Aneh, BUMN Jual Gas ke Trader dan Dibeli BUMN Lain
Rista Rama Dhany - detikfinance
Senin, 15/12/2014 06:34 WIB





Jakarta -Pekan lalu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, BUMN tidak boleh lagi membeli gas dari pihak ketiga. Aneh memang di Indonesia, sesama BUMN harusnya saling kerjasama agar bisnis efisien. ‎

Pihak ketiga yang dimaksud ini adalah para trader gas bumi. Bila trader ini menguasai distribusi gas, maka harga pasti lebih mahal. Harusnya sesama BUMN bisa melakukan transaksi langsung tanpa trader.

"Ke depan tidak boleh lagi BUMN membeli gas ke pihak ketiga. Sementara ada BUMN penghasil gas malah menjual ke pihak ketiga," tegas Sudirman.

Mengapa trader bisa mudah dapat jatah gas bumi?

Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng, trader memang pada dasarnya diakui dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang minyak dan gas bumi (migas).

"Trader gas itu oleh undang-undang dikenal," ujar Andy kepada detikFinance, Senin (15/12/2014).

Ia mengatakan, fungsi ideal perusahaan trader adalah menjadi jembatan antara produsen gas ke konsumen gas, sehingga memudahkan pemanfaatan gas bumi lebih cepat. Artinya produsen gas cepat dapat mencari pembeli gas, dan konsumen dimudahkan mendapatkan pasokan gas



"Trader ini fungsi sebenarnya menjembatani antara konsumen, shipper,transporter, dan offtaker," ucapnya.

Namun, yang jadi permasalahan, banyak trader gas ini tidak punya modal, hanya dekat dengan kekuasaan, sehingga mudah mendapatkan alokasi gas. Alokasi gas ini yang jadi bahan dagangannya ke konsumen yang sedang membutuhkan gas.

"Di mana-mana trader ini harus punya modal, minimal dia punya infrastruktur gas seperti pipa gas, bukan yang terjadi sepert saat ini, banyak trader hanya modal dengkul dan dekat dengan kekuasaan, ujungnya konsumen yang dirugikan karena harus bayar gas dengan harga tinggi," ungkapnya.

"Sehingga konsumen termasuk BUMN sekalipun terpaksa beli gas dengan harga mahal, karena butuh pasokan gas, salah satu yang punya gas selain produsen gas ya para trader gas," tutupnya.

http://finance.detik.com/read/2014/12/15/063402/2776983/1034/aneh-bumn-jual-gas-ke-trader-dan-dibeli-bumn-lain

Rp 100 Triliun Subsidi BBM Dinikmati Pengguna Mobil Pribadi

Rp 100 Triliun Subsidi BBM Dinikmati Pengguna Mobil Pribadi


KATADATA - Sekitar separuh dari total anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2013 dikonsumsi oleh pengguna mobil pribadi.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) pada 2013 menunjukkan total anggaran subsidi BBM yang disalurkan oleh pemerintah mencapai Rp 210 triliun. Dari jumlah subsidi yang disalurkan tersebut sebagian besar, yakni 92 persen digunakan untuk transportasi darat.

Dari total subsidi yang disalurkan untuk transportasi darat, sekitar 53 persen dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi. Itu berarti lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh orang kalangan menengah ke atas. Sedangkan, sekitar 40 persen dikonsumsi oleh sepeda motor. Angkutan umum yang digunakan oleh sebagian besar rakyat menengah ke bawah hanya menikmati 3 persen subsidi BBM.

Besarnya alokasi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor ini seiring dengan lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang terus berlanjut. Pada tahun lalu, penjualan mobil baru mencapai sebesar 1,2 juta unit dan sepeda motor mencapai 7,7 juta unit.

Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM diperkirakan akan melonjak menjadi Rp 285 triliun seiring dengan kenaikan konsumsi akibat tambahan jumlah mobil dan motor, serta pelemahan kurs rupiah. Beban subsidi akan terus membengkak pada tahun-tahun berikutnya sehingga akan memberatkan pemerintah baru yang terpilih melalui pemilihan umum presiden pada 9 Juli mendatang.

Beda Cara Prabowo dan Jokowi Pangkas Subsidi BBM

READ MORE »

Tagar: 

• BBM subsidi
• Prabowo
• Jokowi
• Energi
• Minyak
• Krisis Minyak

- See more at: http://katadata.co.id/infografik/2014/06/06/rp-100-triliun-subsidi-bbm-dinikmati-pengguna-mobil-pribadi#sthash.0kFXpBvS.dpuf

http://katadata.co.id/infografik/2014/06/06/rp-100-triliun-subsidi-bbm-dinikmati-pengguna-mobil-pribadi

Negara Terbaik Pengguna Tenaga Surya

n Wednesday, 14 May 2014
Negara Terbaik Pengguna Tenaga Surya

Berperang melawan pemanasan global, bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya mengganti sumber daya listrik batu bara dengan tenaga surya. Meski masih jarang dipakai di Indonesia, beberapa Negara justru terus mengembangkan teknologi ini. Selain murah dan efektif, kita bisa mengurangi polusi serta ikut berpartisipasi menjaga lingkungan. Negara mana saja yang terbaik menggunakan tenaga surya?



