Showing posts with label pendidikan. Show all posts
Showing posts with label pendidikan. Show all posts

Saturday, 16 August 2014

Dr Soetanto adalah pakar yang memegang empat gelar doktor dalam disiplin ilmu yang terpisah (Rekayasa, Kedokteran, Farmasi Sains dan Pendidikan), dan penelitian pada latar belakang yaitu bidang interdisipliner dari bidang kempat ini. Ia telah mempublikasikan secara luas di beberapa bidang, terutama psikologi, pendidikan, pedagogi, mekanisme motivasi, obat-obatan, DDS, pengukuran dan peralatan, serta rekayasa biomedis.


Ken Kawan Soetanto
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Ken Kawan Soetanto

Prof. Dr. Ken Kawan Soetanto alias Chen Wen Quan (lahir di Surabaya tahun 1951) adalah seorang profesor di School of International Liberal Studies (SILS) dan mantan Dekan Urusan Internasional Divisi Waseda University, dimana ia juga Direktur Klinik Pendidikan dan Science Research Institute (CLEDSI). Sejak tahun 2005 ia juga menjadi profesor di Venice International University, Italia. Sebelumnya menjabat posisi fakultas di Amerika Serikat pada Universitas Drexel dan di Fakultas Kedokteran Universitas Thomas Jefferson.


Ricky Elson (lahir di Padang, Sumatera Barat, 11 Juni 1980; umur 34 tahun) adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam hal teknologi motor penggerak listrik. Ia menempuh pendidikan tinggi teknologinya nya di Jepang dan juga bekerja di sana. Selama 14 tahun di Jepang, Ricky telah menemukan belasan teknologi motor penggerak listrik yang sudah dipatenkan oleh pemerintah Jepang.[1]


Ricky Elson
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



Ricky Elson

Lahir 11 Juni 1980 (umur 34)
Padang, Sumatera Barat
Kewarganegaraan Indonesia
Almamater Universitas Andalas, Padang
Pekerjaan Teknokrat
Dikenal karena Ahli motor penggerak listrik
Agama Islam


Ricky Elson (lahir di Padang, Sumatera Barat, 11 Juni 1980; umur 34 tahun) adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam hal teknologi motor penggerak listrik. Ia menempuh pendidikan tinggi teknologinya nya di Jepang dan juga bekerja di sana. Selama 14 tahun di Jepang, Ricky telah menemukan belasan teknologi motor penggerak listrik yang sudah dipatenkan oleh pemerintah Jepang.[1]


Nelson Tansu (lahir di Medan, Sumatera Utara, 20 Oktober 1977; umur 36 tahun) adalah seorang akademisi dan peneliti nanoteknologidan optoelektronika asal Indonesia yang menjadi tenure-track Assistant Professor di Universitas Lehigh (Lehigh University) pada usia 25 tahun (sejak Juli 2003). Tansu yang gemar nasi Padang menyisihkan lebih dari 300 doktor[butuh rujukan] untuk mendapatkan jabatan Assistant Professor tersebut di Universitas Lehigh sejak Juli 2003.


Nelson Tansu
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa


Nelson Tansu

Sumber referensi dari artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar.
Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber yang benar pada bagian yang diperlukan.


Nelson Tansu (lahir di Medan, Sumatera Utara, 20 Oktober 1977; umur 36 tahun) adalah seorang akademisi dan peneliti nanoteknologidan optoelektronika asal Indonesia yang menjadi tenure-track Assistant Professor di Universitas Lehigh (Lehigh University) pada usia 25 tahun (sejak Juli 2003). Tansu yang gemar nasi Padang menyisihkan lebih dari 300 doktor[butuh rujukan] untuk mendapatkan jabatan Assistant Professor tersebut di Universitas Lehigh sejak Juli 2003.


Monday, 2 June 2014

Fokus Pertama Jokowi-JK: Pembangunan Manusia, Pendidikan dan Kesehatan


Fokus Pertama Jokowi-JK: Pembangunan Manusia, Pendidikan dan Kesehatan
Achmad Zulfikar Fazli - 01 Juni 2014 17:48 wib

MI/Barry Fathahilah
Metrotvnews.com, Jakarta: Calon presiden Joko Widodo bakal memfokuskan kerja pemerintahannya pada pembangunan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan rakyat, jika terpilih menjadi pucuk pimpinan Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.

