Subsidi BBM Bikin Pincang RAPBN 2015

Subsidi BBM Bikin Pincang RAPBN 2015
Husen Miftahudin - 27 Agustus 2014 12:41 wib

Ilustrasi -- MI/RAMDANI


Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah saat ini telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2015.

Namun, banyak kalangan menilai bahwa baseline APBN tahun depan tersebut masih banyak menghabiskan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kepincangan dalam anggaran negara.

Pengamat ekonomi yang berasal dari Institute for Development and Economics Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa RAPBN 2015 tersandera oleh subsidi BBM.

Hal tersebut karena angka persentase dalam RAPBN 2015 untuk pelayanan umum seperti pengadaan subsidi BBM dan belanja pegawai lebih dari setengahnya atau tepatnya sebanyak 68,1 persen.

"Lima tahun terakhir APBN kita pincang karena subsidi BBM yang cukup besar, yakni sebesar 20-40 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat," ucap Enny, dalam Diskusi Dwi Bulanan INDEF, di Jalan Batu Merah No. 45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).

Kondisi ini membuat pemerintah dinilai tak peduli dengan masyarakat kelas menengah bawah. Karena, anggaran belanja negara untuk tahun depan habis digunakan untuk subsidi BBM yang sebesar Rp363,5 triliun, sedangkan subsidi nonenergi seperti pangan, pupuk, benih, dan lainnya hanya sebesar Rp69,9 triliun.

"Bagaimana kita bisa menstimulus masyarakat kecil, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), infrasturktur, dan indeks pembangunan manusia jika semuanya di arahkan ke subsidi BBM," ujarnya.

Menurut Enny, meningkatnya subsidi BBM selama lima tahun terakhir selain karena harga melonjaknya minyak dunia serta depresiasi nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ternyata juga karena tidak tepatnya sasaran pemberian alokasi BBM bersubsidi sehingga membuat rakyat kecil hanya menikmati sedikit dari subsidi bbm tersebut.

"Pemerintah hanya gembar gembor peduli untuk masyarakat miskin, tapi dari segi kuantitatifnya tidak begitu. Pemerintah nampak lebih peduli kepada masyarakat menengah ke atas," ungkapnya.

Selain itu, tambah Enny, pemerintah sekarang seperti meninggalkan anggaran untuk pembangunan, pendidikan, serta kesehatan karena terus menggenjot subsidi BBM tapi tak berpihak pada rakyat kecil.

"Dengan kondisi tersebut, pemerintah terkesan mengabaikan fungsi APBN terhadap masyarakat kecil," pungkasnya.