Belgia

Negara Belgia, mulai aktif menggunakan tenaga surya sejak tahun 2014. Tenaga ini merupakan program pemerintah untuk mengajak warga menggunakan solar panel. Lebih dari 803 megawatt yang bisa disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas umum. Selain itu, Belgia merupakan salah satu pasar solar panel tersukses di Eropa. Angka penggunaan tenaga surya meningkat hingga 200 sampai 300 megawatt setiap tahun. Walau jumlah penggunaannya dibilang masih kecil, tapi pemerintah Belgia merintis banyak hal yang menggunakan tenaga surya. Salah satunya, kereta api pertama di Eropa bertenaga surya.



Perancis

Sebagai Negara yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, Perancis, berupaya mensukseskan gerakan go green. Tenaga surya di Negara ini meningkat sangat baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Makanya, Perancis berhasil menghasilkan tenaga surya sebesar 1.025 megawatt dan akan terus ditambah setiap tahun.




Spanyol

Tahun 2010 lalu, Spanyol hanya menginstal 370 megawatt untuk tenaga surya. Negara ini menghadapi kendala legislative dan antrinya pesanan solar panel. Setelah beberapa tahun kemudian, Negara menyadari keuntungan besar penggunaan tenaga surya. Saat ini saja Spanyol bisa menikmati tenaga sebesar 3.784 megawatt dan terus diupayakan penambahan daya.



Jerman

Negara Jerman enggak tanggung-tanggung saat memprogramkan tenaga surya di negaranya. Jerman membantu market tenaga surya meningkat dengan menginstalasi 7,4 gigawatt tahun 2010. Semenjak menginstalasi, banyak investor yang tertarik. Karena keuntungan dan kecilnya biaya yang digunakan di balik besarnya tenaga. Saat ini Jerman berhasil menginstalasi 17.193 megawatt, untuk masyarakatnya.

10 Negara Penghasil Energi Tenaga Angin

10 Negara Penghasil Energi Tenaga Angin








Di seluruh dunia, banyak negara yang berinvestasi pada tenaga angin di darat maupun turbin lepas pantai. Sebuah organisasi nirlaba berbasis di Jerman yang mewakili asosiasi energi angin di lebih dari 100 negara, World Wind Energy Association, mengatakan bahwa nantinya akan ada diversifikasi pasar tenaga angin yang lebih besar.



Organisasi World Wind Energy Association (WWEA) mempromosikan pembaharuan energy, menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan, dan menjalankan pengembangan industri tenaga angin. Negara di Amerika Latin dan Afrika memasang peternakan tenaga angin pertama yang pernah dimiliki. Pasar tenaga angin yang lebih besar dan beragam juga berarti meningkatkan persaingan dan harga yang lebih baik bagi konsumen.



Berikut 10 dari banyak negara anggota WWEA yang menghasilkan tenaga angin terbesar.



1.China

Negara China mempunyai pasar angin terbesar dari negara manapun di dunia ini. Berdasarkan data terakhir WWEA, China menghasilkan kapasitas angina sekitar 67,7 gigawatts pada bulan Juni 2012 lalu. Bukan tidak mungkin kini China bisa menghasilkan lebih dari 80 gigawatts. Pengembangan tenaga angin skala besar telah dimulai kurang dari 10 tahun yang lalu. Sejak itu, China telah berkembang menjadi mesin utama dalam industri angin global. Tenaga angin sangat dibutuhkan di China karena sumber energi konvensional di China tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.



2.Amerika Serikat

Amerika Serikat berada tepat di bawah China dalam peringkat total kapasitas tenaga angin. Saat ini kapasitas tenaga angin yang dimiliki Amerika Serikat mendekati angka 60 gigawatts. Jumlah ini disebabkan oleh pemasangan per kapita di Amerika Serikat tidak pada jumlah yang mengesankan. Selain itu, dukungan politik tenaga angin di Amerika Serikat juga belum pasti, sehingga hal ini menciptakan tantangan bagi produsen dan investor untuk mencari rencana stabilitas jangka panjang.



3.Jerman

Pasar tenaga angin di Eropa dipimpin oleh Jerman dengan total kapasitas lebih dari 30 gigawatts, membantu Uni Eropa untuk melampaui 100 gigawatts tenaga angin yang dipasang musim gugur yang lalu. Meskipun berfokus pada lobi batubara, namun Jerman tetap berkomitmen dengan energi terbarukan. Tenaga angin dan energi terbarukan lainnya mendapatkan dukungan publik yang kuat, kemudian dukungan ini diterjemahkan dalam kebijakan politik.



4.Spanyol

Kapasitas tenaga angin Spanyol menunjukkan angka yang mengesankan, tetapi keadaan ekonomi Spanyol menunjukkan sebaliknya. Spanyol berada tepat di bawah Jerman untuk total kapasitas tenaga angin, dan negara ini masih bergulat dengan krisis ekonomi yang dimulai tahun 2008 lalu. Kondisi ekonomi ini menyebabkan kurangnya dukungan untuk energi terbarukan. Spanyol tidak memiliki sumber daya fosil dan masih ada kesenjangan antara potensial sumber daya dengan investasi energi terbarukan.



5.India

Negara berkembang pertama yang memperkenalkan tenaga angin berskala besar adalah India. Populasi yang semakin berkembang dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi menciptakan peningkatan tuntutan kebutuhan energi. India tidak memiliki sumber daya fosil, namun negara ini telah berinvestasi dalam energi terbarukan meskipun pertumbuhan tenaga angin di negara ini lebih lambat dari China.



6.Italia

Tahun 2011, publik Italia memutuskan adanya referendum untuk tenaga nuklir. Hal ini masuk akal bagi sebuah negara yang tidak bergantung pada impor bahan bakar fosil yang memutuskan berinvestasi dalam tenaga angin. Namun, sektor energi terbarukan merupakan pisau bermata dua bagi Italia karena adanya keterlibatan mafia Sisilia yang mengatakan bahwa energi terbarukan bisa menjadi bisnis yang penting.



