalu. Ada peningkatan persentase, baik dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Partai-partai yang tidak lengkap sulit untuk melengkapi itu. Hanura kebetulan sudah dua tahun ini melaksanakan konsolidasi organisasi. Bukan karena kami mengantisipasi. Tapi kami menangkap politik tanpa organisasi yang solid dan merakyat tidak mungkin menang.

Kedua, kita mempunyai hampir seribu kader di seluruh Indonesia tersebar di seluruh walikota yang tentunya mereka merupakan garda depan untuk membangun organisasi yang lengkap. Sehingga, mudah bagi kami menggembangkan organisasi yang ada.

Arya Sinulingga: Hanura lebih kuat di daerah dibanding di pusat. Apa karena itu Hanura bisa lolos?

Wiranto : Iya betul. Walaupun DPR pusat kami nomor sembilan.Tapi untuk DPRD kami nomor lima. Hampir seribu, itu yang memudahkan kami untuk bergerak.

Arya Sinulingga: Anda mengajak partai-partai yang tidak lolos untuk ikut Hanura. Tapi, apa mereka bisa mengikuti platfrom Hanura?

Wiranto: Ya mau tidak mau ya harus mengikuti. Karena memang konsep kami membangun Hanura memang berdasarkan dari satu keinginan agar para calon pemimpin dididik partai politik. Partai politik yang memiliki otoritas mendidik calon pemimpin sesuai dengan konstitusi kita. Mereka sudah kita biasakan untuk menggunakan hati nurani jangan sampai terjebak kepada adidium di partai politik bahwa partai politik itu kotor, bahwa di wilayah politik itu menghalalkan semua cara. Kalau ini terus kita biarkan, ya sama saja kita mendidik calon pemimpin dengan cara-cara yang kotor.

Arya Sinulingga: Bagaimana sikap Hanura dengan RUU Kamnas? Kabarnya Hanura lagi menunggu jawaban anda.

Wiranto : Begini sebenarnya RUU Kamnas itu memang perlu ya. Negara tanpa undang-undang keamanan nasional itu sama saja kita membiarkan negeri kita telanjang tanpa suatu upaya-upaya untuk menggamankan situasi negri ini yang merupakan persyarataan untuk kita bisa membangun. Sebab tidak mungkin kita membangun tanpa keadaan yang aman. Tidak mungkin kita membangun negara dalam keadaan yang tidak kondusif.

Maka mesti kita masuk ke wilayah yang aman itu. Nah ini butuh undang-undang itu. Hanya saja undang-undang itu jangan hanya kemudian memberangus demokrasi yang sedang berjalan. Jangan sampai undang-undang itu kita buat bertabrakan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Kami bermain di situ jadi kami hanya mencermati beberapa pasal-pasal dari undang-undang Kamnas yang kami anggap harus ada suatu modifikasi sehingga tidak bertabrakan dengan proses demokrasi yang sedang kita bangun.

Arya Sinulingga: Soal demokrasi, dulu ketika presiden Soeharto akan turun, ada sebuah surat yang sama seperti Supersemar. Sepucuk surat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa anda tidak mengambil kesempatan itu?

Wiranto : Sebenarnya begini, itu kan intruksi presiden. Kepanjangan dari Tap MPR nomor 5 bahwa presiden dalam keadaan krisis di negeri ini berhak untuk melakukan langkah-langkah khusus. Maka beliau menerbitkan surat perintah itu. Intinya memberikan kekuasaan kepada saya untuk melakukan kebijakan tingkat nasional apapun yang diperlukan dan membantu apa yang saya lakukan. Dan saya sebagai panglima komando operasi keselamatan negara waktu itu.

Artinya apa, dengan surat itu kita memang bisa menggumumkan darurat militer di wilayah internasional, kemudian mendirikan pemerintahaan sementara. Kemudian baru dipercepat seperti yang dilakukan di Thailand. Tetapi waktu itu, pertimbangannya begini. Apa manfaatnya kalau kita lakukan itu? Setelah kita kaji, maka ternyata manfaatnya kecil. Kita akan mendapatkan reaksi yang luar biasa. Baik internal domestik maupun internasional. Akan memberikan cap Indonesia masuk ke rezim militer. Biasanya rezim militer tidak diterima dalam komunitas internasional. Akan ada suatu embargo ekonomi. Padahal dalam negeri sendiri saya melanjutkan pemerintahaan yang sedang jatuh dengan sepucuk surat dari presiden yang baru di jatuhkan. Berarti akan ada anggapan bahwa saya melanjutkan pemerintahan yang lama.

