JOKOWI: Kerja Sama Partai Bukan Berarti Koalisi Bagi-bagi Kursi !

JOKOWI: Kerja Sama Partai Bukan Berarti Koalisi Bagi-bagi Kursi !

JIBI - 16 April 2014, 14:28 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo ingin membangun kabinet kerja profesional jika berhasil memenangkan pemilu presiden periode 2014-2019.

Dia menghindari susunan kabinet politik seperti yang dilakukan oleh kabinet pemerintahan saat ini lantaran identik dengan politik bagi-bagi kursi, sehingga menyulitkan pemimpin menjalankan roda pemerintahan.

"Saya ingin bangun kabinet kerja bukan kabinet politik .Kita harus berani, kalau nggak berani untuk apa," katanya dalam pertemuan Forum Pemimpin Redaksi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Jokowi mengasumsikan, apabila menerapkan kabinet politik justru akan menyusahkan pemimpin. Misalnya kalau ada kabinet tidak profesional yang hanya terbelenggu mengurus partai atau golongannya pasti berdampak pada mandegnya kebijakan.

Kalau sudah terjadi kabinet seperti itu, otomatis Presiden yang akan menanggung akibatnya lebih luas. Hal seperti itulah yang tidak diinginkan oleh Jokowi.

"Misalnya ada kabinet tidak profesional, sudah capek tapi masih dibebani kabinet yang hanya ngurus partainya, golongannya, pusing. Nanti kenanya juga saya, nggak mau saya," kata Jokowi.

Meskipun Jokowi menginginkan kabinet kerja, tetapi PDI Perjuangan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerja sama dengan semua partai. Namun, mantan Wali Kota Solo itu menegaskan kerja sama parpol bukan diartikan sebagai koalisi bagi-bagi kursi.

Sejauh ini, PDI-P sudah komitmen kerja sama dengan partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menjajaki partai Islam PKB. Partai lain dipersilakan gabung dengan catatan tidak minta jatah kursi menteri.

Apabila skenario terburuk PDI-P hanya berkoalisi dengan Nasdem dan partai lain bergabung jadi satu untuk melawan, Jokowi menyatakan tetap berani bertarung dalam Pilpres mendatang. "Kalau nanti hanya dengan Nasdem dan yang lain jadi satu terserah," jelasnya.

Apabila koalisi ramping itu membawa Jokowi menjadi presiden, kemungkinan nasibnya seperti ketika memimpin DKI Jakarta, yakni tidak didukung wakil rakyat DPRD yang kuat.

Dukungan legislatif PDI-P dengan Gerindra di Jakarta hanya 17%, sehingga dalam mengambil keputusan harus melalui lobi-lobi, namun tetap jalan. Memang seringkali upayanya membuat kebijakan terkendala seperti penetapan APBD DKI Jakarta sering molor.

Meskipun demikian, Jokowi yakin dengan segala persoalan itu tetap berjalan lancar ketika didukung rakyat dan media massa. "Tahun ini di back up rakyat dan media saya nggak takut apa-apa, konsekuensi dari kita 17% tadi."

http://makassar.bisnis.com/read/20140416/33/177276/jokowi-kerja-sama-partai-bukan-berarti-koalisi-bagi-bagi-kursi