7.Perancis

Tahun 2012 lalu presiden Perancis, François Hollande, mengumumkan untuk mengurangi ketergantungan negara pada tenaga nuklir. Pergeseran kebutuhan energi merupakan langkah yang tepat, yang akhirnya menjadikan Perancis sebagai negara terbesar ke-7 di dunia. Dewasa ini, perusahaan Perancis merupakan pemimpin manufaktur teknologi dan tenaga angin.



8.Kanada

Kebijakan politik tentang energi di Kanada mendapat dukungan dari provinsi. Secara keseluruhan, kapasitas tenaga angin yang dimiliki Kanada lebih dari 5,5 gigawatts. Program energi angin, terutama di Ontarlo dan Nova Scotia, telah mempunyai sistem insentif bagi investor yang berbasis masyarakat yang merupakan elemen penting untuk mengambil potensi pemegang saham di industri tenaga angin.



9.Brazil

Alasan Brazil berada di daftar 10 besar negara penghasil tenaga angin adalah karena pertumbuhan industri di Brazil sangat tinggi. Lelang terbuka energi angin pada harga dan kondisi yang tepat di Brazil terbukti bisa mengalahkan gas, tenaga air, nuklir, dan batubara. Harga tenaga angin di Brazil sekitar 5 sen per kilowatt-hour.



10.Denmark

Posisi buncit ditempati oleh negara yang menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan 28 persen listrik keseluruhan. Target Denmark mencapai 50 persen di tahun 2020 kelak. Denmark memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengintegrasikan tenaga angin ke dalam sistem. Misalnya salah satu daerah di Denmark, lebih dari 100 persen listrik berasal dari sumber daya terbarukan dan tenaga angin yang sebagian besar digunakan untuk penghangat ruangan.

4 Alasan Jokowi sunat subsidi BBM

4 Alasan Jokowi sunat subsidi BBM




Merdeka.com - Dalam nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun terbagi menjadi dua. Untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), elpiji 3 kilogram, dan bahan bakar gas untuk kendaraan (LGV) sebesar Rp 291,111 triliun. Kemudian, subsidi listrik sebesar Rp 72.422,7 miliar.

Lalu, subsidi non energi Rp 69,9 triliun, meliputi, subsidi pangan sebesar Rp 18,939 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp 35,703 triliun. Subsidi benih sebesar Rp 939,4 miliar, subsidi PSO sebesar Rp 3,261 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp 2,484 triliun, dan subsidi pajak sebesar Rp 8,650 triliun.

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal besarnya alokasi anggaran subsidi BBM di postur anggaran tahun depan. Dia mulai berani mengirimkan sinyal-sinyal bakal merevisi besaran anggaran subsidi BBM. Terlebih, anggaran subsidi lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi. Dalam pandangannya, lebih baik menaikkan harga BBM ketimbang membatasi.

"Kalau mau dinaikkan, kalau saya ya tegas. Naik ya naik. Kalau ini kan pada lokasi tertentu-tertentu saja. Akhirnya nanti minggir ke SPBU lain. SPBU di kota akan teriak karena sepi," kataJokowi .

Meskipun tidak secara tegas menyatakan bakal menaikkan harga BBM bersubsidi, Jokowimengaku bakal mereview dan memotong alokasi anggaran subsidi. Merdeka.com mencatat alasan Jokowi memangkas anggaran subsidi. Berikut paparannya.


1. Butuh ruang fiskal besar

Merdeka.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di pemerintahannya. Salah satunya soal alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak yang hampir mencapai Rp 300 triliun dan membebani anggaran negara.

Jokowi mengakui hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati masyarakat menengah ke atas. Untuk itu perlunya formulasi mengelola anggaran subsidi agar ruang fiskal anggaran negara bisa lebih besar.

"Semunya dalam tahap kalkulasi. Tapi yang jelas memang ruang fiskal yang ada tak memungkinkan kita membangun secara cepat. Jadi kita harus tahu subsidi BBM itu dinikmati 70 persen yang memakai mobil," ujar Jokowi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

Sebelumnya, Jokowi mengaku bakal meminta ruang fiskal besar dalam RAPBN 2015. Ruang fiskal dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan nasional. Selama ini ruang fiskal APBN cukup sempit karena anggaran negara terbebani besarnya alokasi subsidi.


2. Alokasikan ke sektor produktif

Merdeka.com - Jokowi berencana mengalihkan alokasi anggaran subsidi BBM ke sektor-sektor lebih produktif seperti subsidi untuk petani, nelayan dan UMKM yang masih harus dikembangkan.

"Pada prinsipnya tadi, mengalihkan subsidi BBM ke usaha-usaha produktif pada sektor produktif," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini juga berencana mengalihkan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN.

"Kemudian menyegerakan infrastruktur pipa untuk gas, karena itu industri sangat murah, daya saing negara dan daya saing produk-produk yang kita punya bisa berkompetisi di jajaran dunia. Perhitungan itu banyak, hitungan ekonomi tidak hanya kalkulasi ekonomi, semuanya dihitung," ucapnya.


3. Mengurangi beban

Merdeka.com - Jokowi menyadari tingginya anggaran subsidi BBM akan membebani keuangan negara pada masa pemerintahannya nanti. Maka dari itu presiden terpilih ini meminta pemerintahan SBY ikut menaikkan harga BBM untuk membagi beban penderitaan.