"Pertama pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan, baru kedua pembangunan ekonomi," kata Jokowi seusai mengikuti undian nomor urut pasangan untuk Pilpres 2014 di Gedung Komisi Pemiliha Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Ahad (1/6/2014).

Untuk mewujudkan semuanya, Gubernur non-aktif DKI Jakarta itu mengatakan akan semaksimal mungkin meraih dukungan dari semua lapisan masyarakat, termasuk meraih dukungan dari massa yang hingga kini masih belum menentukan pilihannya. "Kami akan memaksimalkan mesin rakyat dan mesin yang ada di rakyat," kata dia.

Dia berjanji akan bekerja habis-habisan dan menjaga amanah rakyat dipercayakan kepadanya dan cawapres Jusuf Kalla. "Kami hanya melaksanakan dan menjalankan kalau diberi amanah sama rakyat. Kami kerja sebaik-baiknya dan kerja sekeras-kerasnya," kata Capres yang mendapat nomor urut 2 itu.

(Jco)

http://news.metrotvnews.com/read/2014/06/01/247785/fokus-pertama-jokowi-jk-pembangunan-manusia-pendidikan-dan-kesehatan

Thursday, 22 May 2014

Lima Bocah SD Pelaku Perkosaan di Bireuen Terpengaruh Film Porno


Lima Bocah SD Pelaku Perkosaan di Bireuen Terpengaruh Film Porno
Kamis, 22 Mei 2014 | 15:15 WIB
KOMPAS. com/DESI SAFNITA SAIFANMapolres Bireuen saat ini sedang menangani kasus pencabulan yang dilakukan lima siswa SD terhadap dua korban yang juga teman sekelasnya. Lambatnya penanganan diduga karena korban maupun pihak sekolah menutupinya. DESI

BIREUEN, KOMPAS.com — Diduga kuat, aksi kelima bocah SD pelaku pencabulan atas dua teman sekelasnya di salah satu SDN di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh, terjadi akibat pengaruh video porno yang kerap mereka tonton.

Hal itu terungkap dari penyidikan sementara aparat Polres Bireuen terhadap kelima pelaku. Keinginan untuk mempraktikkannya timbul setelah pelaku tergoda melihat dua teman sekelasnya itu.

Sejauh ini, penyidikan baru satu kali dilakukan. Polisi memanggil salah seorang guru dan memeriksa kelima tersangka. Namun, dalam minggu ini, kelima tersangka akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan lanjutan.

"Dari pengakuan tersangka, memang mereka mengetahui perilaku tersebut dari video porno yang pernah ditontonnya," kata Banit PPA Sat Reskrim Polres Bireuen Bripda Tamam Ashari, Kamis (22/5/2014).

Saat kejadian, hanya rok korban yang disingkap dan dibuka paksa, sedangkan pakaian pelaku tidak dilucuti. Namun, yang mengenaskan adalah keberanian lima pelaku merencanakan aksi dengan menyiapkan pasir, sumbu pel, bahkan gagang sapu untuk mempermudah niat mereka.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelaku mengikat korban dan menggerayangi kedua korban. Pada saat korban pingsan, baru pelaku melarikan diri dan akhirnya dilaporkan kepada pihak sekolah.

Tuesday, 20 May 2014

Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden


Ini Visi Misi Jokowi kalau Jadi Presiden
Kamis, 15 Mei 2014 | 07:05 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOBakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo memberikan sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi.

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur onlinedalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/ini.visi.misi.jokowi.kalau.jadi.presiden

Monday, 19 May 2014

Jokowi: Saya Tidak akan Hapus Tunjangan Guru

Senin, 19 Mei 2014 19:05 WIB | 2811 Views

Jokowi: Saya Tidak akan Hapus Tunjangan Guru

Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah

Jakarta - Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, guru merupakan salah satu faktor penting perkembangan generasi bangsa. Jokowi meminta agar kualitas dan kesejahteraan guru harus ditingkatkan.

"Bapak mertua saya itu guru. Kalau guru dapat kesejahteraan lebih dan kualitasnya ditingkatkan, 100 persen saya setuju itu harus ditingkatkan lagi," kata Jokowi di Hotel Swiss-Belinn Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi menegaskan hal tersebut saat ditanya wartawan perihal kabar bahwa dirinya menolak apabila guru diberikan tunjangan. Secara tegas Jokowi membantah kabar tersebut.

