Kontroversi Kenaikan Harga BBM

PENGANTAR

Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja.

Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones.

Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.

Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.

Subsidi BBM Bikin Pincang RAPBN 2015

Subsidi BBM Bikin Pincang RAPBN 2015
Husen Miftahudin - 27 Agustus 2014 12:41 wib

Ilustrasi -- MI/RAMDANI


Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah saat ini telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2015.

Namun, banyak kalangan menilai bahwa baseline APBN tahun depan tersebut masih banyak menghabiskan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kepincangan dalam anggaran negara.

Pengamat ekonomi yang berasal dari Institute for Development and Economics Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa RAPBN 2015 tersandera oleh subsidi BBM.

Hal tersebut karena angka persentase dalam RAPBN 2015 untuk pelayanan umum seperti pengadaan subsidi BBM dan belanja pegawai lebih dari setengahnya atau tepatnya sebanyak 68,1 persen.

"Lima tahun terakhir APBN kita pincang karena subsidi BBM yang cukup besar, yakni sebesar 20-40 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat," ucap Enny, dalam Diskusi Dwi Bulanan INDEF, di Jalan Batu Merah No. 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).

Kondisi ini membuat pemerintah dinilai tak peduli dengan masyarakat kelas menengah bawah. Karena, anggaran belanja negara untuk tahun depan habis digunakan untuk subsidi BBM yang sebesar Rp363,5 triliun, sedangkan subsidi nonenergi seperti pangan, pupuk, benih, dan lainnya hanya sebesar Rp69,9 triliun.

"Bagaimana kita bisa menstimulus masyarakat kecil, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), infrasturktur, dan indeks pembangunan manusia jika semuanya di arahkan ke subsidi BBM," ujarnya.

Menurut Enny, meningkatnya subsidi BBM selama lima tahun terakhir selain karena harga melonjaknya minyak dunia serta depresiasi nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ternyata juga karena tidak tepatnya sasaran pemberian alokasi BBM bersubsidi sehingga membuat rakyat kecil hanya menikmati sedikit dari subsidi bbm tersebut.

"Pemerintah hanya gembar gembor peduli untuk masyarakat miskin, tapi dari segi kuantitatifnya tidak begitu. Pemerintah nampak lebih peduli kepada masyarakat menengah ke atas," ungkapnya.

Selain itu, tambah Enny, pemerintah sekarang seperti meninggalkan anggaran untuk pembangunan, pendidikan, serta kesehatan karena terus menggenjot subsidi BBM tapi tak berpihak pada rakyat kecil.

"Dengan kondisi tersebut, pemerintah terkesan mengabaikan fungsi APBN terhadap masyarakat kecil," pungkasnya.

Subsidi BBM Merupakan Pemborosan APBN

Subsidi BBM Merupakan Pemborosan APBN
Senin, 27 Januari 2014 15:43 wib | Hendra Kusuma - Okezone


Ilustrasi. (Foto: Okezone)JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai selama ini kebijakan fiskal merupakan masalah krusial lantaran sumber daya ekonomi yang besar tidak dimanfaatkan secara tepat dan maksimal. Kegagalan kebijakan fiskal terutama bersumber pada kesalahan dalam mengatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat besar jumlahnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengatakan subsidi BBM yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan pemborosan dan mencitrakan struktur APBN yang rapuh.

"Karena subsidi BBM merupakan pengeluaran terbesar di dalam APBN dan mengalahkan untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya," kata Suryo saat Press Conference Kepemimpinan Ekonomi Baru 2014 di Kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Pria yang kerap disapa Gembong ini juga menambahkan, Kadin menyuarakan agar masalah kebijaksanaan fiskal yang diwariskan ini benar-benar dicermati oleh pemerintah mendatang dalam rangka menciptakan struktur dan kualitas anggaran belanja yang lebih berkualitas.

"Karena masalah ekonomi mendesak ditanggapi dengan akrobat politik, sehingga APBN jebol dan impor BBM menguras cadangan devisa," jelasnya.

Adapun, lanjut Suryo, krisis nilai tukar dan kepercayaan pasar yang menurun juga merupakan refleksi kurang baiknya pengelolaan kebijakan fiskal. Meski pasar percaya bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang baik, namun di sisi lain masih belum percaya bahwa pemerintah cukup efektif dalam mengatasi masalah fiskal.

Suryo menjelaskan, harga BBM yang murah dan kurang rasional juga telah mengakibatkan peningkatan konsumsi dan impor BBM yang sangat tinggi dan tidak rasional. Akibatnya sektor perdagangan mengalami defisit, sehingga menekan neraca transaksi berjalan.