"Yang baik, ya bagi-bagi pemerintah sekarang dan nanti," ujar Jokowi di Four Season.

Keputusan SBY untuk menaikkan harga BBM saat ini, menurutnya, akan sangat membantu pemerintahan mendatang. "Kurangi beban ke depan," ucapnya.


4. Anggaran subsidi terlalu besar

Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo, mengaku masih mempelajari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk kemudian dibahas dan disahkan.

"Masih kita pelajari, menurut saya subsidinya terlalu besar," kata Joko Widodo yang hadir dalam upacara peringatan mengenang detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Minggu dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti dilansir Antara, Minggu (17/8).

http://sosok.merdeka.com/kisah-pilihan-pembaca/4-alasan-jokowi-sunat-subsidi-bbm.html

April, Mobil Pribadi Dilarang Pakai Premium Penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan yang memiliki alat kendali RFID.

April, Mobil Pribadi Dilarang Pakai Premium
Penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan yang memiliki alat kendali RFID.
ddd
Kamis, 20 Oktober 2011, 12:25Nur Farida Ahniar, Iwan Kurniawan

SPBU Pertamina(VIVAnews/ Muhamad Solihin)


Follow us on




VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan kendaraan pelat hitam dilarang membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium per April 2012. Penggunaan BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki alat kendali BBM subsidi (Radio Frequency Identification/RFID).

"Sesuai rencana, pada April 2012, pelat hitam dilarang untuk menggunakan BBM subsidi," ujar Dirjen Migas Evita Legowo di sela 'Sosialisasi Penggunaan Alat Kendali/RFID pada Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Bus Senen, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2011.

Larangan penggunaan BBM subsidi bagi pelat hitam itu tinggal menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 dan Nomor 9 tahun 2006 terkait aturan siapa saja yang berhak untuk menerima BBM subsidi.

"Revisi Perpres ini kami targetkan selesai pada akhir tahun ini," katanya.

Evita menegaskan, hanya kendaraan yang memiliki alat kendali BBM subsidi (RFID) yang boleh menggunakan Premium. RFID itu nantinya akan dipasang pada angkutan-angkutan umum dan setiap angkutan umum berhak membeli Premium sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Menurut Evita, dengan adanya pelarangan BBM subsidi tersebut diharapkan konsumsi Premium dapat turun. Berdasarkan statistik lima tahun terakhir, konsumsi BBM subsidi pada 2012 diperkirakan dapat mencapai 43,7 juta kiloliter (KL). Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat sudah menetapkan kuota BBM subsidi pada 2012 hanya 40 juta KL.

"Dan DPR mendorong untuk ditekan lagi minimal 2,5 juta KL. Jadi, harapan kami dapat menurunkan konsumsi BBM subsidi dari 43,7 juta KL menjadi 37,5 juta KL," kata Evita.

Evita menjelaskan, pelarangan BBM subsidi ini bukan hanya untuk kepentingan nasional, namun juga demi kebaikan mobil pribadi. Menurut dia, mobil keluaran 2001 ke atas mesinnya sudah harus diisi BBM dengan oktan minimal 91, sedangkan oktan Premium hanya 88. (art)

© VIVA.co.id

Sosialisasi Permen ESDM No 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian BBM Bersubsidi Tahun 2013

Selasa, 22 Januari 2013
Sosialisasi Permen ESDM No 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian BBM Bersubsidi Tahun 2013
Untuk menjaga volume BBM bersubsidi tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan sebesar 46,01 juta KL, Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian BBM yang lebih luas. Awal tahun 2013, Menteri ESDM mengeluarkan Permen ESDM No 01 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi. Sosialisasi aturan ini dibuka oleh Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, Selasa (22/1) di Kementerian ESDM.


Permen ESDM No 01 tahun 2013 ini merupakan penyempurnaan Permen ESDM No 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas A. Edy Hermantoro dalam laporannya mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat BBM bersubsidi. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman instansi yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi, sesuai dengan Permen ESDM No 01 tahun 2013 agar tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Selama tahun 2012, Kementerian ESDM telah melakukan sosialisasi pengendalian BBM bersubsidi sebanyak 32 kali di seluruh Indonesia.

Sosialisasi ini dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas, PT Pertamina, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, badan usaha sektor kehutanan dan transportasi laut serta asosiasi.

Permen ESDM No 01 tahun 2013 memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan serta sektor transportasi laut.

Melalui Permen ini, diamanatkan:
Sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi;
1. Pentahapan pembatasan penggunaan BBM RON 88 untuk kendaraan dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.
a. Dilaksanakan untuk wilayah Jawa-Bali.
b. Dilaksanakan mulai 1 Februari untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan.
c. Dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi.

2. Pentahapan pembatasan penggunaan solar untuk kendaraan dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD:
a. Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 di Jabodetabek.
b. Dilaksanakan mulai 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa Bali lainnya.

3. Mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar bersubsidi.

4. Mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan kegiatan kehutanan dilarang menggunakan minyak solar bersubsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.

5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan minyak solar subsidi.

Meski demikian, masih perlu ada pengecualian yaitu untuk kendaraan dinas berupa ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.