"Isu negatif seperti itu harus diberikan penjelasan. Isu itu dibuat untuk memberikan sebuah persepsi bahwa Jokowi tidak pro pada guru. Padahal gaji sertifikasi itu baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru," kata Jokowi.

Untuk membantah isu itu, Jokowi mengatakan tunjangan di Jakarta untuk guru saat ini sudah baik. "Dilihat saja tunjangan guru (di Jakarta) dibandingkan daerah lain," jelasnya.

Malah, lanjut Jokowi, akan diberikan tunjangan demografi bagi guru pada tahun 2025. Untuk itu diperlukan persiapan mulai saat ini.

"Nanti, 2025 akan ada bonus demografi. Kalau tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni bagaimana? Ini yang harus disiapkkan dari saat ini," tutup Jokowi. (Ray Jordan/Detik/dd)

Sunday, 18 May 2014

PKS: Berjanji hapus program sertifikasi profesi guru


PKS: Berjanji hapus program sertifikasi profesi guru
Oleh Asep Munazat Zatnika - Kamis, 06 Februari 2014 | 18:55 WIB




JAKARTA. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dunia pendidikan di Indonesia kini masih jauh dari harapan. Sarana pendidikan belum merata serta minimnya guru yang berkualitas. Alhasil, dibutuhkan pembenahan lebih serius.

Padahal, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini seperti yang tertuang dalam pembukaanUndang-undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu anggota Fraksi PKS di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhasan Zaidi, mengatakan untuk bisa mencapai tujuan kemerdekaan itu, PKS menawarkan sejumlah program. Pertama, demi menciptakan pendidikan Indonesia berkualitas, maka kemampuan guru harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Untuk itu, nomor urut ketiga peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 menawarkan program penambahan jumlah lembaga pelatihan guru. Dengan memperbanyak jumlah lembaga pelatihan diharapkan, kemampuan guru bisa bertambah. Selain itu, maka secara berkala kemampuan guru bisa teruji, dan terukur. "Kalau kualitas guru bisa meningkat secara berkala, maka ini kualitas pendidikan menjadi lebih baik," katanya.

Kedua, program sertifikasi guru yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, program sertifikasi guru hanya sebatas formalitas saja. Sebab, tidak berdasarkan metode penilaian yang tepat, dan ujian cuma dilakukan sekali. "Kan tidak adil, kalau muridnya ada ujian berkala sedangkan gurunya tidak," tegasnya.

Sayangnya Nur Hasan tidak memperinci apakah kebijakan ini juga berarti PKS akan menghapus anggaran tunjangan bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesi. Sekadar tahu, tahun ini anggaran tunjangan sertifikasi guru mencapai Rp 60,5 triliun atau naik 40% dari tahun 2013 sebesar Rp 43,1 triliun.

Masalah ketiga yang menjadi prioritas PKS dalam hal pendidikan adalah soal penyusunan kurikulum. PKS menilai penyusunan kurikulum seperti melakukan coba-coba. Misalnya saja dalam metode Ujian Nasional (UN) yang menuai berbagai masalah. Serta penggunaan sistem rintisan sekolah bertaraf internasional atawa RSBI yang juga tidak tepat. Padahal, penerapan kurikulum harus sangat serius tidak bisa coba-coba.

PKS juga ingin mengoptimalkan bujet pendidikan yang porsinya mencapai 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan tahun 2014 mencapai Rp 371,2 triliun. Alokasi anggaran ini naik 7,5% jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2013 sebanyak Rp 345,3 triliun.

Anggota Fraksi PKS, Raihan Iskandar bilang PKS bilang selama ini penyaluran anggaran itu belum optimal. Terutama untuk pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang berkualitas di daerah. Begitu juga pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin, implementasinya masih ditemui banyak terjadi kebocoran.

Soal jualan janji yang lain di bidang pendidikan pada kampanye Raihan bilang partainya masih membahas program lebih detail. Kini kita tunggu apakah janji PKS bisa mendulang suara di hajatan politik 2014.


Sulit mendongkrak kemampuan guru

Angan-angan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membuat lembaga pelatihan bagi guru, supaya selalu meningkatkan kemampuannya dipandang sulit tercapai. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai jumlah guru di Indonesia didominasi yang berusia di atas 40 tahun, atau bisa dibilang berusia tua sehingga susah untuk diajak berkembang.