Arya Sinulingga : Legitimasinya kurang?

Wiranto : Pasti akan berhadapan, berlawanan dengan rakyat. Tidak pernah ada seorang pemimpin yang melawan rakyat. Itu kan yang terjadi di domestik apalagi keadaan ekonomi sedang terpuruk waktu itu kan. Kita butuh bantuan internasional.

Pada saat internasional tidak membantu yang terjadi di Indonesia seperti apa. Belum lagi korban, mahasiswa akan bertambah. Karena itu saya putuskan bahwa pada saat saya kembali ke markas ya staf saya bertanya apa saya akan ambil alih, saya katakan tidak, mari kita antarkan sesuai konstitusi yang ada.

Arya Sinulingga: Sebagai aktivis, waktu itu kami kaget Prabowo tiba-tiba press confrence. Kami semua kebingungan. Ada rahasia sejarah yang sampai hari ini masyarakat tidak tahu bagaimana bisa Prabowo tertinggal di sini, sementara anda pergi ke Jawa Timur pada saat itu. Bagaimana bisa terjadi?

Wiranto : Pak Prabowo ikut.

Arya Sinulingga : Ikut?

Wiranto : Tetapi begini ya, saya jelaskan supaya jelas kepada masyarakat. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu tidak punya kewenangan komando walaupun namanya panglima cadangan strategis. Tugasnya hanya membina, pasukan pemukul cepat, strategis sebagai cadangan. ABRI waktu itu yang menggerakan hanya atas komando panglima ABRI.

Jadi kalau Panglima Kostrad menggerakan pasukan atas perintah dia, tidak akan dituruti oleh pasukan. Karena yang diikuti hanya pangglima ABRI. Panglima Kostrad adalah sebagai satu komando pembina dari unit-unit yang nanti akan diserahkan kepada panglima. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa seorang Panglima Kostrad bisa berbuat apa saja dengan pasukan.

Arya Sinulingga: Kenapa Prabowo di pecat oleh militer pada waktu itu? Apa latarbelakangnya?
Wiranto : Itu bukan karena permasalahan pasukan. Kelanjutan dari masaah penculikan.

Arya Sinulingga : Apa memang terbukti Prabowo melakukan penculikan?
Wiranto : Ya, kalau tidak ada tentunya tidak dipecat.

Arya Sinulingga : Kenapa tidak ditangkap atau dipenjara, kalau memang terbukti?

Wiranto : Prosesnya kan ada. Kalau saya jelaskan satu jam tidak cukup. Karena ada satu pemilahan antara misscontrol dari seorang panglima. Satu lagi over reaksi dari suatu perintah. Semua ada prosedurnya. Dewan kehormatan kemudian memeriksa, kemudian memberikan suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

Arya Sinulingga : Apakah karena mantu dari Soeharto dia tidak dipenjara?

Wiranto : Oh tidak, justru waktu itu Pak Harto sendiri dan Pak Habibie menyerahkan kepada ABRI. Saya juga tidak mengambil keputusan pribadi. Tapi saya terakhir berikan pada Dewan Kehormatan Perwira yang terdiri dari banyak perwira bintang empat dan bintang tiga.

Arya Sinulingga : Dengan tindakan itu, sebenarnya seharusnya di penjara atau tidak?

Wiranto : Ya kenyataanya memang Dewan Kehormatan Perwira menyarankan supaya ada pemberhentian dari dinas militer.

Arya Sinulingga : Padahal kasusnya sangat berat. Penculikan itu kan menghilangkan orang?
Wiranto : Orangnya kan ada. Dibebaskan semua.

Arya Sinulingga : Sejarah ini penting diketahui oleh generasi muda. Ini kenapa kita tanya kepada sumber utamanya, yaitu anda.

Wiranto : Prabowo itu karena masalah penculikan kemudian diberhentikan dari milter. Kemudian anak buahnya yang melaksanakan proses penculikan itu diberikan hukuman sesuai dengan tingkatan keterlibatan mereka.

Arya Sinulingga : Saya pernah lihat foto anda saat sedang berbicara ada Pak SBY di belakangnya.