Selain itu, untuk mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan yaitu usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat dan komoditas batuan, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat.(Tursilowulan)

http://www.migas.esdm.go.id/wap/?op=Berita&id=3033

Berantas Mafia Minyak, PDIP Usulkan Pertamina 'Go Public'

Berantas Mafia Minyak, PDIP Usulkan Pertamina 'Go Public'

Dhanu Akbar Muhamad Daeng - Sabtu, 30-08-2014 22:39



Pertamina (Foto: Aktual.co/Istimewa)



Harus Go public agar lebih transparan karena harus kita lakukan audit. Bagaimana bisa mereka menghitung kalau tidak bisa mengurai berapa yang di impor berapa yang dipakai dalam negeri. Itu harus jelas dan transparan
Jakarta, Aktual.co —Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan bahwa pemerintah yang akan datang nanti wajib membangun kilang minyak di tanah air dan menuntaskan permasalahan mafia migas di Pemerintahan.

Menurutnya ada ketidakjujuran yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama Pertamina. Maka dari itu, untuk mewujudkan transparansi ia mengusulkan Pertamina agar segera "Go Public".

"Harus Go public agar lebih transparan karena harus kita lakukan audit. Bagaimana bisa mereka menghitung kalau tidak bisa mengurai berapa yang di impor berapa yang dipakai dalam negeri. Itu harus jelas dan transparan," kata Effendi Simbolon di Jakarta, Sabtu (30/8).

Lebih lanjut ia menambahkan, hal tersebut sudah ada dalam program Presiden terpilih Joko Widodo. Mantan Walikota Solo itu disebut sebut akan membangun dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing mencapai 500.000 barel per hari. Tujuannya untuk menekan impor BBM selama ini yang cukup besar.

"Pak Jokowi akan membangun kilang minimal dua kilang minyak baru kapasitas 300.000 hingga 500.000 barel/hari, kita akan bangun," katanya.

Effendi mengungkapkan dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, Kalimantan Timur dan satu lagi di Indonesia bagian Timur.

"Di dalam pemerintahan SBY sudah dialokasikan, studi anggaran bahkan sudah ada dan Pertamina sudah menyiapkan dana, tetapi lagi-lagi katanya tidak ada stock crude-nya, teknologinya juga nggak ada dan selalu saja terhalang oleh kepentingan para penguasaha migas. Pokoknya para mafia migas ini harus kita hentikan," paparnya

http://www.aktual.co/ekonomibisnis/220909berantas-mafia-minyak-pdip-usulkan-pertamina-go-public

Jokowi Akan Bangun Kilang Minyak di Bontang dan Indonesia Timur

Jokowi Akan Bangun Kilang Minyak di Bontang dan Indonesia Timur
Wiji Nurhayat - detikfinance
Sabtu, 30/08/2014 17:08 WIB



Jakarta -Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan membangun dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing mencapai 500.000 barel per hari. Tujuannya untuk menekan impor BBM selama ini yang cukup besar.

"Pak Jokowi akan membangun kilang minimal dua kilang minyak baru kapasitas 300.000 hingga 500.000 barel/hari, kita akan bangun," kata Anggota Komisi VII dan fraksi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Effendi mengungkapkan dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, Kalimantan Timur dan satu lagi di Indonesia bagian Timur. Menurutnya 2 kilang minyak baru ini adalah rencana yang sudah ada sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sayangnya hingga kini belum juga terealisasi.

"Di dalam pemerintahan SBY sudah dialokasikan, studi anggaran bahkan sudah ada dan Pertamina sudah menyiapkan dana, tetapi lagi-lagi katanya tidak ada stock crude-nya, teknologinya juga nggak ada. Di Bontang dan Indonesia Timur ini kita bangun untuk distribusi dan produksinya kita bisa tekan biaya yang tinggi. Tidak lagi harga jomplang karena dekat dengan end-user," paparnya.

Selain membangun dua kilang minyak baru, untuk menekan impor BBM Jokowi juga akan memaksimalkan energi non fosil yaitu dengan pemanfaatan energi berbasis gas dan bahan bakar nabati (BBN).

"Pokoknya kita berikan insentif, BBN untuk biodisel campuran kita paksa Pertamina ekuivalen dengan perusahaan sejenis harus meningkatkan campuran bukan hanya 10% tetapi 40% sehingga biodiesel ini bisa bersaing dengan BBM yang diimpor. Sawit itu selain untuk CPO juga bisa dibuat bahan bakar," jelasnya.

http://finance.detik.com/read/2014/08/30/164958/2676861/1034/jokowi-akan-bangun-kilang-minyak-di-bontang-dan-indonesia-timur

Kontroversi Kenaikan Harga BBM

PENGANTAR

Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja.

Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones.

Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.

Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.

Subsidi BBM Bikin Pincang RAPBN 2015

Subsidi BBM Bikin Pincang RAPBN 2015
Husen Miftahudin - 27 Agustus 2014 12:41 wib

Ilustrasi -- MI/RAMDANI


Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah saat ini telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2015.

Namun, banyak kalangan menilai bahwa baseline APBN tahun depan tersebut masih banyak menghabiskan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kepincangan dalam anggaran negara.

Pengamat ekonomi yang berasal dari Institute for Development and Economics Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa RAPBN 2015 tersandera oleh subsidi BBM.

Hal tersebut karena angka persentase dalam RAPBN 2015 untuk pelayanan umum seperti pengadaan subsidi BBM dan belanja pegawai lebih dari setengahnya atau tepatnya sebanyak 68,1 persen.

"Lima tahun terakhir APBN kita pincang karena subsidi BBM yang cukup besar, yakni sebesar 20-40 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat," ucap Enny, dalam Diskusi Dwi Bulanan INDEF, di Jalan Batu Merah No. 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).