Usia seperti ini kehidupan sosialnya lebih mapan sehingga cenderung malas untuk meningkatkan kemampuannya. Berbeda bila dibandingkan dengan guru yang berusia muda, akan lebih semangat untuk mengikuti pelatihan dan menambah pengetahuannya. Untuk itu, hal yang mesti dilakukan selain menambah fasilitas untuk meningkatkan kemampuan guru. Pemerintah juga perlu menyusun strategi supaya guru-guru yang lebih muda lebih banyak lagi.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah rekrutmen guru baru relatif sedikit, terutama sejak era Reformasi. "Sebelum membuat sistem pendidikan guru, jumlah guru muda harus ditambah," ujar Darmaningtyas.

Selain itu Darmaningtyas juga mengkritisi program pendidikan yang di susun PKS lainnya, seperti pengujian kurikulum sebelum diimplementasikan. Menurutnya, masalah kurikulum bukan soal metode yang disusun, tetapi lebih implementasi dilapangan.

Terutama karena berbenturan dengan aturan otonomi daerah. Selama belum ada jalan keluar soal pelaksanaan di daerah, sistem apa pun sulit diterapkan.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai program pendidikan yang ditawarkan oleh PKS cukup menarik. Terutama mengani isu kualitas guru, selama ini isu guru jarang diangkat oleh partai politik. Biasanya parpol lebih suka membahas mengenai fasilitas pendidikan.

Tapi, di sisi politik isu kualitas guru tidak menarik. Seharusnya menonjolkan isu kesejahteraan guru dan tenaga pengajar lainnya.

Editor: Tri Adi

http://nasional.kontan.co.id/news/pks-berjanji-hapus-program-sertifikasi-profesi-gu

Jokowi Kritik Sistem Pendidikan Nasional


Jokowi Kritik Sistem Pendidikan Nasional
Oleh: Zaenal Mutaqin
Nasional - Minggu, 18 Mei 2014 | 11:49 WIB


Dalam kunjungannya ke Subang, Jokowi mengkritik sistem pendidikan nasional - inilah.com/Zaenal Mutaqin

INILAH.COM, Subang - Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo mengunjungi para relawannya yang tergabung dalam relawan We Love Jokowi Kabupaten Subang, di lapangan alun-alun Kota Subang, Minggu (18/5/2014).

Dalam kunjungannya tersebut, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut langsung disambut ribuan relawan yang sudah lama menunggunya.

Ia pun langsung berdialog dengan massa yang di dalamnya ikut berbaur beberapa forum. Di antaranya Forum Guru Ngaji (FKGN), Forum Penyuluh Pertanian, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (Himpaudi).

Namun, sebelum menjawab pertanyaan dan keluh kesah yang disampaikan forum tersebut, Jokowi berbalik berkeluh kesah di hadapan ribuan massa. "Ternyata di Subang panas," keluh Jokowi yang disambut gelak tawa massa yang hadir.

Dalam pemaparannya, Jokowi mengkritisi sistem kurikulum pendidikan nasional saat ini. Menurutnya, Indonesia harus mengedepankan kurikulum berbasis akhlak.

"Kurikulum pendidikan harus dievaluasi. Ke depan, mestinya pendidikan karakter itu harus betul-betul ditanamkan sejak SD, agar anak-anak memiliki pondasi yang kuat dalam membentuk karakter, sehingga menjadikan negara ini sebagai bangsa yang berkarakter," jelas Jokowi.

Idealnya, untuk sekolah dasar (SD) 80% diisi pendidikan akhlak, karater, dan budi pekerti sedangkan sisanya pengetahuan umum. Untuk SMP 60% akhlak, karater, dan budi pekerti 40%nya pengetahuan umum. Sedangkan untuk SMA sebaliknya dari SMP.

"Kalau pendidikan sekarang tinggat SD terlalu dijejali matematika dan pengetahuan umum lainnya," pungkasnya. [rni]

Friday, 16 May 2014

KPI: 10 Sinetron ini tak layak tonton


KPI: 10 Sinetron ini tak layak tonton

Reporter : Anwar Khumaini | Rabu, 14 Mei 2014 15:18




Agatha Lily. kpi.go.id

Merdeka.com - Beberapa bulan terakhir, kekerasan yang menimpa anak-anak dan remaja semakin banyak jumlahnya dan semakin memprihatinkan bahkan kekerasan tersebut terjadi di sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang seharusnya aman bagi anak-anak dan remaja. Sejumlah pihak menduga media khususnya televisi sebagai salah satu pemicu munculnya tindak kekerasan tersebut.