Wiranto : Dia kepala staff Sospol waktu itu. Saat saya menyatakan menggundurkan diri dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden, saya memilih untuk mengamankan proses daripada masuk proses.

Arya Sinulingga : SBY kader anda di militer, bagaimana anda melihat kepemimpinan SBY. Seperti yang kita ketahui banyak kejadian beberapa waktu lalu. KPK melawan polisi. Lalu ada menteri yang satu dengan menteri lain ribut. Ini masalah kepemimpinan. Apa ini ciri leadership militer?

Wiranto : Begini, militer ini merupakan sebuah intitusi yang punya ciri khas. Tetapi tidak semua militer seragam di dalam berfikir dalam melakukan langkah-langkah yang di sebut leadership. Maka dalam militer pun di bagi-bagi. Seperti saya saat masuk akademi militer, itu psikotes pertama adalah pantas tidak seorang ini menjadi seorang militer. Lalu, tiga tahun kita masuk akademi militer.
Setelah hampir lulus, kita di psikotes lagi dia masuk golongan manusia penempur atau bukan. Fighter or not fighter. Yang bukan fighter masuklah bagian perlengkapan, bagian kesehatan, yang tempur dia masuk ke infantri, kavaleri. Lalu kita bertugas masuk skuad hampir lulus di tes lagi, psikotes lagi. Jadi seorang stafer atau commander untuk persiapan nanti ke panglima atau ke staf.
Dengan demikian di militer pun sudah sadar bahwa tidak semua anggota militer mempunyai suatu karakter yang sama. Sehingga kemudian di situlah ada psikotes kemudian di arahkan. Tetapi di sipil kan tidak ada.

Arya Sinulingga : Untuk SBY sendiri bagaimana?

Wiranto : Ya, saya sendiri tidak punya hak. Tidak punya referensi beliau bagian mana ini. Tapi, karakter seorang komandan itu macam-macam, karakter pemimpin juga macam-macam. Ada yang cepat menggambil keputusan tanpa berfikir belakangan. Ada yang berfikir lambat, lama menggambil keputusan. Bahkan ada yang tidak menggambil keputusan karena takut ada resiko. Kita tinggal pilih aja masuk kategori mana?

Arya Sinulingga : Seringkali banyak energi terbuang karena berbagai pertentangan di negeri ini. Itu bagaimana?

Wiranto : Yang saya ketahui, karena saya pernah mendampingi tiga presiden. Presiden Soeharto, Habibie sepanjang karier beliau sebagai presiden saya mendampingi terus menerus, kemudian presiden Abdurrahman Wahid saya mendampigni beliau. Paling tidak saya punya referensi bagaimana pemimpin yang pas untuk memimpin untuk negara yang sedemikian luas, besar, dan banyak penduduknya.

Saya melihat Presiden itu kurang lebih dari antara lima hingga delapan keputusan, everyday, setiap hari. Kalau dia menunda satu hari dua keputusan, besok sudah akan bertambah. Menunda lagi besok akan bertambah lagi. Dan keputusan-keputusan yang di ambil dalam keadaan terlambat. Sayangnya tidak pernah ada di Indonesia ini kursus presiden. Tidak pernah ada sekolah jadi presiden. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana ini? Calon presiden sudah cukup banyak kan, apa tidak kursus dulu supaya tidak kaget terpilih menjadi presiden.

Arya Sinulingga : Jadi apa SBY kaget juga saat jadi presiden?

Wiranto : Hahahaha tanya sendiri.

Arya: Sebagai calon presiden, menurut anda apa kekurangan Presiden saat ini? Apa yang perlu dibenahi?

Wiranto: Sangat subyektif jika saya membicarakan kelemahan seorang kepala negara.
Yang bisa saya katakan negara ini dalam kompetisi global memerlukan sutu keputusan-keputusan yang cepat untuk kita tidak ketinggalan dengan dinamika global yang sangat cepat. Sebab, ketika kita terlambat mengambil keputusan, kita kehilangan peluang-peluang kompetisi global.

Cukup banyak keputusan-keputusan yang bisa lebih cepat. Misalnya seperti beberapa kasus-kasus korupsi yang saat ini merebak ya, harusnya cepat diputuskan walaupun dalam tanda kutip, presiden mencampuri urusan-urusan badan-badan lain.

