Gerindra Kepemimpinan Jokowi-Ahok :selama setahun ini, sama seperti satu periode memimpin DKI Jakarta.

Gerindra Puji Kepemimpinan Jokowi-Ahok

By Nasrudin - Mon Oct 14, 1:55 pm



BASUKI TJAHAJA PURNAMA dan JOKO WIDODO

JAKARTA, BARATAMEDIA – Selama satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), sudah sangat berbuat banyak dalam membangun dan membenahi Jakarta. Bahkan, Partai Gerindra memuji kinerja mereka selama setahun ini, sama seperti satu periode memimpin DKI Jakarta.

“Apa yang dilakukan gubernur-wagub DKI sebelumnya selama satu masa jabatan, mampu dibereskan Jokowi-Ahok hanya satu tahun. Saya menilai bukan secara fisik, tetapi apa yang dirasakan masyarakat,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi di Jakarta, Senin (14/10).

Tidak salah, imbuhnya, kalau dirinya mengibaratkan apa yang dilakukan gubernur lain selama lima tahun, bisa dikerjakan pasangan yang diusung PDIP-Gerindra itu hanya dalam setahun. “Kerja mereka itu sudah benar. Artinya, masyarakat yang perlu perhatian 70 persen adalah ekonomi bawah,” jelasnya.

Sedangkan orang kaya dan intelektual, tutur dia, dikasih peraturan apa pun. Justru yang sulit mengatur itu ada pada orang-orang lapisan bawah. “Golongan warga ini harus pelan-pelan dikasi pengertian dan harus diemong. Itu yang saya maksud sudah benar,” tandas Sanusi.

Namun, pria yang biasa dipanggil Bang Uci ini juga mengingatkan, Jokowi masih punya banyak PR, terutama mengatasi banjir dan kemacetan. Ia berharap Jokowi bisa konsisten mengerjakan program mengatasi kedua masalah itu. sebab, warga ibukota sangat berharap banyak.

Di sisi lain, ungkap dia, sebenarnya banyak sekali aturan yang membatasi gerakan Gubernur DKI. Namun, Jokowi bisa membuat terobosan. Peraturannya tidak ada yang mengatur harus sediakan rusun, kerahiman, apalagi rusun plus isinya. Tetapi mereka berinisiatif pakai CSR perusahaan-perusahaan di Jakarta.

“Kami bisa lihat dari keberanian Pemprov DKI menertibkan hunian ilegal di waduk. Tetapi ini dilakukan dengan menyiapkan solusi yang bisa diterima warga. Ke depan, harus pakai APBD dan aturannya harus dibuat. Kalau perlu ke Kemendagri, ke Presiden, ini harus diubah aturan-aturan yang membatasinya,” tandas Uci.(nas)