Menurut Komisioner KPI , Agatha Lily, sepanjang tahun 2013 sampai dengan April 2014, KPI menerima sebanyak 1600-an pengaduan masyarakat terhadap program sinetron dan FTV yang dianggap meresahkan dan membahayakan pertumbuhan fisik dan mental anak serta mempengaruhi perilaku kekerasan terhadap anak.

"Sejak 1 bulan lalu tepatnya tanggal 11 April 2014, KPI telah melakukan evaluasi program sinetron dan FTV yang disiarkan 12 stasiun televisi dalam rangka melakukan pembinaan. Dalam forum evaluasi tersebut hadir juga beberapa production house (PH) yang memproduksi program-program tersebut. Namun demikian, sampai dengan hari ini KPI masih menemukan sejumlah pelanggaran terhadap UU Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," ujar Agatha Lily dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (14/5).

Adapun pelanggaran tersebut menurut Agatha Lily meliputi: bullying, kekerasan fisik, kekerasan verbal, menampilkan percobaan pembunuhan, adegan percobaan bunuh diri, menampilkan remaja yang menggunakan testpack karena hamil di luar nikah, adanya percobaan pemerkosaan dan sebagainya.

"Bahkan program sinetron dan FTV kerap menggunakan judul-judul yang sangat provokatif dan tidak pantas, seperti: Sumpah Pocong Di Sekolah, Aku Dibuang Suamiku Seperti Tisu Bekas, Mahluk Ngesot, Merebut Suami Dari Simpanan, 3x Ditalak Suami Dalam Semalam, Aku Hamil Suamiku Selingkuh, Pacar Lebih Penting Dari Istri, Ibu Jangan Rebut Suamiku, Istri Dari Neraka aka Aku Benci Istriku," papar Agatha Lily.

Atas pelanggaran tersebut, lanjut Agatha Lily, KPI menyatakan 10 sinetron dan FTV bermasalah dan tidak layak ditonton tersebut adalah:

1. Sinetron Ayah Mengapa Aku Berbeda RCTI

2. Sinetron Pashmina Aisha RCTI

3. Sinetron ABG Jadi Manten SCTV

4. Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala SCTV

5. Sinetron Diam-Diam Suka SCTV

6. Sinema Indonesia ANTV

7. Sinema Akhir Pekan ANTV

8. Sinema Pagi Indosiar

9. Sinema Utama Keluarga MNC TV

10.Bioskop Indonesia Premier Trans TV

Atas dasar itu, KPI dengan tegas menyatakan, stasiun televisi segera memperbaiki sinetron dan FTV tersebut. Production House (PH) agar tidak memproduksi program sinetron dan FTV yang tidak mendidik.

KPI juga meminta kepada orang tua tidak membiarkan anak menonton program-program tersebut. "Anak-anak dan remaja agar selektif dalam memilih tayangan TV dan tidak menonton sinetron dan FTV yang bermasalah."

KPI, lanjut Lily juga akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran dalam program-program tersebut. Terhitung sejak release ini dikeluarkan, KPI Pusat akan menindak tegas stasiun televisi yang tidak melakukan perbaikan.

"Kami meminta pertanggungjawaban pengelola televisi yang meminjam frekuensi milik publik agar tidak menyajikan program-program yang merusak moral anak bangsa," tutupnya.

Friday, 9 May 2014

PDIP: Dukungan 511 Alumni ITB ke Jokowi Murni!


PDIP: Dukungan 511 Alumni ITB ke Jokowi Murni!
Sukma Indah Permana - detikNews


Para alumni ITB pendukung Jokowi. (Foto:Sukma Indah/detik)
Jakarta - Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengaku dukungan 511 alumni ITB kepada capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) murni inisiatif mereka.

"Tadinya saya nggak ingin datang, nanti dikira... Jadi ini murni inisiatif alumni ITB," kata dia kepada wartawan di sela-sela deklarasi dukungan alumni ITB untuk pemenangan Jokowi di Restoran Sari Kuring di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (19/4/2014).