Arya Sinulingga: Selain itu, masalah apa yang juga harus ada campur tangan Presiden?

Wiranto: Misalnya saja keputusan tentang masalah PSSI, ini saya juga agak gemas. Satu cabang olahraga yang digemari seluruh rakyat Indonesia yang kemudian ada duel kepengurusan. Ada duel penyelenggara kompetisi yang masing-masing tidak mau mengalah. Kemudian membuat masyarakat menjadi gemas. Dan celakanya lagi membuat olahraga nasional kita sangat terpuruk.

Ini berarti kan bukan permasalahan organisasi. Sudah masalah bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah kenapa tidak cepat. Kenapa tidak ada langkah cepat. Pak Agung Laksono kan jadi suatu tim peyelamat, tapi ya dibenarkan kok mengambil langkah yang cukup kuat. Ini kan contoh.

Arya Sinulingga : Anda akan kembali maju sebagai calon presiden di 2014 yang ketiga kalinya. Apa tidak bosan nih jadi capres?

Wiranto : Perjuangan tak kenal bosan ya. Kalau saya mencalonkan diri lagi ini bukan masalah bosan atau tidak bosan. Tetapi, ada perjuangan yang belum selesai. Jadi, kalau saya sudah mencalonkan diri dua kali tidak berhasil kemudian saya males atau trauma. Perjuangan saya untuk menjadi presiden saja padahal tidak. Tidak hanya semata-mata jadi presiden tapi ingin menjadi bagian dari negeri ini untuk bisa berubah.

Arya Sinulingga : Sebenarnya anda dulu salah atau tidak memilih Golkar sebagai basis?. Sebab Golkar dulu sangat terpuruk di masyarakat. Jangan-jangan itu faktor anda kalah?

Wiranto : Ya, bisa saja seperti itu ya. Tetapi kan faktor-faktor kekalahan bisa dari yang lain. Bisa dari masalah partainya, bisa dari publiknya, bisa dari masalah penyelenggaran yang tidak fair. Macam-macam lah. Tetapi saya tidak akan menyalahkan siapapun. Yang pasti kekalahan bagi saya merupakan suatu pembelajaran supaya kedepannya saya bisa lebih berhitung, lebih berhati-hati untuk melaksanakan atau berkompetisi di 2014.

Arya : Apa evaluasi anda terhadap kekalahan dulu?

Wiranto : Begini, masyarakat Indonesia itu secara politis masih belum diberikan pembelajaran. Itu kan tugasnya partai politik ya sebenarnya. Memberikan pembelajaran politik supaya saat pemilu masyarakat tidak salah memilih pemimpin yang punya kompetensi. Kalau kita tidak punya pemahaman untuk memilih pemimpin yang punya kekutan, punya kompetensi, punya kualitas ini kan yang rugi negara juga yang rugi masyarakat.
Masalahnya adalah, sekarang kita kan masuk pemilihan langsung, tatkala masyarakat kita secara ekonomis masih banyak yang miskin, sehingga tawaran-tawaran dalam tanda kutip money politic.

Arya : Itu selalu terjadi ?

Wiranto : Ya, itu selalu terjadi. Maka itu kita perlu batasi dan inilah tugas dari KPU, Panwaslu, sekarang ada lagi badan kehormatan penyelenggara pemilu. Ini yang harus membumi untuk mencegah berkembangnya praktek-praktek itu. Ini yang membuat kompetisi itu tidak fair. Output dari dua pemilu itu tidak berkualitas.

Arya : Sekarang kan pemilu agak berbeda dengan sebelumnya, sekarang incumbent tidak ada lagi. Artinya apakah ini ada peluang pemilu kali ini lebih fair?

Wiranto : Ya saya berharap begitu. Sekarang ditambah lagi kecuali KPU dan Panwaslu, ada badan kehormatan. Mudah-mudahan ada satu kontrol yang lebih ketat dalam penyelenggaraan pemilu sehingga masuk ke koridor yang benar. Walaupun tetap mesti diuji ya. Baru di Indonesia punya badan independent pemilu sampai tiga. Di negara lain enggak ada. Apakah ini suatu kelebihan atau kelemahan mari kita coba koreksi.
(ahm)

http://news.okezone.com/read/2013/01/18/62/748188/wiranto-prabowo-dipecat-dari-militer-karena-penculikan