"Ini yang memicu ketidakpercayaan pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia ke depan," tutupnya

http://economy.okezone.com/read/2014/01/27/20/932298/subsidi-bbm-merupakan-pemborosan-apbn

Subsidi BBM Rp 300 Triliun Dinilai Memberatkan APBN

Subsidi BBM Rp 300 Triliun Dinilai Memberatkan APBN
Minggu, 23 Maret 2014 04:11 WIB


Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Anggota polisi naik truk tangki Pertamina untuk mengawal angkutan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Ujungberung PT Pertamina, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (21/2/2014). Pengawalan tersebut untuk mengantisipasi adanya gangguan terkait aksi mogok kerja yang dilakukan puluhan sopir truk tangki Pertamina yang menuntut pembayaran upah lembur selama 6 tahun. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti mengatakan, di masa mendatang sektor industri dan transportasi akan menjadi konsumen energi terbesar. Permintaan akan pasokan energi pun otomatis ikut meningkat.

"Kebutuhan energi sangat krusial untuk memelihara stabilitas makroekonomi. Kalau tidak ada kebijakan untuk menanggulangi masalah energi, kita akan jadi net importer," kata Destry di Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Destry mengatakan, saat ini defisit neraca perdagangan dari sisi migas terbilang besar, bahkan besaran defisit pada tahun 2013 lebih besar dibandingkan defisit tahun 2012. Padahal sebelumnya, neraca perdagangan sektor migas selalu surplus.

"Ini yang menyebabkan defisit transaksi berjalan dan ketidakstabilan makro ekonomi. Dengan demikian, anggaran belanja pemerintah pun juga ikut naik karena kebutuhan energi, khususnya minyak yang masih sangat besar," ujar dia.

Lebih lanjut, Destry berpendapat subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun sangat berat untuk APBN. Ia membandingkan persentase APBN untuk infrastruktur hanya 13 persen, sementara untuk subsidi BBM sebesar 18 persen. "Ini kan tidak efisien secara ekonomi," kata dia.

Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2014 mencatat defisit sebesar 0,43 miliar dollar AS disebabkan defisit sektor migas yang besar. Defisit nilai perdagangan Indonesia lebih disebabkan besarnya defisit sektor migas, yaitu 1,06 miliar dollar AS. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/23/subsidi-bbm-rp-300-triliun-dinilai-memberatkan-apbn

Subsidi BBM Bebani APBN

Subsidi BBM Bebani APBN
Sabtu, 26 Oktober 2013, 08:20 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 belum menunjukkan perbaikan signifikan dibanding APBN sebelumnya. APBN masih terbebani tiga masalah klasik, besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), tingginya belanja pegawai, dan pembayaran bunga utang.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor mengingatkan komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi. "Pemerintah harus mengendalikan subsidi BBM agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan, yaitu 48 juta kiloliter," kata Ahmadi pada Sidang Paripurna DPR, Jumat (25/10), yang mengesahkan Rancangan APBN 2014 menjadi Undang-Undang APBN 2014.

Belanja pemerintah pusat 2014 terdiri atas belanja pegawai Rp 263,977 triliun, belanja barang Rp 201,88 triliun, belanja modal Rp 205,84 triliun, pembayaran bunga utang Rp 121,28 triliun, dan subsidi energi sebesar Rp 282,1 triliun. Belanja subsidi energi terdiri atas BBM Rp 210,7 triliun dan listrik Rp 71,4 triliun. Angka subsidi BBM 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2013 yang mencapai Rp 199,7 triliun.

Pendapatan negara dipatok Rp 1.667,14 triliun, sementara pengeluaran Rp 1.842,5 triliun. Ini berarti terjadi defisit anggaran Rp 175,34 triliun atau 1,69 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka defisit ini masih dinilai aman karena belum menyentuh batas tidak aman sebesar tiga persen dari PDB.

Ahmadi mengatakan, fraksi-fraksi juga mengkritik lemahnya perencanaan dan kemampuan analisis pemerintah terkait ancaman eksternal. Hal ini menunjukkan pemerintah belum memiliki kebijakan kokoh dalam mengantisipasi perubahan dan perlambatan ekonomi global.

DPR meminta pemerintah melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi. Pemerintah, jelas Ahmadi, juga harus memperhatikan volatilitas pasar surat berharga negara (SBN) dalam negeri dan risiko pembalikan dana asing secara tiba-tiba.

Sejumlah lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia. Salah satunya, terkait dengan masalah fiskal dalam hal ini terkait tingginya subsidi BBM dan listrik. Tantangan lainnya, menyangkut rencana tapering pembelian aset oleh bank sentral AS dan tren membaiknya perekonomian negara-negara maju.

http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/10/26/mv8kp4-subsidi-bbm-bebani-apbn