Pramono mengaku salut dengan adanya dukungan yang begitu besar kepada Jokowi dalam waktu yang singkat. "Dua hari mengumpulkan 511 orang luar biasa. Targetnya 10 ribu alumni," ujarnya.

Disinggung kedatangan Jokowi ke kampus ITB pada Kamis lalu yang ditolak mahasiswa ITB, Pramono mengaku pihaknya memang sepakat dengan netralisasi. Namun ia meminta agar mahasiswa yang mendemo Jokowi itu memberi kesempatan.

"Mungkin, substansinya belum tahu, Jokowi hadir diundang kerja sama pemprov dan ITB," tuturnya. "Kami menjunjung demokrasi, kalau katanya akan mengundang calon lain, ya terserah. Ada Pak Ical, Pak Hatta," Pramono meneruskan.

Lebih lanjut dia menilai dukungan pada Jokowi dari alumni ITB hari ini merupakan sesuatu yang unik. "Alumni dalam jumlah yang besar mendukung orang lain. Kebanyakan mereka ini aktivis. Ini urusan alumni," ucap Pramono sembari menyebutkan dirinya ketika mahasiswa menjabat sebagai ketua dewan mahasiswa.

Wakil Ketua DPR yang juga mantan Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP ini ketika disinggung ihwal poros-poros politik terkait koalisi menilai poros-poros tersebut mendelegitimasi kekuatan rakyat. "Saya meyakini semakin banyak poros dibikin, rakyat akan memilih yang tidak poros-porosnya," ujarnya.

Friday, 2 May 2014

Program KJP dan KJS Jokowi raih penghargaan internasional


Program KJP dan KJS Jokowi raih penghargaan internasional

Reporter : Fikri Faqih | Rabu, 30 April 2014 16:46




Jokowi bagikan KJS. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat penghargaan atas pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) 2014. Penghargaan itu diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, penilaian dalam MDGs 2014 dilakukan oleh pihak swasta. Sehingga ia tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya Pemprov DKI Jakarta menang.

"Kami ini kan posisi dinilai, baik tidak baik silakan. Sedang-sedang saja silakan. Apa yang dinilai, silakan tanya yang menilai, jangan tanya ke saya," ujar Jokowi usai menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dengan peringkat pertama dalam pencapaian MDGs di bidang kesehatan dan pendidikan.

Penghargaan ini diberikan karena Pemprov DKI Jakarta menerapkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Wednesday, 30 April 2014

Terus disindir soal Esemka, ini jawaban Jokowi


Terus disindir soal Esemka, ini jawaban Jokowi

Merdeka.com – 13 jam yang lalu



Terus disindir soal Esemka, ini jawaban Jokowi

MERDEKA.COM. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menyindir proyek mobil Esemka yang dinilai kurang riset. Sejumlah pihak juga menuding Esemka hanya digunakan untuk pencitraan Jokowi.

Jokowi membantah menggunakan mobil nasional Esemka sebagai pencitraan. Dia menerangkan, karena tugasnya saat menjabat sebagai Walikota Solo telah usai saat mobil nasional Esemka menjadi perusahaan.

Jokowi menambahkan, tugas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Solo saat itu hanya melakukan penelitian dasar. Sedangkan untuk uji emisi, dia mengungkapkan, mobil nasional Esemka telah berhasil melewatinya.

"Kan udah melalui uji, bukan uji emisi. Udah uji emisi berulang kali, tetep goal. Terus juga udah dibuatkan PT-nya juga. Sebetulnya ini hanya masalah bisnis saja, soalnya basicnya sudah selesai," jelas Jokowi usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).

Setelah mobil nasional Esemka menjadi perusahaan, maka kini tinggal pengembangan lebih lanjut dengan innovation research. Jika memang Jokowi boleh mengambil alih perusahaan mobil nasional Esemka, maka akan dilakukannya.

"Udah masuk ke bisnis, masuknya innovation research. Kalau pemerintah tugasnya ke basic dan apply research. Apply research juga kadang-kadang diambil alih oleh swasta. Tugas kita tuh itu, banyak yang nggak ngerti. Kalau boleh ya, PT nya saya ambil saja. Kerjain sendiri, ya jadi," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh sempat mengungkit mobil nasional Esemka yang pernah dipopulerkan mantan Wali Kota Surakarta Joko Widodo. Hal ini diungkapkan pada Pameran Mobil Listrik Nasional ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) di Jakarta.

