PKS: Berjanji hapus program sertifikasi profesi guru
Oleh Asep Munazat Zatnika - Kamis, 06 Februari 2014 | 18:55 WIB
JAKARTA. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dunia pendidikan di Indonesia kini masih jauh dari harapan. Sarana pendidikan belum merata serta minimnya guru yang berkualitas. Alhasil, dibutuhkan pembenahan lebih serius.
Padahal, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini seperti yang tertuang dalam pembukaanUndang-undang Dasar (UUD) 1945.
Salah satu anggota Fraksi PKS di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhasan Zaidi, mengatakan untuk bisa mencapai tujuan kemerdekaan itu, PKS menawarkan sejumlah program. Pertama, demi menciptakan pendidikan Indonesia berkualitas, maka kemampuan guru harus diperbaiki dan ditingkatkan.
Untuk itu, nomor urut ketiga peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 menawarkan program penambahan jumlah lembaga pelatihan guru. Dengan memperbanyak jumlah lembaga pelatihan diharapkan, kemampuan guru bisa bertambah. Selain itu, maka secara berkala kemampuan guru bisa teruji, dan terukur. "Kalau kualitas guru bisa meningkat secara berkala, maka ini kualitas pendidikan menjadi lebih baik," katanya.
Kedua, program sertifikasi guru yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, program sertifikasi guru hanya sebatas formalitas saja. Sebab, tidak berdasarkan metode penilaian yang tepat, dan ujian cuma dilakukan sekali. "Kan tidak adil, kalau muridnya ada ujian berkala sedangkan gurunya tidak," tegasnya.
Sayangnya Nur Hasan tidak memperinci apakah kebijakan ini juga berarti PKS akan menghapus anggaran tunjangan bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesi. Sekadar tahu, tahun ini anggaran tunjangan sertifikasi guru mencapai Rp 60,5 triliun atau naik 40% dari tahun 2013 sebesar Rp 43,1 triliun.
Masalah ketiga yang menjadi prioritas PKS dalam hal pendidikan adalah soal penyusunan kurikulum. PKS menilai penyusunan kurikulum seperti melakukan coba-coba. Misalnya saja dalam metode Ujian Nasional (UN) yang menuai berbagai masalah. Serta penggunaan sistem rintisan sekolah bertaraf internasional atawa RSBI yang juga tidak tepat. Padahal, penerapan kurikulum harus sangat serius tidak bisa coba-coba.
PKS juga ingin mengoptimalkan bujet pendidikan yang porsinya mencapai 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan tahun 2014 mencapai Rp 371,2 triliun. Alokasi anggaran ini naik 7,5% jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2013 sebanyak Rp 345,3 triliun.
Anggota Fraksi PKS, Raihan Iskandar bilang PKS bilang selama ini penyaluran anggaran itu belum optimal. Terutama untuk pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang berkualitas di daerah. Begitu juga pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin, implementasinya masih ditemui banyak terjadi kebocoran.
Soal jualan janji yang lain di bidang pendidikan pada kampanye Raihan bilang partainya masih membahas program lebih detail. Kini kita tunggu apakah janji PKS bisa mendulang suara di hajatan politik 2014.
Sulit mendongkrak kemampuan guru
Angan-angan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membuat lembaga pelatihan bagi guru, supaya selalu meningkatkan kemampuannya dipandang sulit tercapai. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai jumlah guru di Indonesia didominasi yang berusia di atas 40 tahun, atau bisa dibilang berusia tua sehingga susah untuk diajak berkembang.
Usia seperti ini kehidupan sosialnya lebih mapan sehingga cenderung malas untuk meningkatkan kemampuannya. Berbeda bila dibandingkan dengan guru yang berusia muda, akan lebih semangat untuk mengikuti pelatihan dan menambah pengetahuannya. Untuk itu, hal yang mesti dilakukan selain menambah fasilitas untuk meningkatkan kemampuan guru. Pemerintah juga perlu menyusun strategi supaya guru-guru yang lebih muda lebih banyak lagi.
Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah rekrutmen guru baru relatif sedikit, terutama sejak era Reformasi. "Sebelum membuat sistem pendidikan guru, jumlah guru muda harus ditambah," ujar Darmaningtyas.
Selain itu Darmaningtyas juga mengkritisi program pendidikan yang di susun PKS lainnya, seperti pengujian kurikulum sebelum diimplementasikan. Menurutnya, masalah kurikulum bukan soal metode yang disusun, tetapi lebih implementasi dilapangan.
Terutama karena berbenturan dengan aturan otonomi daerah. Selama belum ada jalan keluar soal pelaksanaan di daerah, sistem apa pun sulit diterapkan.
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai program pendidikan yang ditawarkan oleh PKS cukup menarik. Terutama mengani isu kualitas guru, selama ini isu guru jarang diangkat oleh partai politik. Biasanya parpol lebih suka membahas mengenai fasilitas pendidikan.
Tapi, di sisi politik isu kualitas guru tidak menarik. Seharusnya menonjolkan isu kesejahteraan guru dan tenaga pengajar lainnya.
Editor: Tri Adi
http://nasional.kontan.co.id/news/pks-berjanji-hapus-program-sertifikasi-profesi-gu
Bogor
.jpg)