Kondisi ini membuat pemerintah dinilai tak peduli dengan masyarakat kelas menengah bawah. Karena, anggaran belanja negara untuk tahun depan habis digunakan untuk subsidi BBM yang sebesar Rp363,5 triliun, sedangkan subsidi nonenergi seperti pangan, pupuk, benih, dan lainnya hanya sebesar Rp69,9 triliun.

"Bagaimana kita bisa menstimulus masyarakat kecil, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), infrasturktur, dan indeks pembangunan manusia jika semuanya di arahkan ke subsidi BBM," ujarnya.

Menurut Enny, meningkatnya subsidi BBM selama lima tahun terakhir selain karena harga melonjaknya minyak dunia serta depresiasi nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ternyata juga karena tidak tepatnya sasaran pemberian alokasi BBM bersubsidi sehingga membuat rakyat kecil hanya menikmati sedikit dari subsidi bbm tersebut.

"Pemerintah hanya gembar gembor peduli untuk masyarakat miskin, tapi dari segi kuantitatifnya tidak begitu. Pemerintah nampak lebih peduli kepada masyarakat menengah ke atas," ungkapnya.

Selain itu, tambah Enny, pemerintah sekarang seperti meninggalkan anggaran untuk pembangunan, pendidikan, serta kesehatan karena terus menggenjot subsidi BBM tapi tak berpihak pada rakyat kecil.

"Dengan kondisi tersebut, pemerintah terkesan mengabaikan fungsi APBN terhadap masyarakat kecil," pungkasnya.

Subsidi BBM Merupakan Pemborosan APBN

Subsidi BBM Merupakan Pemborosan APBN
Senin, 27 Januari 2014 15:43 wib | Hendra Kusuma - Okezone


Ilustrasi. (Foto: Okezone)JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai selama ini kebijakan fiskal merupakan masalah krusial lantaran sumber daya ekonomi yang besar tidak dimanfaatkan secara tepat dan maksimal. Kegagalan kebijakan fiskal terutama bersumber pada kesalahan dalam mengatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat besar jumlahnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengatakan subsidi BBM yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan pemborosan dan mencitrakan struktur APBN yang rapuh.

"Karena subsidi BBM merupakan pengeluaran terbesar di dalam APBN dan mengalahkan untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya," kata Suryo saat Press Conference Kepemimpinan Ekonomi Baru 2014 di Kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Pria yang kerap disapa Gembong ini juga menambahkan, Kadin menyuarakan agar masalah kebijaksanaan fiskal yang diwariskan ini benar-benar dicermati oleh pemerintah mendatang dalam rangka menciptakan struktur dan kualitas anggaran belanja yang lebih berkualitas.

"Karena masalah ekonomi mendesak ditanggapi dengan akrobat politik, sehingga APBN jebol dan impor BBM menguras cadangan devisa," jelasnya.

Adapun, lanjut Suryo, krisis nilai tukar dan kepercayaan pasar yang menurun juga merupakan refleksi kurang baiknya pengelolaan kebijakan fiskal. Meski pasar percaya bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang baik, namun di sisi lain masih belum percaya bahwa pemerintah cukup efektif dalam mengatasi masalah fiskal.

Suryo menjelaskan, harga BBM yang murah dan kurang rasional juga telah mengakibatkan peningkatan konsumsi dan impor BBM yang sangat tinggi dan tidak rasional. Akibatnya sektor perdagangan mengalami defisit, sehingga menekan neraca transaksi berjalan.

"Ini yang memicu ketidakpercayaan pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia ke depan," tutupnya

http://economy.okezone.com/read/2014/01/27/20/932298/subsidi-bbm-merupakan-pemborosan-apbn

Subsidi BBM Rp 300 Triliun Dinilai Memberatkan APBN

Subsidi BBM Rp 300 Triliun Dinilai Memberatkan APBN
Minggu, 23 Maret 2014 04:11 WIB


Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Anggota polisi naik truk tangki Pertamina untuk mengawal angkutan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Terminal BBM Ujungberung PT Pertamina, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (21/2/2014). Pengawalan tersebut untuk mengantisipasi adanya gangguan terkait aksi mogok kerja yang dilakukan puluhan sopir truk tangki Pertamina yang menuntut pembayaran upah lembur selama 6 tahun. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti mengatakan, di masa mendatang sektor industri dan transportasi akan menjadi konsumen energi terbesar. Permintaan akan pasokan energi pun otomatis ikut meningkat.

"Kebutuhan energi sangat krusial untuk memelihara stabilitas makroekonomi. Kalau tidak ada kebijakan untuk menanggulangi masalah energi, kita akan jadi net importer," kata Destry di Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Destry mengatakan, saat ini defisit neraca perdagangan dari sisi migas terbilang besar, bahkan besaran defisit pada tahun 2013 lebih besar dibandingkan defisit tahun 2012. Padahal sebelumnya, neraca perdagangan sektor migas selalu surplus.

"Ini yang menyebabkan defisit transaksi berjalan dan ketidakstabilan makro ekonomi. Dengan demikian, anggaran belanja pemerintah pun juga ikut naik karena kebutuhan energi, khususnya minyak yang masih sangat besar," ujar dia.

Lebih lanjut, Destry berpendapat subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun sangat berat untuk APBN. Ia membandingkan persentase APBN untuk infrastruktur hanya 13 persen, sementara untuk subsidi BBM sebesar 18 persen. "Ini kan tidak efisien secara ekonomi," kata dia.

Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2014 mencatat defisit sebesar 0,43 miliar dollar AS disebabkan defisit sektor migas yang besar. Defisit nilai perdagangan Indonesia lebih disebabkan besarnya defisit sektor migas, yaitu 1,06 miliar dollar AS. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/23/subsidi-bbm-rp-300-triliun-dinilai-memberatkan-apbn

Subsidi BBM Bebani APBN

Subsidi BBM Bebani APBN
Sabtu, 26 Oktober 2013, 08:20 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 belum menunjukkan perbaikan signifikan dibanding APBN sebelumnya. APBN masih terbebani tiga masalah klasik, besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), tingginya belanja pegawai, dan pembayaran bunga utang.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor mengingatkan komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi. "Pemerintah harus mengendalikan subsidi BBM agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan, yaitu 48 juta kiloliter," kata Ahmadi pada Sidang Paripurna DPR, Jumat (25/10), yang mengesahkan Rancangan APBN 2014 menjadi Undang-Undang APBN 2014.

Belanja pemerintah pusat 2014 terdiri atas belanja pegawai Rp 263,977 triliun, belanja barang Rp 201,88 triliun, belanja modal Rp 205,84 triliun, pembayaran bunga utang Rp 121,28 triliun, dan subsidi energi sebesar Rp 282,1 triliun. Belanja subsidi energi terdiri atas BBM Rp 210,7 triliun dan listrik Rp 71,4 triliun. Angka subsidi BBM 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2013 yang mencapai Rp 199,7 triliun.

Pendapatan negara dipatok Rp 1.667,14 triliun, sementara pengeluaran Rp 1.842,5 triliun. Ini berarti terjadi defisit anggaran Rp 175,34 triliun atau 1,69 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka defisit ini masih dinilai aman karena belum menyentuh batas tidak aman sebesar tiga persen dari PDB.

Ahmadi mengatakan, fraksi-fraksi juga mengkritik lemahnya perencanaan dan kemampuan analisis pemerintah terkait ancaman eksternal. Hal ini menunjukkan pemerintah belum memiliki kebijakan kokoh dalam mengantisipasi perubahan dan perlambatan ekonomi global.

DPR meminta pemerintah melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi. Pemerintah, jelas Ahmadi, juga harus memperhatikan volatilitas pasar surat berharga negara (SBN) dalam negeri dan risiko pembalikan dana asing secara tiba-tiba.

Sejumlah lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia. Salah satunya, terkait dengan masalah fiskal dalam hal ini terkait tingginya subsidi BBM dan listrik. Tantangan lainnya, menyangkut rencana tapering pembelian aset oleh bank sentral AS dan tren membaiknya perekonomian negara-negara maju.

http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/10/26/mv8kp4-subsidi-bbm-bebani-apbn

Diduga terkait mafia migas, Hatta Rajasa dilaporkan ke KPK

Diduga terkait mafia migas, Hatta Rajasa dilaporkan ke KPK

Reporter : Jonas Fredryc Tobing | Kamis, 3 Juli 2014 12:30





Hatta Rajasa. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki


Merdeka.com - Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Laporan ke KPK ini dibuat oleh kelompok yang menamakan diri Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) pada 16 Juni lalu.

Menurut Koordinator SKK Migas Ferdinand Hutahaean, sewaktu menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta berkuasa mengatur pengadaan minyak.

Pengaturan PT Pertamina dan anak perusahaannya, PT Petral, dalam impor minyak itu dilakukan sepenuhnya oleh Hatta. "Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak dan menurunkan produksi minyak mentah sehingga ada celah impor yang lebih besar," ujar Ferdinand dikutip tempo.co, Selasa 1 Juli 2014.

Saat ini, laporan itu masih di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain, KPK akan menelaah dulu pelaporan tersebut. "Tentu bisa dilanjutkan jika pelaporan itu memenuhi syarat," kata dia.

Nah, dugaan Hatta terlibat dalam mafia minyak karena kedekatannya dengan Muhammad Riza Chalid. Berdasarkan laporan Media Indonesia, Reza membiayai Obor Rakyat untuk kampanye Hatta.

Kedekatan Hatta dan Reza juga diungkapkan oleh Direktur Utama Aliansi Perkuat Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pertamina), Syafti Hidayat. Menurut dia, Riza merupakan orang dekat Hatta dan pendukung dana kepada Muchlis Hasyim. Nama terakhir adalah wartawan senior pemilik Inilah.com yang ditugasi Riza untuk mengelola dan menjalankan bisnis majalah tersebut.

"Menurut investigasi kami, bukan hanya membiayai tabloid Obor dan kampanye capres tertentu. Pihak yang membiayai pengurusan agar anak Hatta Rajasa yang menabrak orang jangan masuk penjara, adalah Riza," kata Safti yang dikutip tribunnews.com, Senin 1 Juli 2014.

Keberadaan Riza sebagai mafia migas juga keluar dari pernyataan pengamat Ekonomi Faisal Basri. "Mafia minyaknya siapa lagi kalau bukan dia," tegas Faisal, dikutip detik.com, Rabu 2 Juli 2014). Saat itu Faisal menyebut nama jelas mafia itu yang berinisial R. (skj)

Ini Buntut Dahlan Iskan Gebrak Meja Saat Rapat Pertamina dan PLN

Ini Buntut Dahlan Iskan Gebrak Meja Saat Rapat Pertamina dan PLN
Feby Dwi Sutianto - detikfinance
Kamis, 17/04/2014 11:34 WIB



Jakarta -Kamis 10 April 2014 lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan marah saat rapat dengan direksi Pertamina dan PLN, yang membahas kesepakatan harga pembelian listrik oleh PLN dari pembangkit panas bumi (geothermal) milik Pertamina. Apa buntutnya?