Ia membandingkan konsep pembuatan mobil Esemka dengan mobil listrik buatan ITS. Menurut dia, mobil Esemka tidak berdasarkan penelitian dan dinilai asal-asalan.

Saturday, 26 April 2014

Agus Pambagio: Jokowi Tepat, Tidak Lapor Mark-up Disdik Menurut Agus, meski ada temuan penggelembungan anggaran, namun dana tersebut pada kenyataannya belum digunakan sama sekali. Jadi, belum ada kerugian yang dialami negara.


Agus Pambagio: Jokowi Tepat, Tidak Lapor Mark-up Disdik
Menurut Agus, meski ada temuan penggelembungan anggaran, namun dana tersebut pada kenyataannya belum digunakan sama sekali. Jadi, belum ada kerugian yang dialami negara.

Sabtu, 19 April 2014 18:50devi|


Anggaran yang di mark-up telah dikunci agar tidak terpakai

GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo yang memutuskan tidak akan membawa temuan penggelembungan anggaran (mark-up) di Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke ranah hukum, dianggap sebagai langkah yang tepat.

Demikian pendapat Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurut Agus, meski ada temuan penggelembungan anggaran, namun dana tersebut pada kenyataannya belum digunakan sama sekali. Jadi, belum ada kerugian yang dialami negara.

"Korupsi terjadi kan ketika sudah merugikan negara dan memperkaya orang lain," kata Agus seperti dilansir kompas.com, Sabtu (19/4/2014).

Menurutnya, Jokowi harus memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara ini. Di situlah, dicari tahu apakah memang ada oknum birokrat yang memang berniat melakukan penyelewengan.

"Kalau terbukti ada pelanggaran, maka bisa dilakukan menggeser pejabat yang bersangkutan, atau mungkin dengan langsung memecatnya. Sesuai peraturan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan tidak akan membawa temuan tersebut ke penegak hukum. Ia beralasan, anggaran itu belum digunakan dan anggaran tersebut juga telah dikunci agar tidak terpakai.

"Kalau itu sudah digunakan, baru ke hukum," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2014). POL
Dibaca 84 kali

- See more at: http://metropolitan.pelitaonline.com/news/2014/04/19/agus-pambagio-jokowi-tepat-tidak-lapor-mark-up-disdik#.U1xFj6iSw4U

Ahok Setuju Jokowi tak Persoalkan Mark-up Anggaran Disdik


Ahok Setuju Jokowi tak Persoalkan Mark-up Anggaran Disdik
Surya Perkasa - 21 April 2014 18:23 wib

ANT/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung pernyataan Gubernur DKI Joko Widodo untuk tidak terlalu mempersoalkan penggelembungan (mark-up) anggaran sebesar Rp700 miliar di Dinas Pendidikan DKI. Pendapat yang mengatakan Pemprov DKI harus membawanya ke ranah hukum, tidak bisa dilakukan.

Wagub menyebutkan, mark-up dan duplikasi item anggaran tak bisa dibawa ke ranah hukum karena belum ada kerugian negara yang tercipta atau terindikasi praktik korupsi. Bahkan, jika dikatakan sebagai penyimpangan, Disdik DKI juga tak bisa disalahkan.

"Karena belum ada kerugian. Korupsi terjadi kan kalau ada kerugian. Kalau dugaan penyimpangan, tidak ada penyimpangan kok. Kan cuma menganggarkan, cuma menganggarkannya lebih," ujarnya di Balai kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014).

Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menyebutkan, penggelembungan ini bisa diatasi dengan optimalisasi anggaran melalui e-budgeting. Anggaran yang dinilai tidak besar atau salah tempat bisa dikunci oleh Pemprov DKI.

"Jadi, jangan salahkan Pak Jokowi yang tidak mau bawa hal ini ke ranah hukum. Karena memang tidak ada yang salah," tambah Ahok.

Sebelumnya, hal senada diucapkan Jokowi, beberapa waktu lalu. "Kan sekarang bisa kita lock (kunci-red). Jadi itu (anggaran) belum digunakan, makanya tidak perlu dibawa ke ranah hukum," ujar Jokowi.

Apalagi, kata Gubernur, Disdik DKI telah mengembalikan Rp700 miliar ke kas daerah. Anggaran tersebut akan diajukan untuk kegiatan lain dalam APBD Perubahan.

(Jco)

KATEGORI