Dahlan mengatakan, saat ini dia meminta direksi Pertamina dan PLN untuk menyelesaikan kesepakatan jual-beli listrik panas bumi dalam waktu seminggu.

Mantan bos PLN ini menilai, ego antar dua BUMN tersebut sangat tinggi, sehingga membuat kepentingan negara di dalam penyediaan listrik jadi terganggu.

"Kendalanya adalah penyakit mewabah di Indo. Ego sektoral. Direksi Pertamina, PLN betul. Keduanya pertahankan benarnya sendiri, jadi negara yang tersandera," kata Dahlan usai rapim BUMN di kantor pusat PT Reindo, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Dahlan memberi tugas kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih menyusun waktu pertemuan dalam 1 minggu ke depan. Pertemuan tersebut untuk menyepakati perjanjian jual beli pembangkit listrik tenaga panas bumi.

"Kita putuskan. Kementerian BUMN nggak peduli. Yang penting jadwal. Kapan PLN dan Pertamina tandatangani PPA di 9 geothermal. Dalam seminggu, jadwal penandatangan PPA di lokasi A, B, C. Caranya terserah," jelasnya.

Bila dalam 1 minggu ke depan tidak ada kepastian tanda tangan jual-beli ini, Dahlan akan menjatuhkan sanksi kepada direksi kedua BUMN energi tersebut.

"Silakan kalau nggak diatur. Kalau seminggu nggak ada, maka akan ada sanksinya," terangnya.

Dahlan mengaku heran atas sikap direksi PLN dan Pertamina. Karena Indonesia memiliki potensi besar di dalam energi panas bumi. Selain potensi, pasar listrik Indonesia juga sangat jelas.

"Negara ini memiliki potensi terbesar geothermal terbesar dunia. Geothermal di bawah Pertamina. Pertamina, nggak bisa jual selain ke PLN. Kalau nggak sepakat. Ini memalukan. Akal sehat nggak masuk akal karena kemampuan ada, barang ada, penjual ada, pembeli ada. Yang perlu itu orang se-Indonesia," paparnya.
(feb/dnl)

Kesal Pada PLN dan Pertamina, Dahlan Sampai Gebrak Meja

Kesal Pada PLN dan Pertamina, Dahlan Sampai Gebrak Meja

Energi & Tambang
1
Selasa, 15 April 2014 12:31


(ANTARA/PRASETYO UTOMO)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku marah besar kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Kemarahan itu terjadi ketika Kementerian BUMN mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada pekan lalu.

Hal itu terjadi dikarenakan hingga saat ini belum ada jalan tengah antara PLN dan Pertamina mengenai pengerjaan proyek sembilan sumber panas bumi (geothermal) yang sudah dicanangkan beberapa tahun lalu.

Dalam proyek ini, Pertamina akan menjadi kontraktor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sementara PLN akan menjadi pembeli listrik dari pembangkit yang dikelola Pertamina.

Pada tahun lalu, keduanya sudah menyepakati penunjukan pihak ketiga untuk melakukan audit mengenai berapa biaya pengerjaan proyek dan berapa harga per kilowatt (kWh) dari listrik yang akan dihasilkan. Selain itu, kesepakatan juga dalam penentuan tingkat pengembalian investasi (IRR) sebesar 14.

Namun meskipun sudah ada kesepakatan, dan hasil audit dari yang telah ditunjuk yaitu lembaga auditor profesional bertaraf internasional dari Selandia Baru, namun pada akhirnya PLN tidak menyetujui hasil audit tersebut.

"Saya marah sekali, makanya saya tinggalkan, waktu itu saya tidak tahu berapa kali geebrak meja, karena saya pengen bagaimana geothermal itu harus menjadi kenyataan di Indoensia, kita ini bisa jadi produsen geothermal terbesar di dunia," cerita Dahlan saat ditemui di kantornya, Selasa (15/4/2014).

Menurut Dahlan, apa yang terjadi tersebut merupakan bentuk adanya ego sektoral antara dua perusahaan dalam pengerjaan proyek yang diperkirakan memiliki investasi sebesar Rp 25 triliun itu.

Untuk itu Dahlan berharap kepada PLN dan Pertamina untuk membuah jauh-jauh ego sektoral perusahaan demi masa depan bangsa. Hal itu dikarenakan kalau proyek ini tidak segera dilakukan, maka akan semakin banyak penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk listrik, hal itu justru akan menjadi kerugian yang lebih besar.

"Mereka itu sudah sepakat menujuk itu (auditor asal Selandia Baru), kok sekarang masih saja tidak setuju. Ini negara jadi yang tersandera, itu yang saya marah sekali. Saya lebih marah ini daripada hasil pemilu, karena ini negara yang di sandera, kecuali auditor itu saya yang menentukan, wong ini disepakati bersama," paparnya.

Bahkan, Mantan Direktur Utama PLN ini mengaku siap menjalani konsekuensi apa yang sudah disepakati jika dirinya masih menjadi Dirut PLN hingga saat ini.

"Kalau saya dirut saya terima apapun hasil auditnya, kalau tidak jalan bakar BBM lagi, kan lebih mahal, itu yang saya bilang tadi negara menjadi yang tersandera. Kalau ini tertunda terus, cita-cita Indonesia menjadi green energy tidak tercapai," tegas Dahlan.

Hingga saat ini, Dahlan mengaku tengah memberi waktu setidaknya dalam dua hari kedepan kepada PLN dan Pertamina untuk memikirkan kembali apa yang sudah terjadi dan disepakati. (Yas)